Latest Posts

Seragam Gratis hingga Penebusan Ijazah, Program Pendidikan Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan

Thu, 10 Sep 2026 05:12:11 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

PBB Jatuh Tempo 31 Agustus, Warga Pekanbaru Bisa Bayar Lewat Layanan Digital

Thu, 20 Aug 2026 22:41:35 +0700

PEKANBARU - Batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru tinggal 19 hari lagi. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengingatkan seluruh wajib pajak untuk segera menunaikan kewajibannya sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2026.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru T Denny Muharpan MH, mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 agar segera melakukan pembayaran. Langkah tersebut penting untuk menghindari sanksi administrasi sekaligus mendukung pencapaian penerimaan pajak daerah.

"Mengingat waktu yang semakin dekat, kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Jangan menunggu sampai batas waktunya berakhir, kiranya pembayaran PBB dapat dilakukan tepat waktu dan masyarakat bisa memanfaatkan momentum program penghapusan denda jika masih memiliki tunggakan pajak PBB," kata Denny, Kamis (20/8/2026).

Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda Kota Pekanbaru melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menyediakan layanan pajak keliling. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengantisipasi antrean panjang mengingat pembayaran PBB-P2 kini memasuki pertengahan Agustus.

Melalui layanan keliling tersebut, petugas turut proaktif mengingatkan masyarakat agar segera membayar PBB melalui posko-posko yang telah ditetapkan Bapenda Kota Pekanbaru.

Menurut Bapenda, percepatan pembayaran PBB menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah. Karena itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu sangat dibutuhkan.

Selain layanan tatap muka dan keliling, Bapenda juga memberikan kemudahan pembayaran PBB-P2 melalui berbagai kanal digital. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui BRK Syariah, BNI, Bank BJB, BCA Mobile, BRImo, QRIS, Tokopedia, DANA, Blibli, POSPAY, OVO, dan Gojek.

Dengan beragam pilihan tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Bapenda Kota Pekanbaru berharap masyarakat dapat memanfaatkan seluruh fasilitas pembayaran yang telah disediakan dan tidak menunda kewajiban hingga mendekati batas akhir.

"Manfaatkan layanan yang sudah disediakan, baik melalui posko layanan keliling maupun kanal pembayaran digital. Jangan menunggu sampai jatuh tempo," pungkasnya.

Mendapat Perhatian Khusus Bupati Kampar pada HUT RI ke-81, PWRI Sampaikan Terima Kasih dan Apresiasi

Thu, 20 Aug 2026 22:40:11 +0700

Bangkinang Kota – Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Kampar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar atas perhatian khusus yang diberikan kepada para pensiunan/wredatama, veteran, Pepabri, Wara Kawuri, janda veteran, pejuang ’45, serta tokoh agama dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar Silaturahmi dan Ramah Tamah Pensiunan/Wredatama, Pepabri, Veteran, Wara Kawuri, Janda Veteran dan Tokoh Agama, yang dipusatkan di Halaman Balai Bupati Kampar, Senin (17/8/2026), bersempena dengan Resepsi Kenegaraan HUT RI ke-81.

Kegiatan tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Ribuan undangan dari berbagai unsur masyarakat hadir, sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para tokoh, pejuang, pensiunan ASN, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi Kabupaten Kampar.

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah tokoh penting Kabupaten Kampar, di antaranya H. Saleh Djasit, SH, Bupati Kampar dua periode dan Gubernur Riau pada masanya yang kini juga menjabat sebagai Ketua PWRI Provinsi Riau.

Turut hadir H. Jefri Noer, SH, Bupati Kampar pada masanya, didampingi istri beliau Hj. Eva Yuliani, SE, Anggota DPRD Provinsi Riau.
Selain itu hadir pula mantan Sekda Kampar Dr. Zulher, MD, mantan Sekda Kampar Drs. H. Zulfan Hamid, serta sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Kampar yang datang dari berbagai kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar yang juga merupakan Pembina Utama PWRI Kabupaten Kampar dan anggota kehormatan PWRI, menyampaikan bahwa perjalanan kariernya sebagai birokrat tidak terlepas dari bimbingan, tempaan dan pengalaman yang diperolehnya dari para senior di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Bupati mengenang perjalanan kariernya ketika sejumlah tokoh yang hadir masih memegang jabatan sebagai pimpinan daerah maupun pejabat struktural di Kabupaten Kampar.

