Latest Posts

TNI AD Hadir Bangun Infrastruktur, Jembatan Gajah Bertalut Segera Beroperasi

Tue, 12 May 2026 23:55:50 +0700

KAMPAR KIRI HULU – Pembangunan Jembatan Gantung Gajah Bertalut yang dikerjakan oleh jajaran Kodim 0313/KPR terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Saat ini, tim konstruksi di lapangan telah memasuki fase perakitan struktur pendukung yang akan menyatukan seluruh bagian jembatan, menandakan bahwa proyek ini akan segera rampung dalam waktu dekat.

Pada Kamis (07/05/2026) lalu, tiga agenda pengerjaan utama dilaksanakan oleh personel Satgas bersama tenaga ahli. Salah satunya adalah pembuatan dan pemasangan hanger atau kabel penggantung. Setelah kabel sling utama dikencangkan, tim kini fokus pada komponen vital ini yang berfungsi menghubungkan kabel sling utama dengan kerangka lantai jembatan. Pemasangan dilakukan secara presisi di sepanjang bentangan 96 meter untuk memastikan distribusi beban jembatan merata dan stabil.

Selain kekuatan struktur, aspek estetika dan ketahanan material juga menjadi perhatian utama. Personel di lapangan mulai melakukan pengecatan pada bagian reling atau pagar pengaman jembatan. Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah tampilan, tetapi juga sebagai lapisan pelindung anti-karat agar struktur jembatan tetap awet meskipun menghadapi cuaca ekstrem di pedalaman Kampar Kiri Hulu.

Selasa (12/05/2026), Dandim 0313/KPR melalui tim pelaksana lapangan menegaskan bahwa pengerjaan jembatan ini terus digesa tanpa mengurangi standar keamanan yang telah ditetapkan. Kehadiran jembatan ini sangat dinantikan oleh ratusan kepala keluarga di Desa Gajah Bertalut karena diharapkan dapat memutus isolasi geografis yang selama ini menghambat akses ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat.

"Hari ini kita masuk ke tahap pemasangan hanger dan pengecatan. Ini artinya bentuk fisik jembatan sudah mulai terlihat sempurna. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik agar masyarakat segera memiliki akses transportasi yang aman dan permanen," ujar perwakilan Satgas di lokasi.

Dengan progres yang terus berjalan lancar, diharapkan Jembatan Gajah Bertalut dapat segera dioperasikan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar.

Hasbi

Di Balik Jabatan, Bupati Suhardiman Singgahi Makam Leluhur Pejuang Kemerdekaan

Tue, 12 May 2026 23:04:12 +0700

TELUK KUANTAN – Suasana haru mewarnai kegiatan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, pada Senin (11/5/2026). Usai menjalankan sejumlah agenda di Teluk Kuantan dan Pekanbaru, orang nomor satu di Kabupaten Kuansing ini menyempatkan diri berziarah ke makam kakek kandungnya sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan, almarhum Datuk Bandaro Kuning.

Kedatangan Bupati didampingi oleh sepupu kandungnya, Gusman Putra Yuda, S.Sos., serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Kuansing, antara lain Kabag Umum Setda Deswan Antoni, Kabag Protokoler Zainal Abidin, dan Sekretaris Dinas Kominfo Hevi H. Antoni, M.Si.

Makam Datuk Bandaro Kuning terletak di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Dharma Pekanbaru, tepatnya pada Blok G Nomor 375. Dengan penuh khidmat, Suhardiman menaburkan bunga dan memanjatkan doa di atas pusara sang kakek sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa perjuangan beliau.

Datuk Bandaro Kuning dikenal sebagai salah satu pejuang Angkatan 45 asal Kuantan Singingi yang gigih berjuang pada masa Revolusi Kemerdekaan. Beliau wafat pada tahun 1949 dan dimakamkan di lokasi tersebut. Sosoknya dikenang masyarakat sebagai tokoh yang memiliki semangat patriotisme tinggi dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

Dalam kesempatan itu, Suhardiman mengaku merasa bangga dan terharu bisa kembali bersilaturahmi ke makam leluhurnya. Sebagai cucu kandung, ia menilai semangat perjuangan kakeknya menjadi motivasi besar dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Sebagai cucu kandung seorang pejuang Angkatan 45, saya tentu merasa bangga dan terus berdoa agar almarhum Datuk Bandaro Kuning mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semangat perjuangan beliau menjadi motivasi bagi kami generasi penerus untuk terus mengabdi kepada masyarakat, daerah, dan bangsa,” ujar Suhardiman.

Lebih jauh, Suhardiman berpesan agar nilai-nilai kepahlawanan tidak lekang oleh waktu dan terus diwariskan kepada generasi muda. Ia menekankan pentingnya menjaga ingatan sejarah sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih dengan pengorbanan besar.

“Jangan pernah melupakan sejarah dan jasa para pejuang. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari pengorbanan luar biasa para pendahulu kita,” tegasnya.

Hasbi

Majukan Seni dan Budaya Melayu Pekanbaru, Disbudpar Komitmen Daftarkan HAKI Baju Singkap!

Tue, 12 May 2026 17:12:22 +0700

PEKANBARU - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru terus berupaya dalam mengembangkan atau mempromosikan kebudayaan dan kesenian melayu di Pekanbaru. Salah satunya mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Baju Singkap ke Kementerian Hukum.

Disampaikan Kepala Disbudpar Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, upaya yang dilakukan tersebut sejalan dengan visi misi Walikota Pekanbaru, H Agung Nugroho, yakni menjadikan Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera.

"Ada beberapa memang (program yang dijalankan tahun ini) terkait dengan kebudayaan pariwisata Kota Pekanbaru. Pertama tentang kebudayaan. Tentu yang pertama kita ingin menaikkan tentang seni kebudayaan kota Pekanbaru, melayu," terang Akmal, Selasa (12/5/2026).

"Karena memang visi misi Walikota Pekanbaru adalah menjadikan Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera. Nah, tentu di dalam visi itu tentu kita harus mengembangkan atau meningkatkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru," ujar Akmal.

Akmal mengungkapkan, salah satu kebudayaan yang diangkat seperti Baju Singkap. Menurut Akmal, Baju Singkap ini telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ke Kementerian Hukum.

"Tentu kebudayaan kebudayaan yang kita angkat itu yang pertama, kemaren ada yang sudah kita HAKI kan satu, seperti Baju Singkap, itukan budaya melayu. Sudah kita HAKI kan di Kemenkumham. Itu sudah satu, tentang Baju Singkap namanya," jelasnya.

Selain baju khas melayu Pekanbaru, Disbudpar juga fokus pada bidang kesenian asal Pekanbaru.

