Latest Posts

Ratusan Aspirasi Hasil Reses Warga Rumbai Diserahkan ke Badan Anggaran DPRD

Mon, 05 Oct 2026 10:22:10 +0700

PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulkardi menyoroti nasib 315 aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai kisaran Rp250 miliar untuk mengakomodasi kebutuhan dasar warga Rumbai.

Zulkardi menyampaikan hal tersebut dalam rapat Badan Anggaran DPRD Pekanbaru. Ia mengharapkan seluruh usulan masyarakat yang telah didaftarkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mendapat porsi pembahasan yang komprehensif, alih-alih sekadar memilih tiga usulan prioritas lewat mekanisme swakelola.

"Bagaimana dengan kurang lebih 315 aspirasi masyarakat yang sudah masuk SIPD dan telah kami himpun selama 2,5 tahun? Apakah usulan ini dapat ditinjau kembali sesuai skala prioritas?" sebutnya, Senin (5/10/2026).

Selama menjemput aspirasi di 65 titik reses, warga di wilayah Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur dominan menyuarakan pembenahan fasilitas publik. Kebutuhan tersebut mencakup perbaikan infrastruktur jalan, penanganan masalah banjir, hingga normalisasi drainase.

Beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk segera dibenahi antara lain Jalan Gurindam 12, Jalan Sungai Umban, Jalan Sri Amanah, hingga akses menuju Kantor Camat Rumbai Barat. Selain itu, warga juga menantikan perluasan penerangan jalan umum (PJU) mulai dari kawasan Jembatan Siak IV, Jalan Yos Sudarso, hingga Simpang Bingung.

"Di balik setiap usulan, ada masyarakat yang menunggu jalan diperbaiki, ada warga yang menantikan persoalan banjir diselesaikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya," rincinya.

Zulkardi juga memberi penekanan pada penyediaan akses air bersih yang masih terbatas, terutama bagi warga Muara Fajar Timur dan Muara Fajar Barat. Minimnya jaringan air bersih membuat masyarakat setempat terpaksa merogoh kocek sekitar Rp5.000 per galon untuk memenuhi kebutuhan harian.

Terkait pencatatan SILPA daerah yang cukup besar, Zulkardi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mengevaluasi tingkat serapan anggaran. Ia sangat memahami bahwa Pemkot Pekanbaru harus mematuhi berbagai regulasi keuangan dan menghadapi keterbatasan ruang fiskal dalam menentukan prioritas pembangunan.

"Saya memahami bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat aturan yang harus dipatuhi. Namun kita perlu mengevaluasi bersama agar sisa anggaran ini bisa diselaraskan semaksimal mungkin dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan," terangnya.

Ia menyarankan agar Pemkot Pekanbaru dapat memberikan penjelasan yang transparan apabila ada usulan warga yang terpaksa ditunda pelaksanaannya tahun ini. Komunikasi publik ini dinilai penting agar masyarakat mengetahui kendala teknis serta rencana tindak lanjut pemerintah ke depannya.

Sebagai bentuk komitmen pengawalan, Zulkardi telah menyerahkan bundel data hasil reses tersebut kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Dokumen administratif ini diharapkan tidak sekadar diterima, tetapi diverifikasi secara faktual sebagai bahan pertimbangan rencana kerja pemerintah.

"Kami datang untuk membawa suara mereka ke dalam ruang pengambilan keputusan, dengan harapan data ini diverifikasi dan menjadi acuan perencanaan pembangunan kota ke depan," pungkasnya. (ADV)

Rotasi Pejabat Pekanbaru Diharapkan Tingkatkan Efektivitas Pemerintahan, Sabarudi Beri Dukungan

Tue, 27 Oct 2026 10:14:28 +0700

PEKANBARU – Perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak cukup dinilai dari perubahan posisi dan struktur organisasi.

Kinerja pejabat baru dalam merealisasikan program pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur penting setelah Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho merotasi dan melantik 17 pejabat, Senin (26/10/2026).

Anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mendukung langkah evaluasi dan rotasi tersebut.

Namun, ia berharap pergantian jabatan benar-benar berdampak pada efektivitas pemerintahan, bukan sekadar penataan birokrasi.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pejabat yang dinilai mampu mendukung visi dan program pemerintahan bersama wakil walikota.

"Pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru itu merupakan hak dan kewenangan walikota. Beliau yang mengetahui siapa pejabat yang bisa mendukung program-program pemerintahannya," ujar Sabarudi, Selasa (27/10/2026).

Sabarudi menilai, keberhasilan rotasi jabatan seharusnya tidak berhenti pada pelantikan dan penempatan pejabat di posisi baru.

Setiap pejabat dituntut mampu menerjemahkan target kepala daerah menjadi program kerja yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kedekatan pejabat dengan masyarakat agar kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menjawab persoalan yang dihadapi warga.

"Yang kita harapkan, pejabat-pejabat yang dilantik ini betul-betul bisa mendukung program walikota dan wakil walikota, dekat dengan masyarakat, serta mampu menerjemahkan target yang sudah ditetapkan," katanya.

Pernyataan tersebut menempatkan pelaksanaan program dan kualitas pelayanan publik sebagai pekerjaan rumah bagi pejabat yang baru menerima amanah.

Masyarakat pada akhirnya membutuhkan hasil nyata dari birokrasi, mulai dari pelayanan yang lebih cepat hingga pelaksanaan program pemerintah yang tepat sasaran.

Karena itu, hasil evaluasi terhadap pejabat idealnya tercermin dalam peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), bukan semata-mata perubahan jabatan.

Sabarudi memahami bahwa evaluasi merupakan bagian dari kewenangan kepala daerah untuk menilai kinerja aparatur dan menentukan pejabat yang perlu diganti maupun dipertahankan.

Ia menyebut evaluasi dapat dilakukan secara berkala, termasuk setiap enam bulan, sesuai dengan penilaian yang dilakukan wali kota terhadap masing-masing pejabat.

"Kalau wali kota melakukan evaluasi setiap enam bulan, tentu wali kota yang mengetahui apa saja yang dievaluasi dan bagaimana hasilnya. Ada pejabat yang diganti, ada juga yang dipertahankan. Itu berdasarkan penilaian beliau," ujarnya.

Meski mendukung kewenangan kepala daerah, Sabarudi berharap setiap keputusan promosi maupun rotasi jabatan tetap berorientasi pada peningkatan efektivitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, Agung Nugroho melantik 17 pejabat di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru, Tenayan Raya, Senin (26/10/2026).

Dari jumlah tersebut, empat pejabat menempati posisi baru pada jabatan strategis di lingkungan Pemko.

Perubahan susunan pejabat tersebut diharapkan memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas Pemko Pekanbaru. (ADV)

DPRD Pekanbaru Minta PUPR Pastikan Proyek Jalan dan Drainase Dikerjakan Profesional

Sun, 01 Nov 2026 10:09:10 +0700

PEKANBARU – Kalangan DPRD Kota Pekanbaru mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menuntaskan program pemeliharaan jalan dan drainase sepanjang 2026.

Namun, dukungan tersebut disertai pesan agar seluruh pekerjaan yang sedang berjalan tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memperhatikan kualitas hasil pembangunan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, H Roni Amriel SH MH, meminta agar sisa pekerjaan perbaikan jalan dan drainase tahun ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Intinya, support dari semua pihak, termasuk kita untuk pekerjaan ini sangat penting. Tapi tidak juga mengabaikan kualitas," sarannya, Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, penyelesaian pekerjaan infrastruktur harus tetap mengutamakan mutu agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

Dukungan DPRD tersebut sejalan dengan upaya Dinas PUPR Pekanbaru yang saat ini tengah mengejar target pemeliharaan jalan hampir 60 kilometer sepanjang 2026.

Dari total target tersebut, sekitar 47 kilometer telah terealisasi. Artinya, masih ada sekitar 12 kilometer jalan yang harus diselesaikan hingga akhir tahun.

Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edwar Riansyah, menjelaskan sejumlah lokasi yang masuk dalam rencana pengerjaan meliputi kawasan Senapelan, Jalan Palapa, Jalan Cahaya Payung Sekaki, Jalan Taman Sari Bukitraya, kawasan sekitar Danau Buatan, hingga Jalan Limbungan Rumbai.

"Insya Allah, kami optimis sisa pekerjaan ini, bisa diselesaikan dengan memaksimalkan waktu dan anggaran yang tersedia," kata Edwar.