“Pada zaman Pak Saleh Djasit menjadi Bupati Kampar, saya diangkat menjadi Lurah Pasir Sialang. Pada zaman Pak Zulher menjadi Sekda, saya diangkat menjadi Kasi Perencanaan di Bappeda Kampar. Kemudian pada zaman Pak Jefri Noer, saya diangkat menjadi Camat Tapung Hulu,” ujar Ahmad Yuzar yang mengenakan Batik PWRI Kampar.

Menurutnya, perjalanan dan tempaan birokrasi tersebut telah memberikan pengalaman serta ilmu yang sangat berharga dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Dengan perjalanan dan tempaan birokrasi tersebut, saya mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat berguna. Inilah pondasi yang telah diletakkan oleh para pendahulu, sehingga kami saat ini tinggal meneruskan pembangunan,” ungkapnya.

Bupati Ahmad Yuzar juga menegaskan bahwa keberadaan para pensiunan dan senior pemerintahan merupakan bagian penting dari sejarah perjalanan pembangunan Kabupaten Kampar. Pengabdian yang telah diberikan selama masa aktif menjadi warisan berharga yang harus terus dihargai dan dijaga.

Sementara itu, Ketua PWRI Provinsi Riau H. Saleh Djasit, SH, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, silaturahmi yang secara khusus menghadirkan para pensiunan, veteran dan tokoh masyarakat merupakan bentuk penghargaan yang sangat berarti.

“Acara ini begitu spesial dan khusus karena mengutamakan serta menempatkan para pensiunan ini berada di tempat yang terhormat,” kata Saleh Djasit.

Ia juga mengaku kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan silaturahmi dengan jumlah peserta yang sangat ramai.
“Setahu saya, ini yang paling ramai,” ujarnya.

Ketua PWRI Kabupaten Kampar H. Nurbit, SH, MH, melalui Sekretaris PWRI Kampar H. Usman Chaeruddin, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri sekitar 1.500 undangan yang terdiri dari berbagai unsur.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.200 orang merupakan pensiunan/wredatama, 126 orang veteran, 139 orang Pepabri, 57 orang Wara Kawuri dan janda veteran, sementara selebihnya berasal dari unsur Pejuang ’45 dan tokoh agama.

“PWRI Kabupaten Kampar memiliki anggota wredatama yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kampar dengan jumlah sekitar 8.000 orang. Karena itu, perhatian dan penghargaan yang diberikan pemerintah daerah kepada para pensiunan tentu sangat berarti bagi kami,” ujar Usman.

Ia menambahkan, PWRI Kabupaten Kampar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Kampar yang telah memberikan ruang dan perhatian kepada para pensiunan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan daerah.
Menurutnya, meskipun telah memasuki masa purnabakti, para pensiunan tetap memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemikiran yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir Ketua PEPABRI Letkol Pur. Suhardi, Ketua Pejuang ’45 H. Zufri AR, serta tokoh agama Ustadz Bahtiar Abas. Para tokoh tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan yang mempertemukan berbagai komponen masyarakat Kabupaten Kampar dalam suasana penuh kekeluargaan.

Mereka berharap kegiatan silaturahmi seperti ini dapat terus dipertahankan dan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga hubungan antara pemerintah daerah, para pensiunan, veteran, pejuang, tokoh agama dan tokoh masyarakat semakin erat.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda tahunan, karena selain sebagai bentuk penghargaan kepada para senior dan pejuang, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kampar,” harapnya.

PWRI Kabupaten Kampar kembali menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kampar Ahmad Yuzar beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar atas penghormatan dan perhatian yang telah diberikan.

Bagi PWRI, silaturahmi tersebut bukan sekadar pertemuan, tetapi menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengabdian para pendahulu sekaligus memperkuat semangat kebersamaan untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan Kabupaten Kampar.

Pemko Pekanbaru Siapkan Layanan VCT Gratis Bagi Pengidap HIV/AIDS

Thu, 13 Aug 2026 22:37:48 +0700

PEKANBARU - Lewat program Voluntary Counseling and Testing (VCT), guna mendeteksi dini, menekan penyebaran kasus, dan memberikan pendampingan berkelanjutan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS secara gratis di 21 puskesmas.

Upaya ini dilakukan agar warga lebih menjaga kesehatan dan menghindari perilaku berisiko yang dapat memicu penularan HIV-AIDS.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedy Sambudi, menyampaikan, saat ini di Pekanbaru sudah ada layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi pengidap HIV/AIDS di 21 Puskesmas.

"Jadi mereka, pengidap sudah bisa mengakses layanan ini di Puskesmas," ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Selain di Puskesmas, ada layanan pendukung berupa layanan tes di 29 rumah sakit, 4 Lapas, 1 Rutan, Klinik, BKK, 31 Layanan PDP, 31 Rujukan VL, 10 Layanan PeRP.