"Ada lagi kebudayaan-kebudayaan yang bersifat seni ya. Salah satu contohnya adalah, ada semacam tari ciri khas dari melayu. Kemudian juga ada mungkin dengan berbalas pantun nya," ungkapnya.

_Hasbi

Ingot Ahmad: Deklarasi Tolak Narkoba Bukti Keseriusan Bersama

Sun, 10 May 2026 02:23:24 +0700

PEKANBARU – Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Pj Sekdako) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Polresta Pekanbaru yang meresmikan tiga kawasan sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba pada Sabtu (9/5/2026). Menurutnya, upaya ini sangat penting mengingat peredaran narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan berdampak buruk bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan. Dampaknya terlihat jelas dalam kehidupan sosial dan produktivitas masyarakat.

“Orang yang sudah terpapar narkoba biasanya kehilangan kontrol diri, motivasi kerja menurun, dan mudah terpengaruh hal-hal negatif. Ini sangat merugikan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar,” ujar Ingot saat memberikan sambutan.

Ia juga menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, deklarasi penolakan terhadap narkoba yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan untuk menindak tegas peredaran zat berbahaya tanpa toleransi.

“Kami berharap program Kampung Tangguh Anti Narkoba ini dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif yang nyata. Pemerintah kota akan terus mendukung segala upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba,” tambahnya.

Peresmian tiga Kampung Tangguh Anti Narkoba tersebut dipusatkan di Kampung Terendam, Kecamatan Rumbai, dan juga mencakup Kampung Dalam (Senapelan) serta permukiman di Jalan Pangeran Hidayat (Pekanbaru Kota). Kegiatan ini juga diiringi dengan pengukuhan enam Duta Anti Narkoba dari kalangan Generasi Z untuk memperkuat upaya edukasi masyarakat.

Investasi Masa Depan, Sekolah Rakyat di Rokan Hulu Resmi Masuk Tahap Realisasi 2026

Sun, 10 May 2026 12:23:27 +0700

ROKAN HULU – Komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menghadirkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan terus menunjukkan langkah nyata. Program inovatif bernama "Sekolah Rakyat" kini resmi memasuki tahap persiapan menuju realisasi pembangunan yang dijadwalkan mulai tahun 2026.

Inisiatif ini hadir sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap masa depan generasi daerah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak dan setara.

Berdasarkan rencana yang telah disusun, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat akan berlokasi di Dusun Kubu Manggis, Desa Rambah Tengah Utara. Sekolah ini dirancang khusus sebagai lembaga pendidikan berasrama gratis yang mengintegrasikan jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan terpadu.

Tidak hanya berfokus pada pemenuhan kurikulum nasional, Sekolah Rakyat juga akan membekali para siswa dengan berbagai keterampilan hidup (life skill). Hal ini dilakukan dengan tujuan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mandiri, unggul, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Langkah strategis ini menegaskan bahwa pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik semata, melainkan juga merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai pondasi utama kemajuan daerah.

Dengan hadirnya fasilitas pendidikan ini, diharapkan akses pendidikan dapat terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa, khususnya di Rokan Hulu, demi mewujudkan generasi emas yang berkualitas di masa depan.

37 Pejabat di Lantik, Semangat Mengabdi! Bupati Suhardiman Amby: Buktikan Dedikasi, Wujudkan Kuansing Hebat!

Sun, 10 May 2026 01:32:51 +0700

Teluk Kuantan — Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 36 Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 1 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Acara berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jumat (08/05/2026).

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Forkopimda, seluruh Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Kuansing. Dari total 37 pejabat yang dilantik, rinciannya terdiri dari 13 Kepala SMP, 23 Kepala SD, dan 1 pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa visi mewujudkan Kuantan Singingi yang hebat, cerdas, dan berdaya saing harus dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, melahirkan generasi hebat di masa depan merupakan tanggung jawab besar para kepala sekolah sebagai nahkoda di lingkungan pendidikan.

“Kuansing untuk Riau dan Kuansing untuk Indonesia. Kita memiliki potensi besar untuk melahirkan orang-orang hebat melalui sekolah,” ujar Bupati.

Ia pun menekankan agar para kepala sekolah mampu menjawab tantangan zaman dengan meningkatkan kualitas pendidikan secara terencana, terukur, dan terlaksana dengan baik. Salah satu program yang akan diterapkan di Kuansing adalah kerja sama dengan Kementerian Agama, di mana tamatan SD bagi siswa muslim diwajibkan mampu membaca Al-Qur’an.

Lebihi Target, Agung-Markarius Buahkan Kepuasan untuk Masyarakat dalam Setahun Kepemimpinan

Tue, 05 May 2026 17:09:23 +0700

PEKANBARU - Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Agung Nugroho dan Markarius Anwar mencatat kemajuan terstruktur hingga melampaui target. Menjadi fondasi untuk melanjutkan transformasi menuju Pekanbaru yang lebih bersih, sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Dalam satu tahun terakhir, Pekanbaru menunjukkan satu hal yang jelas, yakni arah pembangunan bergerak lebih terstruktur, pelayanan publik makin mendekat ke warga, dan tata kelola kota mulai dibenahi secara menyeluruh.

Komitmen tersebut diawali dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan harian warga, mulai dari Penurunan tarif parkir kendaraan bermotor. Hal tersebut sudah mulai dibenahi Agung Nugroho setelah pelantikannya menjadi Wali Kota Pekanbaru. Pada Perwako ini dilakukan penurunan penerapan tarif parkir di Kota Pekanbaru. Agung menurunkan tarif parkir untuk kendaraan roda dua dari Rp2.000,- menjari Rp1.000. Sementara untuk kendaraan roda empat diturunkan dari Rp3.000 menjadi Rp2.000 untuk satu kali parkir.

Pada Sektor lingkungan, Gerakan Serbu Sampah digulirkan dan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) yang dibentuk di 83 kelurahan, Penindakan terhadap pelaku pembuang sampah illegal, sert penertiban sebanyak 175 tiang reklame.

Tidak hanya itu, pada Sektor Pelayanan publik Agung Nugroho melakukan pembenahan pelayanan melalui kehadiran Mobil AMAN berupa layanan administrasi kependudukan. Menurutnya, keberadaan mobil AMAN ini tentu bisa menjangkau masyarakat yang hendak mendapat layanan administrasi dan kependudukan. Mereka tidak perlu jauh-jauh lagi mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Selanjutnya Pengendalian banjir dilakukan dengan penanganan 20 titik rawan, normalisasi sungai sepanjang 78,2 kilometer, drainase, dan DAS sepanjang 109,5 kilometer. Penanaman 15 ribu pohon memperkuat visi Pekanbaru Green City yang berkelanjutan. Solidaritas juga ditunjukkan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui bantuan tunai dan sembako masing-masing senilai Rp 3 miliar dan Rp 1,5 miliar.