Tidak hanya jalan, Dinas PUPR juga terus menggesa pengerjaan drainase di enam ruas jalan. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pekerjaan di antaranya Jalan Suka Karya, Jalan Dharma Bakti, Jalan Paus, dan Jalan Embun Pagi.

Berdasarkan perkembangan di lapangan, progres pengerjaan drainase saat ini bervariasi antara 60 hingga 80 persen.

Edwar berharap seluruh pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan hingga akhir Desember 2026. Dengan begitu, manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mengurangi potensi genangan dan banjir.

"Mudah-mudahan pada pertengahan hingga akhir Desember, seluruh pekerjaan sudah selesai. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, terutama dalam upaya penanganan potensi banjir," harapnya.

Terkait kemungkinan penambahan lokasi pengerjaan drainase tahun ini, Edwar menyebut belum ada rencana penambahan titik baru untuk penanganan berskala besar. Hal tersebut mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar dua bulan.

Meski demikian, penanganan secara insidental tetap memungkinkan dilakukan, terutama jika ditemukan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan segera, seperti saluran yang patah maupun box drainase yang mengalami kerusakan.

Di sisi lain, Edwar mengakui anggaran yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan perbaikan jalan dan drainase di Kota Pekanbaru.

"Sangat perlu dukungan anggaran tambahan, agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh," akunya.

Untuk itu, Dinas PUPR berharap sejumlah titik drainase yang menjadi prioritas dapat kembali diusulkan dalam perencanaan anggaran 2027.

"Ini semata-mata, agar penanganan drainase bisa lebih maksimal, plus meminimalkan potensi banjir di sejumlah kawasan di kota ini," aku Edwar.

Dukungan DPRD dan perencanaan anggaran yang lebih memadai diharapkan dapat memperkuat upaya Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas infrastruktur. Dengan demikian, perbaikan jalan tidak hanya tuntas secara fisik, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. (ADV)

Roni Pasla Ingatkan Pemko, Waduk dan Embung Harus Siap Tampung Air Saat Hujan

Thu, 29 Oct 2026 10:06:07 +0700

PEKANBARU – Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan waduk dan embung yang dibangun untuk mengendalikan banjir mendapat perawatan rutin. Pemeliharaan diperlukan agar fasilitas penampungan air tersebut tetap berfungsi optimal saat hujan deras.

Roni mendukung rencana Pemko Pekanbaru mengaktifkan kembali Waduk Cipta Karya pada 2027, menjajaki pembangunan waduk baru, serta memanfaatkan lahan cekungan sebagai tempat penampungan air.

“Kita melihat upaya Pemko untuk mengendalikan banjir, salah satunya dengan membangun waduk dan embung di sejumlah lokasi rawan banjir,” kata Roni, Kamis (29/10/2026).

Namun, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus diikuti pemeliharaan secara berkala. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi ialah pendangkalan yang dapat mengurangi kapasitas tampung air.

Roni menilai pendangkalan dapat mengurangi kemampuan waduk dan embung menampung air, terutama ketika hujan deras menyebabkan debit air meningkat.

“Selama ini kita kurang memperhatikan perawatan. Waduk dan embung harus diperiksa untuk memastikan apakah terjadi pendangkalan. Jika ada, perlu dilakukan normalisasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan berkala diperlukan untuk mengetahui kondisi fasilitas penampungan air sekaligus menentukan langkah penanganan yang dibutuhkan.

Jika ditemukan pendangkalan, Pemko Pekanbaru diminta segera melakukan normalisasi agar kapasitas tampung air kembali optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung upaya pengendalian banjir di sejumlah wilayah rawan genangan.

Roni meminta Pemko Pekanbaru memeriksa kondisi seluruh waduk dan embung secara rutin, bukan hanya berfokus pada pembangunan fasilitas baru.

Ia menegaskan, pemeliharaan menjadi bagian penting agar anggaran pembangunan infrastruktur pengendali banjir memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Jangan sekadar membuat, tetapi juga harus dirawat,” tegasnya. (ADV)

DPRD Pekanbaru Siap Fasilitasi Penyelesaian Konflik Lahan Meranti Pandak

Wed, 07 Oct 2026 10:02:55 +0700

PEKANBARU – Sengketa lahan di RW 06 dan RW 07, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, belum menemukan titik terang.

Komisi I DPRD Kota Pekanbaru berencana memanggil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau untuk mengklarifikasi dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menjadi landasan klaim penguasaan lahan oleh PT Kaluku Permai Wood Industries.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Rabu, 28 Oktober 2026 siang. Rapat dihadiri perwakilan masyarakat, kuasa hukum perusahaan, BPN, Bagian Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru, serta jajaran Polresta Pekanbaru.

Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar, mengatakan pemanggilan Kanwil BPN diperlukan untuk menelusuri riwayat penerbitan sertifikat, termasuk memeriksa dokumen asli atau warkah pertanahan yang menjadi dasar penerbitan hak.

Menurut Robin, pemeriksaan tersebut penting agar status hukum lahan dapat dipastikan secara objektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi masyarakat maupun perusahaan.

“Kita ingin persoalan ini jelas. Jika memang hak masyarakat, harus dikembalikan kepada masyarakat. Namun, jika memang hak perusahaan, itu juga harus dihormati. Prinsipnya, kita harus adil dan tegak lurus pada kebenaran serta hukum yang berlaku,” ujar Robin seusai RDP.

Ia berharap Kanwil BPN segera dihadirkan dalam rapat lanjutan agar seluruh pihak memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum penguasaan lahan yang disengketakan.

Dalam RDP tersebut, perwakilan bagian Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Emon, memaparkan riwayat penerbitan SHGB atas nama PT Kaluku Permai Wood Industries.

Berdasarkan penjelasan BPN, SHGB Nomor 135/Meranti Pandak diterbitkan pada 27 Juli 2010 dengan luas 13.525 meter persegi. Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor 91/HGB/BPN.14/2010 tertanggal 5 Mei 2010.

BPN menjelaskan, sertifikat tersebut merupakan hasil pembaruan SHGB Nomor 444 yang diterbitkan pada 21 November 1987 berdasarkan GS/958/Meranti Pandak/1971. Sertifikat sebelumnya memiliki luas 28.520 meter persegi dan masa haknya berakhir pada 18 November 2007.

Dalam proses pembaruan, luas tanah yang dimohonkan tercatat berbeda dari luas sertifikat sebelumnya. Perbedaan tersebut, menurut dokumen yang dipaparkan BPN, antara lain berkaitan dengan pelepasan sebagian lahan untuk kepentingan umum, termasuk Jalan Pesisir.

Emon menyebut, sebagian tanah seluas 2.449 meter persegi telah diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan pernyataan pelepasan hak tertanggal 3 Oktober 2003.

Selain itu, dokumen pertanahan mencatat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas 3.676 meter persegi untuk digunakan sebagai jalan sarana umum pada 23 Oktober 2009.

Berdasarkan keterangan BPN dalam rapat, SHGB Nomor 135/Meranti Pandak masih berlaku hingga 27 Juli 2030.

BPN juga menyampaikan bahwa SHGB Nomor 135 dan SHGB Nomor 136 berasal dari bidang tanah induk yang sama, yakni SHGB Nomor 444.

Namun, terdapat perbedaan keterangan mengenai penyebab terpisahnya bidang tanah tersebut. Dokumen yang dipaparkan BPN mengaitkan pemisahan dengan pembangunan jalan, sedangkan pihak lain dalam forum menyebut keberadaan sungai dan turap di kawasan pesisir sebagai faktor yang menyebabkan lahan terpisah.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan peta bidang dan warkah pertanahan.

Di sisi lain, perwakilan masyarakat mempertanyakan dasar penerbitan SHGB yang digunakan perusahaan untuk mengklaim penguasaan lahan tersebut.

Masyarakat menyatakan memiliki dokumen berupa surat keterangan tanah. Namun, kuasa hukum perusahaan mempertanyakan kejelasan lokasi serta asal-usul tanah yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Perbedaan klaim itu membuat pemeriksaan riwayat tanah, peta bidang, dan dokumen asli penerbitan sertifikat menjadi penting untuk menguji dasar hukum masing-masing pihak.