Sedangkan layanan pengobatan telah tersedia di fasilitas layanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit. Dinkes dan KPA Pekanbaru juga terus melakukan upaya pemberian informasi, baik langsung maupun melalui media masa.

Temuan kasus yang positif selanjutnya menjalani pengobatan di fasilitas layanan kesehatan yang sudah sediakan tersebut. Kelompok atau masyarakat yang merasa pernah melakukan perilaku beresiko bisa memanfaatkan layanan yang ada.

Setelah ada temuan positif bakal dilakukan pendampingan oleh para pendakwah dan penceramah, agar memberikan kajian mengenai pencegahan HIV/AIDS, pandangan agama melalui perilaku yang menyebabkan penularan HIV/AIDS di masjid-masjid

"Intinya kita akan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi untuk memberantas HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Karena penyakit ini adalah ancaman serius terhadap tatanan nilai kehidupan," ujarnya.

Selain itu juga kelompok pendamping seperti dari LSM Peduli AIDS yang bekerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan. "Ada juga pendampingan agar bisa melakukan pemeriksaan tes sukarela terhadap pasangannya," paparnya.

Upaya penanggulangan akan terus dilakukan KPA Pekanbaru. Ia berharap nantinya ada dukungan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan termasuk ibu-ibu kader posyandu di wilayahnya.

204 Peserta Lintas Provinsi Ikuti Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa

Thu, 20 Aug 2026 22:36:59 +0700

TELUK KUANTAN — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto secara resmi membuka gelaran Festival Pacu Jalur 2026 di arena Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi pada Rabu (19/8/2026). Perhelatan budaya tahunan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari hingga 23 Agustus 2026.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Tekad Perbatas mengonfirmasi bahwa sebanyak 204 perahu jalur telah terdaftar dan siap bertanding di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan. Panitia mencatat peningkatan jumlah peserta yang mendaftar dari berbagai daerah hingga batas akhir penutupan pendaftaran.

"Total sampai pendaftaran ditutup ada 204 jalur mendaftar. Pembukaan di hari pertama oleh Pak Plt Gubernur SF Hariyanto di Tepian Narosa," kata Tekad Perbatas saat dihubungi Kamis (20/6/2026).

Tekad menjelaskan bahwa rincian peserta tidak hanya didominasi oleh perwakilan dari kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Riau. Sejumlah perahu jalur perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi juga dipastikan hadir untuk bertanding dalam ajang tersebut.

"Ada jalur dari Jambi dan Sumatera Barat juga ikut mendaftar. Tentu ini menjadi jalur yang akan berlaga selama event digelar di Batang Kuantan dalam beberapa hari ini," ujar Tekad.

Rangkaian perlombaan perahu tradisional ini akan menyajikan persaingan ketat mulai dari babak penyisihan harian hingga laga puncak. Panitia menjadwalkan partai final untuk menentukan pemenang utama festival akan diselenggarakan pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Secara historis, tradisi Pacu Jalur di Kuantan Singingi telah ada dan berkembang di tengah masyarakat lokal sejak abad ke-17. Pada masa kolonial Belanda, perhelatan ini sempat dimanfaatkan sebagai ajang perayaan hari lahir Ratu Wilhelmina setiap tanggal 31 Agustus.

Pada masa tersebut, para pemenang perlombaan mendapatkan hadiah berupa bendera berukuran besar yang dihiasi nomor jalur atau dikenal dengan sebutan tonggol. Kegiatan tradisi ini kemudian sempat terhenti total pada masa pendudukan Jepang akibat lumpuhnya kondisi perekonomian masyarakat.

Tradisi Pacu Jalur kembali dibangkitkan oleh masyarakat setempat pada tahun 1950 guna melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah. Pada periode tahun 1951 hingga 1952, muatan perahu berkembang dari kapasitas 7–15 orang hingga akhirnya menggunakan jalur berkapasitas 25 orang lebih.

Sejak saat itu, pelaksanaan Pacu Jalur dialihkan menjadi bagian utama dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Hadiah perlombaan pun berkembang menjadi ternak berupa kerbau atau sapi serta piala bergilir bagi tim pemenang.

Puncak perhelatan Pacu Jalur tingkat nasional dipusatkan di arena Tepian Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, yang berjarak sekitar 150 kilometer dari Kota Pekanbaru. Seluruh perahu yang bertanding di tingkat kabupaten ini merupakan hasil seleksi dari ajang perlombaan di tingkat rayon dan kecamatan.