“Masalah klasik seperti banjir dan sampah kami tangani dengan pendekatan sistematis, tidak lagi parsial. Ini butuh waktu, tapi progresnya sudah terlihat,” jelas Agung.

Pada Sektor Pendidikan, Wali Kota Pekanbaru berikan Beasiswa S1 hingga S3, termasuk bagi Hafiz Al-Qur’an, Program Zero Putus Sekolah berhasil dapat menjaring 1778 anak dengan berbagai latar permasalahan dan mengembalikan 757 anak ke bangku pendidikan. Menanggulangi kendala ijazah yang tertahan dan membantu perlengkapan sekolah.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap guru dapat semakin mahir dalam merancang pembelajaran dan asesmen berbasis literasi dan numerasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan di seluruh Kota Pekanbaru,” harap Agung Nugroho.

Guna menyukseskan wajib belajar 13 tahun pemerintah kota Pekanbaru telah mewujudkan pemenuhan 1 PAUD 1 Kelurahan dengan menginterasikan pada layanan posyandu serta meningkatkan kompetensi kader dengan mengadakan pelatihan kader posyandu yang menjadi bagian dari strategi menekan angka stunting dan memperkuat kualitas generasi mendatang.

Pemeriksaan kesehatan gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).

Dalam bidang prestasi dan penguatan identitas budaya turut mewarnai perjalanan setahun kepemimpinan Agung, Pekanbaru meraih Juara 2 MTQ Tingkat Provinsi Riau dan sukses menyelenggarakan MTQ ke-57 tingkat kota. Festival Kreatif Budaya Melayu digelar untuk menghidupkan nilai kultural sekaligus mendorong UMKM.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho juga menerima penghargaan peringkat dua nasional pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.

Dalam Akselerasi Program Strategis Nasional (PSN) Dan Pembangunan Pekanbaru Pemerintah juga berhasil merealisasikan Makan Bergizi Gratis Terdapat 27 dapur umum MBG. Satu dapur umum menyiapkan sekitar 3.000-3.500 porsi MBG per hari.

Adanya Koperasi Merah Putih Sebanyak 83 koperasi yang berbadan hukum di setiap kelurahan. Digitalisasi Pendidikan Program digitalisasi Pendidikan masih berlangsung. Salah satu contoh mendapat smartboard atau papan tulis pintar di sekolah negeri Kota Pekanbaru. Sekolah Rakyat Pembangunan fisik masih dalam tahap persiapan dan lahan sudah tersedia. Siswa sudah mulai bersekolah di Sentra Abiseka Kota Pekanbaru milik Kementerian Sosial. Pengentasan Kemiskinan Intervensi menghapus kemiskinan ekstrem dan mendorong pengembangan UMKM sebagai alat penekan angka kemiskinan.

Pengelolaan Sampah Terpadu Mengembangkan sistem pengelolaan sampah pengangkutan dan pengurangan timbulan sampah melalui Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di setiap kelurahan.

Pembangunan Rumah Swadaya Membangun 42 unit rumah layak huni baru dan rehabilitasi 12 unit rumah. Dan terakhir Pembangunan Gas Kota Memiliki 20 ribu sambungan rumah jaringan gas. (ADV)

Pemko Pekanbaru Luncurkan Forum Satu Data, Wali Kota Tekankan Akurasi untuk Percepatan Pembangunan

Thu, 30 Apr 2026 20:54:58 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), mengatakan, kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif. Tetapi, kemajuan sebuah kota ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.

"Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid. Agar, kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujarnya.

Selama satu tahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga, pelaksanaan program berjalan dengan baik pada tahun lalu.

"Memasuki tahun ini, kami menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) guna mempercepat pengelolaan dan integrasi data," ujar Agung.

Para kepala OPD, camat, hingga lurah merupakan produsen utama data di lapangan. Karena itu, setiap unit kerja diminta berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu. Sementara, Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.

"Selama ini, masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program 'Satu ASN Satu RW' yang saat ini mulai berjalan," ucap Agung.

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Ia juga mencontohkan praktik pengelolaan data di Denpasar, Bali, yang telah berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.

Langkah serupa dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya berbasis data.

Selain itu, data tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan.

Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai. Hal ini mengingat komoditas tersebut menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan.

“Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Ia berharap, melalui sistem Satu Data, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari capaian, ia mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data. Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat.

Walikota Pekanbaru Launching Finalis Bujang Dara Pekanbaru 2026

Sat, 11 Apr 2026 18:26:26 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho meresmikan Launching Finalis Bujang Dara Pekanbaru Tahun 2026 di Mall SKA Pekanbaru, Jalan Soekarno Hatta, Sabtu (11/4/2026).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, dan jajaran Kepala Dinas di Lingkungan Pemko Pekanbaru, Forkopimda Pekanbaru, jajaran TP PKK Kota Pekanbaru, sponsorship Bujang Dara Pekanbaru serta disaksikan para pengunjung yang tampak antusias.

Dalam kesempatan itu, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan Bujang Dara Kota Pekanbaru merupakan sosok penting untuk memperkenalkan wisata dan budaya di Kota Pekanbaru. Oleh karenanya, bukan hanya penampilan, Pemko Pekanbaru berharap finalis Bujang Dara Pekanbaru mempunyai kecerdasan dan wawasan yang luas untuk mengembangkan kebudayaan dan wisata di Pekanbaru.

"Kita sudah melihat langsung tahun lalu, kontribusi Bujang Dara Pekanbaru untuk memajukan wisata di Pekanbaru sangat besar. Sehingga berdampak menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru," ujarnya.

Oleh karenanya, secara pribadi pihaknya bahkan akan memberikan hadiah tambahan bagi Juara 1 Bujang Dara Pekanbaru 2026 yang terpilih.

"Ketua TP PKK Pekanbaru juga sudah sepakat dengan saya, kita akan memberikan hadiah tambahan untuk Juara 1 Bujang Dara Pekanbaru 2026, berupa sepeda motor listrik. Untuk juara 2 dan 3 nanti akan kita pertimbangkan lagi," jelasnya.

Agung juga mengatakan Pemko Pekanbaru telah menjadwalkan agar pelaksanaan Grand Final Bujang Dara 2026 digelar bersamaan dengan Hari H Perayaan HUT Pekanbaru.