Dalam RDP, BPN menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan yang muncul dalam rapat, pihaknya belum melihat adanya sengketa hak kepemilikan secara hukum perdata. Meski demikian, DPRD menilai klarifikasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan dasar penerbitan dokumen pertanahan yang dipersoalkan.

Kuasa hukum PT Kaluku Permai Wood Industries, Albert Simanjuntak, menegaskan perusahaan berpegang pada sertifikat HGB yang dimiliki sebagai dasar penguasaan lahan.

Albert menyebut dokumen hak perusahaan memiliki riwayat yang berawal dari sertifikat tahun 1971. Ia juga menyinggung pemeriksaan dalam perkara pidana terkait dugaan penempatan tanah tanpa hak yang berlangsung pada April lalu, ketika sertifikat HGB perusahaan dihadirkan sebagai bukti.

Menurut Albert, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan klaim kepemilikan, tetapi juga menyangkut tuntutan masyarakat agar lahan dikosongkan.

Ia mengatakan perusahaan telah menawarkan tali asih kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan. Meski demikian, perusahaan tetap akan mempertahankan haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Albert juga mempersilakan masyarakat menempuh jalur hukum apabila meyakini memiliki hak atas tanah tersebut.

Ia berharap persoalan itu tidak terus berlarut-larut dan dapat diselesaikan melalui pembuktian hukum yang jelas.

RDP yang berlangsung di DPRD Pekanbaru tersebut belum menghasilkan kesimpulan mengenai pihak yang berhak atas lahan di Meranti Pandak.

Komisi I DPRD Pekanbaru akan menjadwalkan rapat lanjutan dengan menghadirkan Kanwil BPN Provinsi Riau. Pemanggilan itu diharapkan dapat mengungkap dasar penerbitan SHGB Nomor 444, riwayat bidang tanah, serta dokumen yang menjadi landasan pembaruan hak pada 2010.

Pemeriksaan warkah pertanahan juga dinilai penting untuk menelusuri hubungan antara sertifikat induk dan sertifikat yang terbit setelah pembaruan, sekaligus memperjelas perbedaan luas tanah serta riwayat pemisahan bidang yang dipersoalkan.

Hingga RDP berakhir, sengketa lahan di Meranti Pandak masih belum terselesaikan. Kepastian mengenai hak atas tanah tersebut kini menunggu pemeriksaan dokumen dan penjelasan lebih lanjut dari instansi pertanahan terkait. (ADV)

DPRD Pekanbaru Minta Peremajaan Pohon Pelindung Dilakukan Secara Terencana

Wed, 07 Oct 2026 09:59:48 +0700

PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) melakukan peremajaan terhadap pohon pelindung yang sudah berusia tua. Langkah tersebut dinilai penting karena sejumlah pohon saat ini mulai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, terutama saat terjadi angin kencang maupun hujan deras.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois, mengatakan pohon pelindung memiliki manfaat besar bagi lingkungan karena membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun untuk tumbuh. Namun, kondisi pohon yang sudah tua perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.

Menurut Rois, masyarakat tidak dapat langsung menebang pohon yang dianggap berbahaya tanpa memperhatikan aturan dan kewenangan pemerintah. Ia menilai penanganan pohon harus dilakukan secara tepat karena dapat menimbulkan dampak lain.

"Tidak bisa serta-merta ditebang sendiri karena dampaknya bisa bermacam-macam. Misalnya, berisiko tersengat listrik atau menimbulkan kejadian lain yang membahayakan," kata Rois, Selasa 6 Oktober 2026.

Ia meminta masyarakat melaporkan pohon yang sudah mengganggu, terutama jika mengenai jaringan listrik, jalan, atau fasilitas umum lainnya. Menurutnya, DLHK perlu melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah penanganan sesuai kondisi pohon tersebut.

Rois juga menegaskan setiap penebangan pohon akibat pembangunan, pelebaran jalan, maupun kepentingan lain harus disertai kompensasi berupa penanaman pohon baru. Ia menilai penggantian pohon penting dilakukan agar fungsi lingkungan tetap terjaga.

"Apabila ada pembangunan, pelebaran jalan, atau kepentingan lainnya yang mengharuskan pohon ditebang, harus ada kompensasi berupa penanaman pohon pengganti," ujar Rois.

Ia memberikan contoh, satu pohon yang ditebang dapat diganti dengan penanaman pohon baru dalam jumlah lebih banyak di lokasi lain yang memungkinkan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjaga jumlah ruang hijau dan keberadaan pohon sebagai penyangga lingkungan perkotaan.

"Jadi, silakan dilakukan peremajaan demi keselamatan dan kebaikan bersama. Namun, harus ada kompensasinya dengan menanam pohon di tempat lain. Intinya, keberadaan pohon sebagai penyangga lingkungan dan penghasil oksigen tetap terjaga," ujarnya.

Rois menambahkan, pemerintah perlu melakukan pendataan dan penyisiran terhadap pohon-pohon tua maupun pohon dengan dahan besar yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Ia meyakini pemerintah sudah memiliki data terkait pohon yang membutuhkan pemangkasan maupun penggantian.

Ia juga menyoroti beberapa jenis pohon yang memiliki sistem akar tertentu dan dapat merusak infrastruktur. Menurutnya, pohon yang akarnya berpotensi mengangkat permukaan aspal perlu segera ditangani agar tidak mengganggu fasilitas umum.

"Kalau pohon mahoni, misalnya, akarnya cenderung tumbuh ke dalam sehingga tidak terlalu mengganggu ke samping. Namun, ada beberapa jenis pohon yang akarnya dapat merusak aspal hingga permukaannya terangkat. Pohon-pohon seperti ini perlu segera ditangani atau diganti," kata Rois. (ADV)

DPRD Pekanbaru Dorong Gerakan Antinarkoba Berbasis Sekolah, Tekad Abidin Sampaikan Usulan

Wed, 28 Oct 2026 09:55:57 +0700

PEKANBARU – Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, mendukung rencana Polda Riau membentuk satuan tugas (satgas) antinarkoba di sejumlah sekolah. Ia mengusulkan pelajar dilibatkan sebagai kader antinarkoba untuk membantu mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan.

Tekad mengatakan ancaman narkoba kini mengkhawatirkan karena tidak lagi mengenal batas usia. Menurut dia, siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas perlu mendapat perhatian serius agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

“Ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sekarang tidak mengenal umur. Anak-anak SD, SMP, sampai SMA pun sudah banyak yang terpapar,” kata Tekad, Rabu, 28 Oktober 2026.

Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat sebelumnya menyatakan akan membentuk satgas di sejumlah sekolah dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat pencegahan dan memitigasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Rencana tersebut disampaikan pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Tekad menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Sekolah juga perlu melibatkan siswa melalui program edukasi dan pembentukan kader yang mampu menyampaikan bahaya narkoba kepada teman sebaya.

Ia mengusulkan kader tersebut mendapatkan pelatihan selama satu hingga tiga bulan. Setelah dibekali pengetahuan mengenai bahaya narkoba, para pelajar diharapkan dapat mengingatkan teman-temannya sekaligus melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak terkait.

“Kalau bisa, latih atau rekrut kader-kader antinarkoba di setiap sekolah. Anak-anak yang sudah mengetahui bahayanya bisa mengingatkan teman-teman mereka. Kalau mengetahui ada peredaran narkoba, mereka juga bisa melapor kepada pihak terkait,” ujarnya.

Tekad mengatakan organisasi siswa, seperti OSIS dan Pramuka, dapat dilibatkan dalam program tersebut. Edukasi dapat diberikan oleh BNNP Riau maupun Polda Riau sehingga para pelajar memiliki pemahaman yang memadai tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Menurut dia, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, aparat, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, rencana pembentukan satgas perlu diikuti kegiatan edukasi yang berkelanjutan agar pencegahan tidak berhenti pada sosialisasi semata.

Komisi III DPRD Pekanbaru, kata Tekad, mendukung kegiatan positif tersebut. Ia berharap upaya pencegahan sejak usia sekolah dapat meningkatkan kesadaran pelajar untuk menjauhi narkoba sekaligus membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman. (ADV)

Roni Pasla Dukung Pemko Pekanbaru, Perbaikan Jalan Jadi Langkah Nyata Benahi Infrastruktur

Fri, 30 Oct 2026 09:53:18 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 47 kilometer dari target 60 kilometer pada 2026. Capaian tersebut mendapat dukungan dari DPRD Pekanbaru yang berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat menjawab keluhan masyarakat setelah bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan rusak.

Ketua Fraksi PAN DPRD Pekanbaru sekaligus anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah kota yang saat ini tengah menggesa perbaikan sejumlah ruas jalan.

"Kita mendukung Pemko yang sedang giatnya menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalan di Kota Pekanbaru," kata Roni Pasla, Jumat (30/10/2026).

Menurut Roni, perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang selama ini merasakan dampak ketimpangan prioritas pembangunan. Ia menyebut kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari tujuh tahun.

Roni menilai, pemerintah sebelumnya lebih memprioritaskan penyelesaian pembangunan kawasan perkantoran di Tenayan Raya. Akibatnya, menurut dia, sejumlah kebutuhan infrastruktur masyarakat belum mendapatkan perhatian yang seimbang.

"Pemko tentu diharapkan mampu mendengarkan keluhan warga kota yang hampir tujuh tahun lebih merasakan dampak dari ketimpangan prioritas pembangunan. Pemerintah sebelumnya lebih memprioritaskan penyelesaian pembangunan perkantoran Tenayan," ujarnya.

Karena itu, ia menyatakan dukungan terhadap perbaikan sejumlah ruas jalan yang kini dilakukan Pemko Pekanbaru. Ia berharap program tersebut terus berlanjut sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat merasakan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan informasi perkembangan pekerjaan pada Kamis (29/10/2026), Pemko Pekanbaru telah menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 47 kilometer. Dengan target 60 kilometer hingga akhir tahun, masih terdapat sekitar 13 kilometer yang harus dituntaskan.

Dalam pemantauan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut meninjau beberapa ruas jalan, termasuk di kawasan Rumbai. Sejumlah ruas yang dipantau di antaranya Jalan Pembina, Jalan Lingkar Danau Buatan, Jalan M Nur, Jalan Siak I, Jalan Siak IV dan Jalan Pesisir.

Selain mendorong percepatan pembangunan, Roni juga mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga infrastruktur yang telah diperbaiki. Menurut dia, pembangunan jalan perlu didukung kesadaran warga dalam menjaga lingkungan dan kebersihan.

"Selanjutnya kita harap masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk menjaga lingkungan dan kebersihan," tutupnya.

Dukungan DPRD tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya pemerintah kota menyelesaikan sisa target perbaikan jalan hingga akhir 2026. (ADV)

DPRD Pekanbaru Minta Pengawasan Anak Diperketat Selama Sekolah Daring

Wed, 14 Oct 2026 09:49:10 +0700

PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru mengingatkan orang tua untuk mengawasi aktivitas anak selama penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Rabu–Kamis (14–15 Oktober 2026). Pengawasan diperlukan agar peserta didik tidak berkeliaran di luar rumah di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru, Abu Bakar, menegaskan bahwa orang tua harus memastikan anak-anak tetap berada di rumah dan mengikuti kegiatan pembelajaran selama kebijakan PJJ berlangsung.

“Peran orang tua sangat penting. Jangan biarkan anak-anaknya bebas keluar rumah,” tegas Abu Bakar, Rabu (14/10/2026).

Menurut politisi PKB tersebut, kabut asap yang semakin parah dapat membahayakan kesehatan peserta didik. Anak-anak yang berkeliaran di luar rumah juga menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas dan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Kami juga menginginkan, sekaligus melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di luar rumah,” ujarnya.

Abu Bakar meminta guru turut berperan aktif mengingatkan murid agar tidak berkeliaran di luar rumah selama PJJ. Menurutnya, pengawasan terhadap peserta didik bukan hanya tanggung jawab orang tua, melainkan juga pihak sekolah.

Ia menyarankan sekolah menerapkan sanksi yang bersifat mendidik bagi siswa yang kedapatan melanggar imbauan tersebut.

“Guru bisa terapkan sanksi. Bagi yang kedapatan, bisa diberikan sanksi yang sifatnya mendidik,” tegasnya.

Ia berharap kerja sama antara orang tua dan guru dapat membantu menjaga keselamatan serta kesehatan peserta didik selama kabut asap menyelimuti Pekanbaru.

Pemko Pekanbaru menetapkan PJJ selama dua hari setelah kualitas udara kembali memburuk pada Selasa (13/10/2026) malam. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/Disdik.Sekretaris.1/3358/2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran di Kota Pekanbaru.

Surat edaran yang diterbitkan pada 13 Oktober 2026 itu mengacu pada Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sekolah di bawah kewenangan Pemko Pekanbaru diminta melaksanakan PJJ dengan memperhatikan kondisi kualitas udara. Sementara itu, sekolah atau madrasah di bawah kewenangan Kementerian Agama serta kementerian dan lembaga lainnya di Pekanbaru diimbau menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. (ADV)

Jaga Pekanbaru Tetap Bermarwah, Muhammad Sabarudi Dorong Razia Pekat Berkelanjutan

Fri, 09 Oct 2026 09:44:27 +0700

PEKANBARU - Razia penyakit masyarakat di Pekanbaru tak hanya menjaring 28 orang, tapi juga membongkar persoalan serius soal perizinan hotel dan wisma. Temuan itu yang kini jadi sorotan DPRD Kota Pekanbaru.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menilai Pemko Pekanbaru jangan hanya fokus menertibkan pasangan diduga bukan suami istri, tapi harus membongkar tuntas status izin usaha penginapan tersebut.

"Kalau perlu, Pemko harus menindaklanjuti perizinan hotel dan juga pajak, karena pada saat razia pemerintah menemukan hotel yang tidak memiliki izin dan juga izin yang sudah lama mati," tegas politisi PKS itu, Jumat (9/10/2026).

Menurutnya, razia yang digelar tim gabungan pada Kamis (8/10/2026) malam itu merupakan jawaban atas keresahan masyarakat. Namun, penegakan Perda Ketertiban Umum harus dibarengi dengan penertiban administrasi.

"Bagaimanapun kita ini berada di Pekanbaru yang berbudaya Melayu. Yang namanya Melayu identik dengan Islam, apalagi ada peraturan ketertiban umum. Hal-hal yang melanggar ketertiban umum harus ditindak," ujarnya.

Diketahui, razia pekat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama Satpol PP. Lima lokasi disasar, yakni Hotel Aquatale, Homestay Bintang Lima, Wisma SMR, Parma Hotel, serta tempat hiburan malam Live House.

Wawako Markarius Anwar menyebut kegiatan ini adalah bagian dari upaya menjaga ketenteraman kota.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Pekanbaru," kata Markarius.

Ia memastikan razia serupa akan digelar rutin, termasuk penindakan terhadap izin usaha yang tidak sesuai peruntukan, tidak bisa ditunjukkan, atau sudah kedaluwarsa.* (ADV)

SF Hariyanto Sampaikan Arahan Pembangunan Saat Terima Kunjungan DPRD Pekanbaru

Wed, 21 Oct 2026 09:41:48 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam menyelaraskan program pembangunan.

Pesan itu disampaikan saat audiensi pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Rabu (21/10/2026).

Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, Wakil Ketua I Tengku Azwendi Fajri, dan Wakil Ketua II Muhammad Dikky Suryadi Khusaini.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi mengatakan pertemuan itu menjadi ruang bagi DPRD Kota Pekanbaru untuk menyampaikan pandangan sekaligus memperkuat kerjasama antar pemerintahan.

Menurut Syahrial, Plt Gubernur Riau menyambut baik audiensi tersebut dan menegaskan pembangunan Pekanbaru tidak bisa berjalan sendiri.

"Pesan Pak Gubernur, pembangunan Kota Pekanbaru harus dilakukan bersama-sama. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar pembangunan dapat berjalan searah dan saling mendukung," ujar Syahrial Abdi usai pertemuan.

Ia menyebut, semangat kolaborasi bukan hanya untuk Pekanbaru, tapi menjadi prinsip pembangunan di seluruh kabupaten dan kota se-Riau.

Selain itu, Syahrial juga menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan maupun perbedaan pandangan selama proses pembangunan. Komunikasi yang baik dinilai kunci agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Setiap persoalan sebaiknya dibicarakan dan diselesaikan melalui musyawarah. Yang terpenting adalah menjaga kekompakan, menyamakan persepsi, dan membangun komunikasi yang baik demi kepentingan masyarakat," tambahnya.