"Kita melihat launchingnya saja sudah meriah tahun ini, semoga grand finalnya nanti sukses dan lebih meriah," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata yang telah menyukseskan launching finalis Bujang Dara Pekanbaru 2026. Serta kepada semua pihak yang telah memberikan sponsor dan kontribusi dalam penyelenggaraan acara ini.

"Selamat juga kepada 24 finalis bujang dan dara yang telah lolos menuju Grand Final. Alhamdulillah, tahun ini juga banyak yang berpartisipasi, ada 150 bujang dara dan terpilihlah 24 finalis setelah diseleksi. Bagi yang belum lolos seleksi tahun ini, mungkin belum waktunya dan jangan berkecil hati," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Jawab Pandangan Umum Fraksi Terkait LKPj 2025

Mon, 13 Apr 2026 18:20:12 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2025.

Jawaban pemerintah kota itu disampaikan Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST M.Arch, pada rapat paripurna di Ruang Balai Payung Sekaki gedung DPRD setempat, Senin (13/4/2026) siang.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi Fajri didampingi Wakil Ketua II Dikky Suryadi Khusaini dan Wakil Ketua III Andry Saputra.

Usai paripurna, Wawako Markarius mengatakan terdapat berbagai hal yang menjadi pertanyaan fraksi di DPRD terkait LPKj 2025 tersebut. Mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sosial.

"Itu yang banyak ditanyakan dan kita sudah jawab satu per satu. Mudah-mudahan ini (pandangan umum fraksi) bagian dari koreksi DPRD untuk kita. Tentu segala masukan kita terima, kita tampung," ucapnya.

Tentang PAD, terang Wawako Markarius, dapat dijelaskan bahwa capaian hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp1,3 triliun. Terdiri dari pajak daerah sebesar sebesar Rp1,182 triliun, sisanya sekitar Rp100 miliar lebih bersumber dari retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah.

"Jadi totalnya, clear nya itu di tutup buku (2025) itu mencapai Rp1,3 triliun," ungkapnya.

Tingginya capaian PAD 2025, lanjut Wawako Markarius, memberikan dampak positif terhadap ketersediaan anggaran Pemko Pekanbaru di 2026 ini. Ketersediaan anggaran juga bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) proyek.

"Surplus dan SILPA itu total Rp225 miliar. Sisa anggaran ini membantu kita di 2026 ini, sehingga pembangunan tetap bisa kita laksanakan dengan baik," tutupnya.

Pemko Siapkan Jalan Lingkar dan Jembatan Siak V, Terhubung ke Tol Pekanbaru-Dumai

Tue, 14 Apr 2026 18:18:45 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mematangkan rencana pembangunan jalan lingkar yang terintegrasi dengan ruas tol Pekanbaru-Dumai. Proyek ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan Rumbai hingga Tenayan Raya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan dan Penataan Pertanahan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Aribudi Sunarko usai Rapat Penyelesaian Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Rengat (Seksi Lingkar Pekanbaru) di Ruang Mulia, Hotel Premiere, Selasa (14/4/2026) menjelaskan, jalur tol dari Pekanbaru-Dumai yang mengarah ke Rumbai akan terhubung dengan jaringan jalan baru di kawasan timur. Saat ini, akses yang menggunakan Jalan 70 di Kelurahan Muara Fajar Timur akan dikembangkan menjadi jalur lurus ke arah timur.

Jalur tersebut direncanakan melintasi Kelurahan Sungai Ambang dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura (Kecamatan Rumbai Timur). Jalur tersebut akan terhubung ke Kecamatan Tenayan Raya, tepatnya menuju Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru.

“Di jalur itu juga akan dibangun Jembatan Siak V sebagai penghubung utama. Jadi, pembangunan tol dan jalan lingkar ini berjalan beriringan agar arah konektivitasnya selaras,” kata Aribudi.

Proyek tersebut masih dalam tahap persiapan, khususnya pendataan terhadap pemilik lahan yang akan terdampak pembangunan jalan lingkar luar (outer ring road) ini. Proses ini menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan pembebasan lahan dapat dilakukan.

“Saat ini, kami masih melakukan pendataan terhadap para pemilik tanah. Ini merupakan tahapan awal untuk merealisasikan pembangunan jalan lingkar tersebut,” ujar Aribudi.

Walikota Pekanbaru Resmikan Agenda Musrenbang RKPD Tahun 2027

Wed, 15 Apr 2026 18:17:42 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2027 di Kantor Walikota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Rabu (15/4/2026).

Dalam agenda ini, hadir berbagai unsur pemerintahan, baik dari Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode sebelumnya, jajaran Kepala OPD Pemko Pekanbaru, Perwakilan Pemprov Riau, BPJN Riau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga pihak swasta.

Dalam sambutannya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan Pemko Pekanbaru berkomitmen untuk membangun Kota Pekanbaru. Terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan dan saluran drainase dalam upaya mewujudkan jalan yang baik dan mengendalikan banjir.

Menurutnya, penanganan banjir sampai saat ini memang belum maksimal. Tetapi, diyakini bahwa kondisi banjir saat hujan turun, sudah lebih cepat surut dibandingkan beberapa tahun silam.

"Memang belum tuntas, tapi sekarang surutnya sudah lebih cepat. Memang menyelesaikan persoalan lama tidak mudah untuk diselesaikan, apalagi kita juga fokus pada ekonomi unggul, lingkungan, dan peningkatan SDM," ujarnya.

Sementara itu, ia menjelaskan Pemko Pekanbaru juga sudah berhasil menyelesaikan utang daerah. Meskipun Pemko Pekanbaru menghadapi tantangan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp433 miliar.

"Tapi Alhamdulillah, berkat semangat rekan-rekan OPD, kita bisa mendapatkan PAD sebesar Rp1,2 triliun, naik sekitar Rp400 miliar tahun ini," jelasnya.

Capaian lain dibawah kepemimpinan Agung Nugroho - Markarius Anwar, selanjutnya adalah kebijakan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru yang memberikan dampak positif. Dimana, kebijakan ini berhasil mendorong wajib pajak membayarkan kewajibannya.

Pemko Pekanbaru juga sudah menyelesaikan pengaspalan sekitar 42 kilometer jalan pada tahun 2025 dan kembali menganggarkan peningkatan infrastruktur jalan pada 2026 dengan target tambahan sekitar 50 kilometer jalan.

Sementara itu, pihaknya berharap dalam Musrenbang RKPD untuk tahun 2027, semua pihak yang hadir dapat memberikan masukan dan usulan terbaik demi pembangunan Kota Pekanbaru.

Segera Rampung, Wako Pekanbaru "Sulap" JPO di Sudirman Jadi Spot Ikonik di Riau

Thu, 16 Apr 2026 18:16:57 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, telah meninjau pekerjaan revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Jalan Jendral Sudirman, tepat di depan Sukaramai Trade Center (STC).

Tidak hanya mengedepankan fungsi untuk mobilitas pejalan kaki, JPO peninggalan Caltex ini "Disulap" menjadi spot yang ikonik di Kota Pekanbaru, bahkan Provinsi Riau.

Didampingi TP Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri Agung, Wako melihat setiap progres pekerjaan yang sedang berlangsung.

Wako menyebut bahwa JPO ini bakal dihiasi dengan sejumlah ornamen berkonsep melayu, serta dilengkapi dengan pencahayaan yang modern.

"Kita perbarui dengan konsep yang ada seni Melayunya, dengan tidak menghilangkan kenangan dari JPO ini sendiri," kata Wako Agung, Kamis (16/4/2026)

Menurutnya, saat ini tengah didesain pencahayaan yang modern dan dari atas sana juga akan menjadi spot yang dapat melihat keindahan kota, serta berhadapan langsung dengan keindahan jembatan Siak IV.

"Sehingga pandangan kita dari atas ini melihat ke mana saja enak. Jadi ini menjadi spot-spot foto yang menarik yang viral untuk anak muda, tidak hanya masyarakat Pekanbaru, tapi Masyarakat di Riau," terang Agung.

JPO ini dilakukan revitalisasi seiring kondisi bangunan yang sudah mulai menua. Beberapa bagian lantai JPO juga dilakukan pergantian karena ada yang keropos dimakan usia.

Tanpa meninggalkan sejarah JPO dari peninggalan Caltex, Wako Agung akhirnya memutuskan melakukan revitalisasi dengan memberikan konsep yang lebih modern dan estetik.

Bupati Kampar diwakili Kadis Pertanian Nur Ilahi Ali Laksanakan Panen Raya Jagung Pipil Kuartal I 2026, Komitmen untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Fri, 10 Apr 2026 18:14:39 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., MT yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar, Nur Ilahi Ali, SP, MMA, melaksanakan Panen Raya Jagung Pipil Kuartal I Tahun 2026 dalam rangka mendukung swasembada pangan. Kegiatan ini digelar di Jalan Akper, Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Jumat (10/04/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadan Sebayang, S.I.K., Plt Camat Bangkinang Kota Irwan AR, Kapolsek Bangkinang Kota, serta Kepala Desa Ridan Permai bersama unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Nur Ilahi Ali menyampaikan bahwa panen raya jagung pipil yang dilaksanakan saat ini merupakan hasil tanam pada bulan Ramadan lalu. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kampar, Polres Kampar, serta seluruh elemen terkait dalam mewujudkan program swasembada pangan.

“Panen raya ini adalah bentuk komitmen dan kerja sama kita bersama. Ini menunjukkan bahwa dengan kolaborasi yang baik, untuk program swasembada pangan dapat kita capai ,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nur Ilahi Ali juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyiapkan dukungan konkret guna menunjang program tersebut, salah satunya dengan penyediaan bibit jagung pipil seluas 600 hektare untuk seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyediakan bantuan bibit jagung pipil seluas 600 hektare. Untuk itu, kami mendorong para koordinator lapangan di setiap kecamatan agar segera mengusulkan kebutuhan tersebut melalui Dinas Pertanian,” tambahnya.

Dengan adanya panen raya ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat para petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung program nasional menuju swasembada pangan.

Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025, Bupati Kampar Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Mon, 13 Apr 2026 18:13:12 +0700

Bangkinang Kota – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2025, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin 13/04/2026

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar dan dihadiri oleh Bupati Kampar yang diwakili oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan pandangan umum terhadap LKPJ Bupati Kampar Tahun 2025 yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak eksekutif. Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut berisi apresiasi, catatan strategis, serta berbagai masukan konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2025.

Sejumlah fraksi memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar di berbagai sektor, namun juga menyoroti beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan. Di antaranya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, fraksi-fraksi juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Kampar dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan, serta memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., didampingi Wakil Bupati Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas berbagai saran, masukan, serta kritik konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD.

Bupati menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti secara optimal, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun dalam upaya peningkatan pendapatan daerah guna mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.

“Tanggapan, masukan, dan kritikan yang membangun dari dewan yang terhormat menjadi pedoman bagi kami untuk menyempurnakan program kerja di tahun-tahun mendatang agar lebih tepat sasaran,” ujar Ahmad Yuzar.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar bersama para Wakil Ketua DPRD tersebut juga menyepakati agenda penting lainnya, yakni pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lebih mendalam LKPJ Bupati Kampar Tahun 2025.

Seluruh rangkaian rapat berlangsung dengan khidmat dan lancar. Hal ini mencerminkan sinergi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Kampar agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Apel Pagi Diskominfosan Kampar Dirangkai dengan Pisah Sambut Sekretaris

Tue, 14 Apr 2026 18:11:59 +0700

KAMPAR -

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Kampar melaksanakan apel pagi yang dirangkai dengan kegiatan pisah sambut Sekretaris Diskominfosan, berlangsung dengan penuh khidmat dan suasana kekeluargaan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfosan Kampar, Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si, serta diikuti oleh seluruh jajaran pegawai.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan prosesi pisah sambut dari Sekretaris lama, Irwan AR, S.Pi, kepada Sekretaris yang baru, Safaruddin, S.Pi., M.Si.

Kadis Kominfosan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan oleh Irwan AR selama menjabat sebagai Sekretaris. Beliau juga berharap Sekretaris yang baru dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja organisasi ke arah yang lebih baik.

Sebagai bentuk penghargaan, Kepala Dinas Kominfosan Kampar juga menyerahkan cenderamata kepada Sekretaris lama sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan atas pengabdian yang telah diberikan.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi serta meningkatkan semangat kerja seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

136 Warga Rentan di Kampar Terima Bansos Atensi, Dinsos Salurkan Sembako hingga Alat Bantu Disabilitas

Wed, 15 Apr 2026 18:10:42 +0700

BANGKINANG KOTA – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Sosial kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat rentan dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 136 penerima manfaat, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan yang digelar di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Bangkinang Kota ini menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, seperti janda, penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta anak dengan kebutuhan khusus.

Bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari program Bantuan Sosial Atensi Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kampar, Agustar, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Sosial Kampar dengan Sentra Abiseka Kemensos RI Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok rentan.

“Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah menjalin kerja sama dengan Sentra Abiseka Kemensos RI Pekanbaru untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan,” ujarnya.

Adapun bantuan yang diberikan cukup beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga alat bantu untuk menunjang aktivitas sehari-hari penerima manfaat. Paket bantuan tersebut meliputi sembako seperti beras, minyak goreng, susu, dan sarden.