Melalui audiensi ini, Pemprov Riau berharap koordinasi dengan Pemko Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru semakin solid. Sehingga program pembangunan di ibu kota Provinsi Riau bisa selaras dengan prioritas pembangunan tingkat provinsi.

Sinergi ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan, mengurai persoalan daerah, serta mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Pekanbaru dan Riau secara luas. (ADV)

Tengku Azwendi: APBD 2027 Harus Menjawab Persoalan Jalan, Banjir dan Pendidikan

Tue, 27 Oct 2026 01:50:04 +0700

PEKANBARU - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2027 resmi bergulir. Dua isu klasik, perbaikan jalan rusak dan penanganan banjir, kembali menjadi prioritas utama.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menyebut tahapan pembahasan saat ini sedang berlangsung di tingkat komisi-komisi.

Menurutnya, masing-masing komisi tengah membedah program kerja yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan pada level yang lebih tinggi di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Pembahasan R-APBD 2027 sudah masuk tahapan pembahasan. Sekarang komisi-komisi juga sedang membahas program-program kerjanya. Kita tunggu laporan dari Banggar," ujar Azwendi saat dikonfirmasi, Selasa (27/10/2026).

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, meski ada banyak usulan, fokus pembangunan fisik pada 2027 masih sama: infrastruktur jalan dan pengendalian banjir yang menjadi keluhan utama warga.Tak hanya infrastruktur, DPRD juga mendorong agar sektor pelayanan dasar tidak terabaikan.

Di bidang pendidikan, Azwendi berharap program pro-rakyat seperti bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP negeri tetap dilanjutkan. Program ini dinilai sangat membantu meringankan beban orang tua.

Selain itu, ia juga mendorong alokasi anggaran untuk program beasiswa pendidikan tinggi yang lebih inklusif, mulai dari jenjang D3, S1, S2, hingga S3.

Beasiswa tersebut diharapkan menyasar mahasiswa berprestasi, penghafal Al-Qur'an, hingga mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

"Yang menjadi perhatian kita tentu jalan, banjir, pendidikan, kesehatan, kegiatan sosial, termasuk beasiswa," tutup Azwendi.

Ia berharap, pembahasan yang masih berjalan ini nantinya dapat menghasilkan APBD yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru. (ADV)

Tekad Abidin Minta Penegakan Hukum Karhutla Berjalan Adil dan Tanpa Tebang Pilih

Thu, 08 Oct 2026 01:47:23 +0700

PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru memperpanjang masa Pembelajaran Jarak Jauh bagi siswa sekolah hingga Sabtu (10/10/2026) akibat kualitas udara yang masuk kategori Sangat Tidak Sehat. Kebijakan tersebut diambil menyusul bencana kebakaran hutan dan lahan yang terus memburuk dan melumpuhkan sektor pendidikan di Kota Pekanbaru, Kamis (8/10/2026).

Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin. Kebijakan perpanjangan proses belajar dari rumah ini dinilai menjadi bukti nyata besarnya dampak bencana asap terhadap aktivitas masyarakat harian.

"Tentunya dengan Kapolri baru kita berharap para pelaku pembakaran lahan khususnya di Pulau Sumatera dapat ditindak tegas, karena sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat," kata Tekad Abidin, Kamis (8/10/2026).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menegaskan pentingnya konsistensi aparat dalam menindak para pelaku perusakan lingkungan. Penegakan hukum yang berjalan selama ini dinilai belum menyentuh tingkat pembuat kebijakan di level atas.

"Tentunya korporasi yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab dan diusut tuntas apakah ada aktor intelektual pembakaran tersebut," tegas Tekad Abidin.

Di sisi lain, pelaksanaan sistem pembelajaran dari rumah dinilai membutuhkan pengawasan ketat serta komitmen bersama dari lingkungan keluarga. Sinergi antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan para wali murid menjadi kunci utama efektivitas sistem belajar darurat tersebut.

"Disdik serta sekolah mesti mempersiapkan proses PJJ yang optimal seperti belajar tatap muka di sekolah," ujar Tekad Abidin.

Pemerintah daerah mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan anak selama masa belajar dari rumah berlangsung. Pihak sekolah juga diminta memantau perkembangan belajar siswa secara berkala agar capaian kurikulum tetap terpenuhi secara maksimal. (ADV)

Sekolah Pelanggar PJJ Harus Ditindak, Tengku Azwendi Minta Disdik Tak Lengah

Wed, 07 Oct 2026 01:45:17 +0700

PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang telah diberlakukan melalui edaran Wali Kota. Ia menilai seluruh sekolah harus mematuhi kebijakan tersebut karena dibuat sebagai langkah perlindungan terhadap siswa di tengah memburuknya kualitas udara Pekanbaru.

Azwendi meminta Dinas Pendidikan tidak hanya melakukan imbauan, tetapi juga memberikan teguran hingga sanksi kepada sekolah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) tanpa mengikuti kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, aturan yang telah diterbitkan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh satuan pendidikan.

"Kita minta Dinas Pendidikan melakukan pengawasan. Kalau ada sekolah yang tidak mengindahkan edaran, berikan teguran atau sanksi sesuai aturan," tegas Azwendi, Rabu 7 Oktober 2026.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan PJJ diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kesehatan para peserta didik. Azwendi menilai ketidakpatuhan sekolah terhadap kebijakan tersebut dapat mengurangi efektivitas langkah pemerintah dalam melindungi siswa dari dampak buruk kualitas udara.

"Edaran itu dibuat untuk melindungi anak-anak kita. Jangan sampai aturan sudah dikeluarkan, tetapi di lapangan tidak dijalankan," ujar Azwendi.

Azwendi juga meminta Dinas Pendidikan memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antar sekolah dalam penerapan kebijakan PJJ. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh sekolah menjalankan aturan selama kondisi kualitas udara masih belum membaik.

Sebelumnya, TK, SD, dan SMP Islam As-Shofa di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, diketahui masih melaksanakan pembelajaran tatap muka meskipun pemerintah kota telah menerapkan kebijakan PJJ. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari sejumlah wali murid yang mengkhawatirkan kesehatan anak-anak.

Salah seorang wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa kebijakan PJJ yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan tentu telah melalui pertimbangan tertentu. Ia berharap seluruh sekolah dapat mengikuti arahan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

"Harusnya diindahkan. Aneh saja kalau sekolah tidak patuh terhadap dinasnya. Sepatutnya sekolah memberi contoh kepatuhan terhadap aturan," ujar wali murid tersebut. (ADV)

Tiang FO di Permukiman Jadi Persoalan, DPRD Pekanbaru Aidhil Desak Solusi Cepat

Mon, 05 Oct 2026 01:42:47 +0700

PEKANBARU - Persoalan tiang dan kabel fiber optik (FO) yang semrawut di Pekanbaru kembali disorot. Anggota DPRD Pekanbaru Aidhil Nur Putra meminta provider internet segera merapikan jaringan yang dinilai membahayakan warga dan merusak tata kota.

Sorotan itu muncul setelah masih adanya aduan masyarakat di dapilnya terkait tiang FO yang berdiri bukan di fasilitas umum, melainkan di lahan pribadi warga.

"Masih ada laporan masyarakat soal tiang kabel fiber optik ini. Tiang itu masih ada ditanam bukan di fasilitas umum, tapi di perumahan warga," kata Aidhil, Senin (5/10/2026).

Ketua Fraksi NasDem DPRD Pekanbaru itu menyebut salah satu laporan datang dari Kecamatan Payung Sekaki. Warga mengeluhkan tiang jaringan internet berdiri di pekarangan rumah.

"Di Payung Sekaki ada laporan bahwa ada tiang masih ada di pekarangan warga bukan di fasilitas umum. Kita minta pihak penyedia internet itu untuk merapikan kabelnya," terangnya.

Menurut Aidhil, keberadaan tiang dan kabel yang asal tanam berpotensi merugikan masyarakat. Ia meminta pengusaha provider tidak hanya kejar pemasangan, tapi juga bertanggung jawab merapikan infrastruktur.

Selain itu, ia mendorong Pemko Pekanbaru tidak hanya menertibkan kabel di jalan protokol, tapi juga masuk ke permukiman warga.