Selain itu, juga disalurkan berbagai alat bantu bagi penyandang disabilitas dan masyarakat yang membutuhkan, seperti kursi roda, mesin jahit, mesin giling tebu, serta perlengkapan tempat tidur seperti kasur.

Agustar menambahkan, melalui bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu meningkatkan kemandirian, khususnya bagi penyandang disabilitas agar tetap produktif.

“Harapan kita, bantuan ini tidak hanya membantu kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat,” pungkasnya.

Diskominfo Kampar Perkuat Layanan Darurat Digital, Koordinasi Teknis Call Center 112 Digelar Bersama PT Trada Secara Daring

Thu, 16 Apr 2026 18:09:29 +0700

KAMPAR -

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berbasis digital terus diperkuat. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Koordinasi Teknis pengembangan aplikasi Call Center 112 bersama PT Trada yang dilaksanakan secara daring.

Kegiatan yang berlangsung di ruang Kepala Dinas Diskominfo Kampar mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan sistem layanan darurat yang terintegrasi dan modern. Meskipun dilaksanakan secara virtual, diskusi berlangsung interaktif dan produktif, memungkinkan transfer pengetahuan secara efektif antara pihak Diskominfo Kampar dan PT Trada.

Langkah mengadakan pertemuan secara daring ini menjadi bukti nyata bahwa semangat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah mendarah daging di tubuh Diskominfo Kampar. Meskipun tim PT Trada berada di lokasi berbeda, koordinasi teknis tetap berjalan presisi dan dinamis.

"Inilah esensi dari digitalisasi. Kita menunjukkan bahwa koordinasi strategis untuk kepentingan masyarakat tetap bisa berjalan cepat dan efektif tanpa harus terhambat jarak fisik," tegas Irwan Muhammad, ST, M.E, MIDS, Kabid Infrastruktur SPBE.

Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan koordinasi teknis bersama penyedia layanan 112 terkait penyediaan layanan panggilan darurat NTPD 112 Kampar. Pembahasan difokuskan pada kesiapan infrastruktur, integrasi sistem, serta mekanisme operasional agar layanan dapat berjalan optimal dan siap digunakan oleh masyarakat.

Call Center 112 dirancang sebagai solusi layanan darurat satu pintu yang dapat diakses masyarakat secara cepat dan mudah. Layanan ini diharapkan mampu menjadi respon awal dalam berbagai kondisi genting, seperti kecelakaan, kebakaran, maupun situasi darurat lainnya, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kabid Infrastruktur SPBE Irwan Muhammad, ST, M.E, MIDS, Kabid Persandian, Aplikasi dan Tata Kelola SPBE Edison, S.E, serta Kasi Infrastruktur SPBE Nazriadi, S.H. Turut hadir pula staf Diskominfo, yakni Benny, Fajar, Ondri, Yoga, Fahrul, dan Slamet, yang berperan aktif dalam mengikuti jalannya koordinasi teknis.

Dalam pemaparannya, PT Trada menjelaskan secara komprehensif mengenai konsep, alur kerja sistem, hingga strategi implementasi Call Center 112 yang dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan perangkat daerah. Hal ini selaras dengan penerapan SPBE di Kabupaten Kampar yang menitikberatkan pada efektivitas, efisiensi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih dari sekadar inovasi teknologi, kehadiran Call Center 112 diharapkan menjadi simbol transformasi digital pelayanan publik di Kampar. Dengan satu nomor darurat yang mudah diakses, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata dalam situasi kritis.
Pelaksanaan koordinasi teknis secara daring ini juga menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menyasar layanan kepada masyarakat, tetapi juga cara kerja pemerintahan yang semakin adaptif, fleksibel, dan kolaboratif. Diskominfo Kampar terus bergerak maju, membangun ekosistem digital yang kuat demi mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Memasuki Minggu Kedua WFH, Lakukan Monitoring ke Sejumlah OPD dengan Sepeda

Fri, 17 Apr 2026 18:08:12 +0700

Bangkinang Kota – Memasuki minggu kedua pelaksanaan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.15/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. melakukan monitoring langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (17/4/2026).

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program efisiensi terhadap penggunaan Anggaran dan Penghematan Energi dan berorientasi lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Inspektur Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar Riedel Fitri serta sejumlah Kepala OPD.

Monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai bentuk implementasi efisiensi sekaligus mendorong pola kerja yang lebih hemat energi, sehat, dan ramah lingkungan.

Adapun OPD yang menjadi lokasi monitoring antara lain Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, serta Puskesmas Laboy Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap mengedepankan produktivitas, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami penurunan. Transformasi budaya kerja ini harus dimaknai sebagai peningkatan kinerja, bukan sebaliknya,” ujar Ahmad Yuzar.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh masing-masing pimpinan OPD terhadap pelaksanaan WFH di unit kerjanya.

Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menambahkan bahwa monitoring ini bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.

Dari hasil monitoring, secara umum pelaksanaan WFH di sejumlah OPD berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan kebijakan ini guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Plt Gubri Sampaikan Ungkapan Prihatin atas Kebakaran Ratusan Rumah di Inhil

Thu, 09 Apr 2026 18:06:34 +0700

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan rasa prihatin atas musibah kebakaran di permukiman, Jalan Pahlawan, RT 02 RW 02, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Berdasarkan data sementara, kebakaran yang terjadi Rabu, 8 April 2026 itu setidaknya menghanguskan 81 rumah. Selain itu, terdapat 9 unit rumah mengalami rusak berat dan 19 unit lainnya mengalami rusak ringan.

Meski kebakaran tergolong besar dan meluas, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian materil diperkirakan sangat besar dan hingga kini masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan rasa prihatin dan kesedihan mendalam yang tengah melanda masyarakat Pulau Kijang Indragiri Hilir," kata Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.

Dikatakan SF Hariyanto, Pemprov Riau akan segera berkooordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan stakeholder terkait untuk mencarikan alternatif solusi. Baik dalam proses pemulihan maupun dalam rangka penyaluran bantuan.

"Nanti kita komunikasikan dengan Pemkab untuk pemulihan dan penyaluran bantuan darurat berupa sembako, selimut, pakaian layak pakai, dan tenda sementara bagi korban," katanya.

Ia juga menginstruksikan camat dan lurah setempat untuk mendata total kerugian agar bantuan rehabilitasi rumah bisa segera diproses.

“Jangan sampai korban terlantar. Pemerintah hadir. Untuk rumah yang rusak berat akan kita bantu melalui program Rumah Layak Huni tahun ini,” tegasnya.

Gubernur juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat meninggalkan rumah dan memeriksa instalasi listrik secara berkala.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Inhil, AKP Budi Winarko mengatakan peristiwa nahas ini bermula sekira pukul 11.30 WIB, di mana api pertama kali terlihat muncul dari area sekitar rumah salah satu warga bernama H Iskandar.

"Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api dengan sangat cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya yang sebagian besar merupakan permukiman rapat," ujar Budi.

Faktor cuaca turut membuat "Si Jago Merah" dengan mudah melompat dari satu atap ke atap lainnya, sehingga api sulit dikendalikan hanya dengan alat manual.

Setelah berjuang selama kurang lebih dua setengah jam, api akhirnya berhasil dijinakkan sekira pukul 14.00 WIB berkat bantuan alat pemadam kebakaran dari pihak Kecamatan Reteh dan kerja keras seluruh elemen masyarakat.

Wali Kota Pekanbaru Kukuhkan Ratusan PNS Formasi 2024, Ingatkan Soal Tanggung Jawab sebagai Pelayan Masyarakat

Thu, 09 Apr 2026 18:05:18 +0700

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melantik dan mengukuhkan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2024 serta pejabat fungsional, Kamis (9/4/2026). Pelantikan dan pengukuhan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, kepada OPD dan ratusan pegawai yang dilantik.

Dalam arahannya, Wali Kota Agung Nugroho berpesan dan mengingatkan terhadap tanggung jawab yang diembankan sebagai pelayan masyarakat.

"Saya titip pesan bahwa seragam yang dipakai hari ini bukan sekadar identitas, tapi ada tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat Pekanbaru dengan hati. Sumpah yang diucapkan bukan hanya formalitas di depan pimpinan, tapi janji kepada Tuhan dan warga Kota Bertuah. Saya ingin wajah-wajah baru ini membawa energi positif, inovasi, dan semangat kerja yang lebih responsif untuk kemajuan kota kita tercinta," pesan Wali Kota.

Agung juga menegaskan perubahan status dari CPNS menjadi PNS harus diiringi peningkatan tanggung jawab, beban kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti sekitar 200 PNS yang sebelumnya berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu. Menurutnya, seluruh ASN harus menyadari bahwa gaji yang diterima bersumber dari masyarakat.

“Sudah seharusnya seluruh pegawai memberikan pelayanan terbaik dan menunjukkan loyalitas kepada warga Kota Pekanbaru,” tegasnya.

Agung mengingatkan ASN tidak hanya hadir secara administratif, tetapi harus menunjukkan kinerja nyata melalui kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan ketulusan dalam melayani masyarakat.

Ia menekankan keberhasilan pemerintah daerah diukur dari kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat. "Penilaian masyarakat terletak pada pelayanan yang mereka terima. Untuk itu, seluruh ASN harus mampu memberikan pelayanan maksimal,” katanya.

Selain melantik PNS, Agung juga mengukuhkan 104 pejabat fungsional yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Agung turut mengajak seluruh ASN menjadi teladan di tengah masyarakat, termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dinkes Riau Pastikan 297 Layanan HIV, Tes hingga Pengobatan Bisa Diakses Pasien Secara Gratis

Fri, 10 Apr 2026 18:03:58 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus memperluas akses layanan HIV bagi masyarakat, mulai dari konseling, pemeriksaan hingga pengobatan yang kini semakin mudah dijangkau di seluruh wilayah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, S.Kep, MH menyampaikan bahwa layanan konseling dan testing HIV saat ini telah tersedia merata di kabupaten dan kota se-Riau.

“Masyarakat dapat mengakses layanan Konseling dan Testing HIV di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Semua puskesmas dan rumah sakit pemerintah serta sebagian rumah sakit swasta telah menjadi layanan konseling dan testing HIV. Tercatat 297 layanan HIV di Provinsi Riau yang bisa diakses masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Ia menegaskan, layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa harus khawatir soal biaya, karena sebagian besar layanan diberikan secara gratis.

“Layanan tersedia gratis untuk masyarakat baik untuk testing maupun untuk pengobatan HIV,” jelasnya.

Di tingkat Puskesmas, masyarakat yang memiliki BPJS dapat mengakses layanan tanpa biaya, sementara yang belum memiliki BPJS hanya dikenakan biaya administrasi pendaftaran.

“Di Puskesmas kalau memiliki BPJS maka gratis pendaftaran dan pengobatan tapi kalau masyarakat tidak memiliki BPJS maka membayar biaya pendaftaran saja dan untuk obat tetap gratis,” ungkapnya.

Hal serupa juga berlaku di rumah sakit, di mana masyarakat hanya perlu membayar biaya pendaftaran sesuai kebijakan masing-masing fasilitas kesehatan.

“Sedangkan di Rumah Sakit membayar biaya pendaftaran saja (sesuai kebijakan RS masing-masing), obat diberikan secara gratis baik memiliki BPJS maupun tidak,” tambahnya.

Zulkifli juga memastikan bahwa seluruh puskesmas di Riau saat ini telah aktif memberikan layanan konseling dan testing HIV, sehingga masyarakat dapat melakukan pemeriksaan lebih dini tanpa harus pergi jauh.

“Seluruh puskesmas di Riau telah aktif sebagai layanan konseling dan testing HIV,” katanya.

Selain akses layanan yang luas, ketersediaan obat antiretroviral (ARV) juga dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi di seluruh fasilitas layanan.

“Ketersediaan obat anti retroviral (ARV) tersedia dengan cukup di seluruh layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) di Provinsi Riau. Terdapat 167 layanan PDP di Provinsi Riau,” ujarnya.

Distribusi obat dilakukan secara berjenjang untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan pengobatan secara berkelanjutan.

“Obat disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI yang didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi kemudian Dinas Kesehatan Provinsi mendistribusikan ke kabupaten/kota selanjutnya didistribusikan ke layanan,” jelasnya.

Dengan dukungan tersebut, seluruh orang dengan HIV di Riau sebenarnya telah memiliki akses untuk mendapatkan pengobatan secara rutin.

“Seluruh ODHA di Riau sudah terfasilitasi untuk mendapatkan pengobatan ARV secara berkelanjutan,” tegasnya.

Meski demikian, masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan jangka panjang.

“Fasilitas sudah disediakan bagi seluruh ODHIV di Provinsi Riau namun masih ada sebagian ODHIV yang belum mau berobat karena masih merasa sehat. Ada juga yang sudah berobat dan tidak datang lagi ke layanan karena faktor jenuh atau bosan karena obat HIV harus dikonsumsi seumur hidup,” ungkapnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau pun terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan yang tersedia, sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa deteksi dini dan pengobatan rutin menjadi kunci utama dalam pengendalian HIV.