"Kita mendorong pemerintah untuk bisa melakukan agenda rutin kontrol mengawasi kabel internet yang terpasang di pemukiman supaya tidak mengganggu aktivitas dan tata kota," pungkasnya.(ADV)

DPRD Pekanbaru Minta Penerangan Jalan Jadi Prioritas, Kondisi Rumbai Jadi Perhatian

Mon, 05 Oct 2026 01:40:07 +0700

PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari daerah pemilihan Rumbai, Zulkardi mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) segera merealisasikan pemasangan penerangan jalan umum (PJU). Sorotan tajam ini mencuat usai beredarnya video amatir yang memperlihatkan kondisi sejumlah ruas jalan di kawasan Rumbai tampak gelap gulita dan membahayakan pengendara.

"Kita minta Dinas Perhubungan turun ke sana dan memperhatikan lampu-lampu di lokasi pekerjaan yang dilakukan Pemkot Pekanbaru. Kita lihat hari ini di situ gelap," tegas Zulkardi, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, ketiadaan fasilitas penerangan di lokasi proyek jalan yang sedang maupun baru selesai dikerjakan sangat berisiko memakan korban. Ia mencontohkan beberapa akses vital masyarakat seperti kawasan Jalan Paus hingga rute menuju Simpang Bingung masih minim pencahayaan saat malam hari.

DPRD Kota Pekanbaru sejatinya sudah membahas dan menyetujui kucuran dana untuk pemasangan jaringan PJU di wilayah tersebut. Titik prioritas itu mencakup lintasan dari ujung Jalan Sudirman, masuk ke Jalan Yos Sudarso, hingga tembus ke Jalan Paus dan Simpang Bingung.

Namun, hingga memasuki pekan pertama bulan Oktober, pengerjaan fisik di lapangan belum kunjung terlihat membawa perubahan bagi warga.

"Anggarannya sudah ada. Ada yang Rp1 miliar, ada yang Rp2 miliar. Informasinya juga sudah ada tiang yang tinggal dieksekusi pemasangannya, tapi sampai hari ini belum terlaksana," urainya membeberkan lambatnya pergerakan instansi terkait.

Lebih lanjut, Zulkardi turut menyinggung sebuah insiden yang sempat viral di media sosial terkait gangguan keamanan di kawasan depan Stadion Utama Riau dan Jalan Paus. Kondisi lingkungan yang minim penerangan dinilai menjadi faktor utama yang memperbesar kerawanan sosial di ruang publik.

Pemkot Pekanbaru dituntut tidak sekadar fokus memuluskan aspal infrastruktur jalan, melainkan harus memastikan seluruh kelengkapan fasilitas pendukung berfungsi dengan baik.

"Jangan sampai jalan sudah dikerjakan, tetapi penerangannya tidak ada. Kita minta ini segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (ADV)

DPRD Pekanbaru Minta Pemprov Riau Fasilitasi Relokasi Pedagang di Kawasan Siak IV

Mon, 05 Oct 2026 01:37:10 +0700

PEKANBARU - Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang kembali menjamur di sepanjang Jembatan Siak IV, Pekanbaru, memicu langkah penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Riau. Keberadaan gerobak hingga kendaraan pembeli di bahu jalan pada sore hingga malam hari dinilai menyempitkan ruang gerak lalu lintas umum. Menanggapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta pemerintah tidak sekadar melakukan penggusuran tanpa memikirkan kelangsungan hidup para pedagang.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Rois menilai aktivitas niaga tersebut merupakan upaya nyata warga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ia menyebut urusan mencari rezeki adalah tanggung jawab para kepala keluarga yang harus dihargai oleh pemangku kebijakan.

"Setiap PKL itu harus kita apresiasi karena urusannya masalah perut. Mereka mencari nafkah dengan berniaga, itu bagian dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga," sebutnya, Senin (5/10/2026).

Kendati memberikan empati kepada pedagang, Rois menekankan bahwa aktivitas berjualan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan hak pengguna fasilitas umum. Penggunaan trotoar serta badan jembatan sebagai area komersial berisiko tinggi memicu kecelakaan sekaligus kemacetan panjang.

Persoalan turunan lain yang menjadi catatan adalah tumpukan sampah sisa dagangan. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak estetika dan tata ruang Kota Pekanbaru pada malam hari.

Sebelumnya, aparat Satpol PP Riau telah menyisir dan menertibkan lapak liar di kawasan tersebut pada akhir bulan lalu, tepatnya (30/9/2026). Pemerintah menyatakan akan memperketat pengawasan melalui patroli rutin agar area vital jembatan tetap steril dari aktivitas perdagangan yang membahayakan.

Guna mencari titik temu, DPRD mendorong sinergi erat antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dalam menata ulang keberadaan PKL. Langkah penertiban ini diharapkan bisa diterjemahkan sebagai upaya penataan kota, bukan larangan mutlak bagi warga kecil untuk mencari nafkah.

"Tujuannya bukan melarang orang berniaga, tetapi ditertibkan sehingga Pekanbaru menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang," terangnya.

Lebih lanjut, legislator ini meminta otoritas terkait memastikan ketersediaan lokasi pengganti yang memadai sebelum benar-benar memindahkan pedagang. Solusi relokasi harus mempertimbangkan akses pasar yang bisa mendukung perputaran roda ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

"Pemerintah juga harus berupaya sedemikian rupa sehingga tempat-tempat yang nantinya dipakai para pedagang yang berjualan di dekat jembatan itu benar-benar tempat yang layak," pungkasnya. (ADV)

DPRD Pekanbaru Ajak Sekolah Tingkatkan Kepedulian terhadap Kasus Perundungan

Thu, 08 Oct 2026 01:34:40 +0700

PEKANBARU – Kasus kekerasan terhadap pelajar hingga berujung kematian menjadi perhatian anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Syafri Syarif. Ia mendorong seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas siswa untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying.

Syafri mengatakan salah satu langkah yang perlu dilakukan sekolah adalah memasang kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik yang rawan terjadi kekerasan. Menurut dia, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga harus menjangkau area lain yang menjadi tempat siswa beraktivitas.

"Setiap sekolah, baik negeri ataupun swasta, kita sarankan memasang CCTV. Terutama di lapangan dan di dalam kelas, sehingga bisa memantau kegiatan anak-anak," kata Syafri, Kamis (8/10/2026) siang.

Menurutnya, pemasangan CCTV dapat menjadi salah satu instrumen pengawasan sekaligus membantu sekolah mengetahui secara cepat apabila terjadi tindakan kekerasan antarsiswa.

Syafri menilai sekolah swasta juga dapat mengalokasikan sebagian dana pembangunan yang dibayarkan orang tua siswa untuk mendukung fasilitas pengawasan tersebut.

"Kalau di swasta kan ada dana pembangunan. Setiap kita masuk sekolah swasta, ada dana pembangunan. Jadi saya anjurkan supaya bisa dipasang CCTV sehingga kegiatan anak-anak bisa dipantau," ujarnya.

Selain pengawasan melalui CCTV, Syafri meminta Dinas Pendidikan memanggil seluruh sekolah di Pekanbaru untuk memberikan penguatan mengenai pencegahan bullying. Edukasi tersebut, kata dia, perlu disampaikan secara rutin kepada seluruh siswa.

Ia menyarankan materi mengenai bahaya bullying disampaikan dalam kegiatan sekolah, misalnya saat upacara atau agenda rutin yang diikuti seluruh siswa.

"Kalau bisa panggil seluruh sekolah, kemudian diingatkan pihak sekolah untuk menyampaikan kepada setiap murid. Apakah melalui pengarahan setiap hari Senin atau setiap hari Jumat. Sampaikan bahwa inilah bahaya bullying," katanya.

Dirinya juga meminta siswa yang menjadi korban tidak takut untuk melapor. Menurut dia, keberanian korban maupun saksi untuk menyampaikan kejadian kepada guru menjadi bagian penting dalam memutus praktik perundungan di sekolah.

"Kalau ada anak-anak yang dibully sama kawan-kawannya, jangan takut mengadu kepada guru," tegasnya.

Dia mengingatkan guru dan pihak sekolah agar tidak menutup-nutupi apabila terjadi kekerasan terhadap siswa. Menurutnya, upaya menyelesaikan persoalan secara internal tanpa penanganan yang tepat justru berpotensi membuat kasus serupa berulang.

"Guru jangan coba-coba menutupi kejadian," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Syafri di tengah kembali mencuatnya persoalan dugaan bullying dan kekerasan terhadap pelajar, termasuk kasus yang pernah terjadi di Pekanbaru.