Seluruh OPD Kampar Diminta Patuhi Edaran Mendagri

Fri, 10 Apr 2026 18:03:11 +0700

KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.15/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun 2026.

Sebagai implementasi, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menetapkan kebijakan penggunaan moda transportasi sederhana bagi aparatur pemerintah setiap hari Jumat. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada Jumat (10/4/2026).

Sebagai bentuk keteladanan, Ahmad Yuzar menggunakan sepeda dan sepeda motor saat berangkat menuju kantor.

"Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menerapkan budaya kerja yang efisien, sederhana, dan berorientasi pada penghematan anggaran,"ujarnya.

Di sela perjalanan, Bupati Kampar juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menjelaskan, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik serta melihat langsung kesiapan ASN dalam menyesuaikan diri dengan transformasi budaya kerja.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Kampar mengunjungi sejumlah OPD, di antaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kampar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Bupati Kampar secara langsung mengecek kondisi ruangan kerja di masing-masing OPD. Ia menyoroti masih adanya penggunaan listrik yang tidak efisien, seperti lampu dan pendingin ruangan yang tetap menyala meskipun tidak digunakan.

“Penghematan energi harus dimulai dari hal kecil dan dari diri sendiri. Jika tidak digunakan, matikan lampu dan AC. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan,” tegas Bupati.

Melalui langkah ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dapat mengubah pola kerja menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan energi, sehingga tercipta budaya kerja yang efisien, produktif, dan ramah lingkungan.

“Transformasi budaya kerja ini bukan sekadar kebijakan, tetapi langkah nyata untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, seluruh ASN di Kabupaten Kampar diharapkan dapat berperan aktif mendukung program pemerintah, sekaligus menjadi contoh dalam menerapkan gaya hidup hemat, sehat, dan ramah lingkungan.

Plt Gubri Pastikan Relokasi TNTN Disiapkan Matang dan Hak Warga Terlindungi

Mon, 13 Apr 2026 18:02:05 +0700

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga.

Penegasan tersebut disampaikan saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Pertemuan di Ruang Rapat Melati itu berlangsung hangat dan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami baru saja menerima perwakilan dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan soal relokasi TNTN. Usulan-usulan yang mereka sampaikan di forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan," ujar SF Hariyanto.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.

Artinya, masih diperlukan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Riau menyatakan siap mengawal proses tersebut hingga tuntas.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati ke pusat,” jelasnya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mempercepat penyelesaian persoalan di kawasan TNTN. Ia mengapresiasi warga yang telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertifikat sebagai bagian dari proses relokasi.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya gangguan.

“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.

Dukungan terhadap langkah dialogis ini juga datang dari Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah. Ia menilai komunikasi yang terbangun telah membuka jalan menuju kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan, dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN, Wendri, turut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat terus dikawal secara adil dan transparan, termasuk melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Kami ingin bicara langsung dengan pusat baik dengan zoom. Ada surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik. Hal ini mungkin bisa mendorong penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.

Dengan pendekatan kolaboratif yang terus dibangun, Pemprov Riau optimistis penyelesaian konflik di TNTN dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Ekspor Riau Menguat Ditopang Lemak dan Minyak Nabati, CPO Jadi Andalan

Tue, 14 Apr 2026 18:01:02 +0700

PEKANBARU - Komoditas lemak dan minyak hewan/nabati atau crude palm oil (CPO) dan turunannya menjadi penopang utama ekspor Provinsi Riau pada awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi komoditas ini mendominasi sekaligus mencatatkan pertumbuhan tertinggi di tengah kinerja ekspor yang masih positif.

Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, menyampaikan nilai ekspor Riau periode Januari-Februari 2026 mencapai US$3,69 miliar atau naik 10,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Nilai ekspor Riau Januari-Februari 2026 mencapai US$3,69 miliar atau naik 10,31 persen dibanding periode yang sama tahun 2025. Sejalan dengan itu, ekspor nonmigas yang mencapai US$3,60 miliar juga naik 16,10 persen,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Dari sisi komoditas, lemak dan minyak hewan/nabati menjadi penyumbang terbesar ekspor nonmigas Riau.

“Komoditas yang mengalami peningkatan terbesar adalah lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$592,02 juta atau naik 34,63 persen,” kata Asep.

Secara total, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$2,30 miliar atau berkontribusi sekitar 63,92 persen terhadap total ekspor nonmigas Riau.

Selain itu, komoditas lain yang turut meningkat antara lain bahan kimia organik, ampas dan sisa industri makanan, serta berbagai makanan olahan

"Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami penurunan, dengan yang terbesar terjadi pada bubur kayu (pulp) yang turun US$92,01 juta atau 27,57 persen. Penurunan juga terjadi pada berbagai produk kimia, kertas dan karton, bahan nabati, buah-buahan, serta serat stapel buatan," jelasnya.

Meski secara kumulatif tumbuh, kinerja ekspor Februari 2026 tercatat sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Nilai ekspor Riau Februari 2026 mencapai US$1,84 miliar atau turun 0,15 persen dibanding Februari 2025,” jelas Asep.

Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh anjloknya ekspor migas. “Ekspor migas Februari 2026 mencapai US$24,98 juta atau turun 80,01 persen, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$1,81 miliar atau naik 5,66 persen dibanding Februari 2025,” tambahnya.

Secara kumulatif, ekspor migas Januari-Februari 2026 tercatat hanya US$87,29 juta atau turun 63,92 persen. Penurunan ini disebabkan merosotnya ekspor hasil pengolahan minyak sebesar 52,41 persen dan minyak mentah yang turun hingga 89,81 persen.

Dari sisi tujuan ekspor, pasar Asia masih menjadi andalan utama bagi Riau.

“Ekspor nonmigas terbesar adalah ke Tiongkok sebesar US$578,79 juta, disusul India US$466,24 juta, dan Malaysia US$270,55 juta, dengan kontribusi ketiganya mencapai 36,54 persen,” ujar Asep.

Selain itu, ekspor ke kawasan ASEAN mencapai US$579,76 juta, sementara ke Uni Eropa sebesar US$353,94 juta. Berdasarkan sektor, ekspor nonmigas dari industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

“Ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari-Februari 2026 meningkat 16,73 persen, sedangkan ekspor hasil pertanian turun 15,61 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” tutup Asep.

Secara keseluruhan, dominasi komoditas CPO dan produk turunannya menjadi faktor utama yang menjaga pertumbuhan ekspor Riau tetap positif pada awal 2026, meskipun sektor migas masih mengalami tekanan cukup dalam.