Salah satunya adalah kasus siswa berinisial MAF dari SDN 108 Pekanbaru. Orang tua MAF melaporkan dugaan bullying yang mereka kaitkan dengan kematian anaknya ke Polresta Pekanbaru pada November 2025. Keluarga saat itu menyatakan keberatan karena pihak sekolah disebut menyangkal adanya kekerasan.

Pada Januari 2026, kuasa hukum keluarga MAF juga mempersoalkan lambannya perkembangan laporan tersebut. Mereka menyebut belum adanya pemeriksaan saksi maupun perkembangan penyelidikan yang dianggap signifikan setelah sekitar 50 hari laporan dibuat. Kuasa hukum juga mengungkap dugaan adanya siswa lain yang mengalami kekerasan di sekolah tersebut.

Kasus lain terjadi pada Muhammad Fahri, pelajar berusia 17 tahun di Pekanbaru yang meninggal dunia pada 14 Juli 2026 setelah sebelumnya diduga terlibat perkelahian dengan pelajar lain.

Dalam laporan keluarga, Fahri mengalami kondisi kesehatan yang memburuk setelah kejadian. Pemeriksaan CT scan menunjukkan adanya perdarahan otak dan patah tulang leher. Keluarga kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polda Riau.

Polda Riau bahkan melakukan ekshumasi terhadap makam Fahri pada 6 Agustus 2026. Langkah itu dilakukan untuk memperoleh kepastian ilmiah mengenai penyebab kematian korban. Polisi menyatakan hasil autopsi akan dipadukan dengan keterangan saksi dan alat bukti lain dalam proses penyidikan.

Karena itu, Syafri menilai penguatan sistem pengawasan di sekolah harus dilakukan sebelum persoalan kekerasan berkembang menjadi perkara yang lebih serius.

Ia meminta sekolah tidak hanya bereaksi setelah terjadi kasus, tetapi membangun sistem pencegahan yang memungkinkan setiap potensi kekerasan terdeteksi sejak awal.

"Jangan sampai ada bullying. Kalau ada anak yang menjadi korban, jangan takut untuk mengadu. Guru juga jangan menutupi kasusnya," tutup Syafri. (ADV)

DPRD Pekanbaru Minta Seragam Gratis Segera Dibagikan, Orang Tua Menanti

Fri, 23 Oct 2026 01:31:28 +0700

PEKANBARU - Janji Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mendistribusikan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada bulan Oktober ini menuai sorotan dari pihak legislatif.

Mengingat saat ini sudah memasuki pengujung bulan Oktober, realisasi program bantuan tersebut dinilai mengalami keterlambatan. Kondisi ini memicu desakan dari jajaran DPRD Kota Pekanbaru agar pihak dinas terkait segera mengambil langkah nyata penyaluran.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin, secara tegas meminta agar Disdik menepati komitmen yang telah disepakati bersama sebelumnya.

"Sesuai janji Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan, seragam gratis ini sudah bisa diberikan pada Oktober. Sekarang sudah akhir Oktober, jadi kita minta agar seragam ini segera disalurkan," kata Tekad, Kamis 22 Oktober 2026.

Terkait kendala teknis kelengkapan stok, Tekad memberikan solusi agar proses pendistribusian tidak tertunda secara keseluruhan. Ia menyarankan agar seragam yang sudah rampung diproduksi dapat langsung dibagikan terlebih dahulu kepada para penerima.

"Kalau memang belum semuanya selesai, silakan yang sudah ada disalurkan dulu kepada masyarakat. Jadi, masyarakat bisa segera memperoleh manfaat dari bantuan seragam ini," jelasnya.

Sebagai informasi, paket bantuan seragam gratis dari Pemko Pekanbaru pada tahap ini mencakup tiga stel pakaian bagi setiap siswa baru, yang terdiri dari seragam nasional berupa pakaian merah putih untuk tingkat SD atau putih biru untuk SMP, pakaian pramuka, serta pakaian olahraga.

Ke depannya, pihak legislatif juga mendorong adanya perluasan jenis bantuan pakaian khas daerah agar dapat masuk ke dalam perencanaan penganggaran daerah.

"Untuk saat ini memang baru tiga stel seragam yang diberikan Pemko Pekanbaru kepada siswa baru. Namun, ke depannya kita berharap seragam Melayu dan batik juga bisa dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Tekad mengingatkan bahwa tenggat waktu yang telah ditetapkan merupakan komitmen bersama yang wajib ditepati oleh instansi pelaksana demi menjaga kepercayaan publik.

"Kita sudah deadline Oktober ini dan Dinas Pendidikan menyanggupi itu. Karena itu, kita minta komitmen tersebut segera direalisasikan," pungkasnya. (ADV)

DPRD Pekanbaru Minta Anggaran Penanganan Banjir Segera Direalisasikan

Wed, 14 Oct 2026 01:23:40 +0700

PEKANBARU - Kelanjutan perbaikan infrastruktur jalan rusak dan pembenahan drainase penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru sangat bergantung pada proses evaluasi APBD Perubahan 2026. Anggaran Kota Pekanbaru yang telah disahkan sebesar Rp3,26 triliun tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.

DPRD Pekanbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran ini secara efektif, khususnya guna menyasar ratusan titik rawan banjir yang belum tersentuh perbaikan.

Ketua DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, menegaskan bahwa penanganan saluran air harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, dampak pengerjaan drainase yang sudah berjalan terbukti memberikan hasil positif di beberapa wilayah, sehingga program ini tidak boleh terhenti di tengah jalan.

"Saat ini kan sudah ada beberapa titik yang mendapatkan penanganan dan menunjukkan hasil yang baik. Drainase dibangun baru, bahkan sebagian dibenahi," kata Isa Lahamid, Rabu (14/10/2026).

Isa meminta dinas teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), untuk mengawasi kondisi nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap saluran yang rusak atau tersumbat agar genangan air tidak terus berulang.

"Persoalan banjir di Pekanbaru bisa berkurang jika penanganannya serius. Ini harus dengan komitmen dan penanganan bersama, termasuk dukungan masyarakat," ujar Isa Lahamid.

Selain pembangunan fisik, pemeliharaan rutin dan pengawasan drainase dinilai wajib berjalan beriringan. Peran aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan serta membuang sampah pada tempatnya juga menjadi faktor pendukung keberhasilan penanggulangan banjir.

Di sisi lain, perbaikan akses jalan rusak di sejumlah koridor kota juga terus didorong agar diselesaikan berbarengan dengan pembenahan drainase. Langkah ini dinilai vital untuk mendukung kelancaran mobilitas serta perekonomian masyarakat Pekanbaru hingga penghujung tahun 2026.

Dengan rampungnya evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur Riau mendatang, alokasi dana pembangunan diharapkan dapat segera dicairkan untuk mengeksekusi program-program infrastruktur prioritas tersebut. (ADV)

Pemko Pekanbaru Targetkan PPPK Paruh Waktu Berstatus Penuh Waktu pada Januari 2027

Fri, 06 Nov 2026 19:10:05 +0700

PEKANBARU - Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Menyambut keputusan tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan segera menyiapkan pengusulan nama-nama PPPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Agung menyambut baik keputusan yang menjadi harapan bagi para pegawai tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perhatian terhadap nasib para pegawai PPPK.

“Alhamdulillah, saya mewakili teman-teman PPPK di Pekanbaru sangat berterima kasih, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo yang peduli dengan nasib pegawai kita,” ungkap Agung, Jumat (6/11/2026).

Ia memastikan Pemko Pekanbaru akan segera mempersiapkan pengusulan seluruh nama PPPK paruh waktu agar dapat ditetapkan menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agung berharap proses pengusulan tersebut dapat berjalan lancar sehingga seluruh PPPK paruh waktu yang diusulkan benar-benar sudah berstatus penuh waktu pada Januari mendatang.

Menurutnya, perubahan status kepegawaian tersebut bukan hanya memberikan kepastian bagi para pegawai, tetapi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat juga bisa semakin baik seiring meningkatnya kepastian status dan kesejahteraan para pegawai.

"Mudah-mudahan bisa lancar, dan membuat kinerja Pemko Pekanbaru jadi lebih maksimal lagi," harapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan hasil keputusan final antara pemerintah dan DPR terkait skema penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku mulai 1 Januari 2027.

Keputusan tersebut menetapkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk lintas profesi, termasuk dosen, Satpol PP, tenaga medis, serta tenaga teknis. Selain itu, PPPK penuh waktu akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027.

Sementara bagi 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri dan 2.482 guru di bawah Kementerian Agama, pemerintah memutuskan memperpajang masa perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.

Sudah Dibangun 32 Km, Pemko Pekanbaru Targetkan Perbaikan dan Pembangunan Jalan Rampung 60 Km Tahun Ini

Wed, 14 Oct 2026 15:29:42 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini, total jalan yang telah dibangun maupun diperbaiki mencapai 32 kilometer (km). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan pengerjaan jalan tersebut dapat mencapai 60 km hingga akhir 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sudah mencapai 32 km, pemerintah optimistis target 60 km dapat direalisasikan hingga akhir tahun.

”Sekarang sudah 32 km. Insya Allah kita targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Wako Agung, Senin (12/10/2026).

Agung menegaskan, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan harus tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Ia tidak ingin pengerjaan infrastruktur dilakukan asal-asalan, terlebih jika ditemukan jalan yang baru selesai diaspal tetapi sudah mengalami kerusakan.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar target panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki. Infrastruktur yang dikerjakan dengan baik diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

”Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan secara maksimal karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Agung tidak ingin ada pihak yang bekerja setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait memastikan program pembangunan berjalan optimal, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.

"Perbaikan dan pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi saya pesan kepada seluruh jajaran, jangan ada yang kerja tanggung. Harus maksimal," pesannya.

Kepada masyarakat, Agung meminta agar jalan yang sudah dibangun maupin diperbaiki agar dapat dirawat. Bahkan bila perlu diawasi bersama-sama tonase kendaraan yang melewati jalan. Bagi jalan yang belum diperbaiki, Wako memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan baik lewat media sosial, maupun secara langsung sudah ia masukan kedalam list.

"Seluruh aspirasi warga sudah kami list. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Semua akan dikerjakan," pungkasnya.

Komitmen Berantas Habis Narkoba di Riau, Pemko Pekanbaru Dukung Penuh Langkah Tegas Irjen Arman

Tue, 13 Oct 2026 19:12:01 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Pemko siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) apabila terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Tidak hanya kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penindakan sekaligus mencegah peredaran narkoba semakin meluas di tengah masyarakat.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru siap memperkuat koordinasi dengan Polda Riau dan jajaran Polri untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan maksimal. Langkah tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera. Persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Agung, Senin (12/10/2026).

Dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba. Agung menyebutkan, Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti apabila menerima rekomendasi resmi dari kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Polda Riau untuk penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Kita tidak ingin tempat-tempat seperti itu justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.

Agung menilai, penindakan terhadap tempat yang terbukti menjadi bagian dari aktivitas peredaran narkoba merupakan salah satu langkah penting untuk memutus ruang gerak pelaku. Namun, upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tindakan yang diambil tepat sasaran.

Komitmen Pemko Pekanbaru tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang menyatakan akan memberantas narkoba hingga tuntas di wilayah Riau.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar razia di MP Club Pekanbaru pada Ahad (11/10/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 68 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan.

“Intinya, kami siap berjalan bersama Polri. Kita ingin Pekanbaru terbebas dari narkoba. Penindakan harus tegas agar memberikan efek jera, dan kita semua harus ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika,” tutupnya.

PSPS Pekanbaru Pemuncak Klasemen, Wako Agung: Energi Masyarakat Bawa Dampak Positif

Tue, 13 Oct 2026 18:29:55 +0700

PEKANBARU – Kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution menjadi momentum positif bagi kebangkitan Askar Bertuah. Total poin sementara yang berhasil dikumpulkan bertambah menjadi 12 poin.

Hasil tersebut mengantarkan PSPS memimpin klasemen sementara liga 2. Meski punya poin sama dengan Persikad Depok, yang berada di posisi kedua, PSPS Pekanbaru unggul dari selisih gol.

Momen ini menjadi sangat positif, sekaligus membangkitkan optimisme terhadap perjalanan tim kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru itu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kemenangan tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih PSPS bukan sekadar tambahan poin dalam persaingan kompetisi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru.

Agung menilai, dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan energi dan semangat kepada para pemain saat bertanding. Antusiasme suporter dan doa masyarakat diharapkan terus menjadi kekuatan bagi PSPS untuk menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

“Alhamdulillah di posisi puncak dengan 12 poin. Ini momentum positif bagi PSPS Pekanbaru. Ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Energi dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi perjuangan tim di lapangan,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).

Ia berharap, kemenangan atas PSMS Medan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemain dan jajaran tim untuk terus menjaga kekompakan, konsistensi, serta motivasi dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Apalagi, kemenangan 2-1 tersebut diraih melalui perjuangan hingga akhir pertandingan. Gol penentu kemenangan yang dicetak pemain pengganti menunjukkan pentingnya kontribusi seluruh pemain dalam membangun kekuatan tim.

Menurut Agung, capaian ini patut dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan antara tim, suporter, dan masyarakat. Dukungan yang terus mengalir diharapkan membuat PSPS semakin percaya diri menghadapi persaingan kompetisi.

Ia juga mengajak masyarakat Pekanbaru untuk terus memberikan dukungan positif kepada Askar Bertuah. Dengan semangat kebersamaan, PSPS diharapkan mampu mempertahankan performa dan melanjutkan hasil baik pada laga-laga selanjutnya.

“Harapan kita tentu PSPS terus konsisten dan bisa memberikan hasil terbaik. Mari sama-sama kita dukung tim kebanggaan Pekanbaru ini. Semoga momentum positif ini bisa terus berlanjut,” tutupnya.

Ucapkan Terimakasih Kepada Komjen Herry Heryawan, Wako Pekanbaru Agung Nugroho Siap Bersinergi dengan Kapolda Baru

Sun, 11 Oct 2026 23:01:17 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama ini.

Herry kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Agung menilai, kolaborasi yang terbangun selama kepemimpinan Herry Heryawan sebagai Kapolda Riau telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif. Hal itu mencakup upaya pencegahan aksi premanisme, kejahatan jalanan, hingga penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk menjaga Pekanbaru tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Tidak hanya dalam aspek keamanan, Agung juga menyebut Herry Heryawan sebagai salah satu pelopor gerakan kota bersih di Pekanbaru. Melalui program Green Policing, yang diadopsi Pemko menjadi Pekanbaru Lestari, kini dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Semangat dan gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan wajah ibu kota Provinsi Riau agar lebih tertata dan nyaman," tuturnya.

Tidak hanya itu, ada banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berhasil terlaksana di Pekanbaru berkat dorongan dan kolaborasi bersama Herry Heryawan.

"Banyak program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang berhasil dilaksanakan di Pekanbaru. Itu juga dukungan dari Bapak Herry. Kami manggilnya Pak Herrymen. Karena sudah akrab. Beliau sosok yang humble, gigih, dan pekerja keras. Makanya banyak program kami yang berhasil karena disokong beliau juga," imbuhnya.

Agung kemudian mengenang bagaimana ia dapat menata wajah Kota Pekanbaru, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama. Seperti penertiban tiang reklame, baliho dan spanduk yang dinilai mengganggu estetika serta membuat wajah kota terlihat semrawut.

Menurut Agung, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih rapi. Dan berkat dorongan Komjen Herry, semua itu bisa terwujud.

“Semangat untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman akan terus kami lanjutkan. Apa yang sudah dirintis dan menjadi legacy beliau tentu akan kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan demi kebaikan masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat. Ia berharap, kepemimpinan baru di Polda Riau dapat melanjutkan sekaligus memperkuat kerja sama yang selama ini telah terbangun bersama Pemko Pekanbaru.

Agung menegaskan, pemerintah kota siap membuka ruang kolaborasi dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Arman Achdiat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan ketertiban, serta mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini harus kita pertahankan, dan jika memungkinkan, kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga siap membersamai Kapolda Riau yang baru dalam mengimplementasikan program Kapolri, khususnya upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Agung, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan kota.

"Insha Allah kami siap berinsergi dengan Bapak Kapolda yang baru, Bapak Arman. Apa-apa program yang bisa kita jalankan bersama, akan kita maksimalkan, dan outputnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman dan sejahtera tentunya," pungkas Agung.