Selain menyaksikan perlombaan perahu di sungai, para pengunjung juga disuguhkan berbagai agenda pendukung seperti pekan raya dan pementasan seni daerah. Berbagai seni pertunjukan tradisional seperti Randai Kuantan Singingi dan tarian khas Riau turut dimeriahkan selama festival berlangsung.

Kepopuleran tradisi ini semakin meluas hingga ke tingkat internasional setelah aksi para penari perahu (tukang tari) menjadi perhatian publik di media sosial pada perhelatan tahun 2025 lalu. Daya tarik visual tersebut mendorong peningkatan perhatian netizen dalam dan luar negeri untuk menyaksikan festival secara langsung.

Pemerintah daerah berharap tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan pada penyelenggaraan tahun ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Riau. Lonjakan jumlah pengunjung diproyeksikan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat lokal.

Pemprov Riau Dorong Investasi Berkontribusi pada Pengembangan UMKM Disabilitas

Sat, 15 Aug 2026 22:35:20 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong pelaku usaha besar, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), membangun kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan mikro, termasuk penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Vera Angelika, mengatakan kemitraan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat koperasi disabilitas sekaligus membuka peluang pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.

Menurut Vera, penyandang disabilitas memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Salah satunya adalah produksi batik yang dilakukan oleh kelompok penyandang tunanetra.

Ia menjelaskan, melalui pola kemitraan, pelaku usaha besar diharapkan dapat turut mendukung pembiayaan, pengembangan kapasitas, hingga pemasaran produk usaha kecil dan mikro di lingkungan sekitarnya.

“Tidak hanya pelaku usaha yang sifatnya menengah saja, tapi lebih kepada yang kecil dan mikro. Juga kepada pelaku usaha kecil yang disabilitas,” ujar Vera, Sabtu (15/8/2026).

Vera menambahkan, DPMPTSP Riau terus mendorong keterlibatan pelaku usaha besar untuk menggandeng pelaku usaha kecil dan mikro melalui program kemitraan.

Menurutnya, pola tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha yang lebih inklusif. Kemitraan juga diharapkan memberikan kesempatan lebih luas kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Sementara itu, Ketua Koperasi Insan Berguna Nusantara, Fenty, mengatakan koperasi yang baru dibentuk tersebut diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi para anggotanya.

Saat ini, koperasi tersebut memiliki sekitar 200 anggota. Berbagai kegiatan usaha dikembangkan, mulai dari bengkel, menjahit hingga pembuatan kerajinan tangan.

Fenty mengatakan koperasi terbuka bagi masyarakat umum, baik penyandang disabilitas maupun non-disabilitas. Namun, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mendapatkan prioritas.

“Semua masyarakat disabilitas maupun non-disabilitas. Prioritasnya memang penyandang disabilitas, dengan semua jenis disabilitas,” kata Fenty.

Ia berharap koperasi tersebut tidak hanya menjadi wadah berkumpul bagi anggota, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata melalui pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Fenty mendorong adanya pelatihan peningkatan kapasitas serta fasilitasi akses permodalan bagi para anggota koperasi.

Menurutnya, dukungan tersebut penting agar anggota memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, koperasi dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan anggota.

“Koperasi ini tidak hanya sekadar nama, tapi betul-betul meningkatkan keberadaan anggotanya, yang utama UMKM,” ujarnya.

Penguatan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan koperasi dan UMKM disabilitas diharapkan dapat memperluas akses pasar, membuka peluang permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Provinsi Riau.

Kukuhkan 30 Calon Paskibraka Tahun 2026, Wakil Bupati Kampar : Kibarkan Sang Merah Putih Dengan Semangat Juang

Fri, 14 Aug 2026 22:34:07 +0700

Bangkinang Kota, Jelang Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Pengibaran Sang Merah Putih di Hari Kemerdekaan RI Ke- 81 pada 17 Agustus 2026 yang tinggal beberapa hari lagi, Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag, M.Si Lakukan Pengukuhan terhadap 30 orang Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Kampar Tahun 2026 yang merupakan salah satu prosesi sebelum melakukan pengibaran, Jum'at (14/8).

Bertempat di Balai Bupati Kampar, tampak Wakil Bupati Kampar didampingi oleh para Forkopimda Kabupaten. Hadir juga pada acara Pengukuhan ini Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda Kampar, seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, para orang tua anggota Calon PASKIBRAKA Kabupaten Kampar Tahun 2026, Para Pelatih, Kakak Asuh, Pengapit dan para Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Kampar.

Bacakan Ikrar Putera Puteri Indonesia yang langsung diikuti oleh seluruh anggota Calon PASKIBRAKA Kabupaten Kampar, Wakil Bupati Kampar tegaskan untuk laksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab dan semangat juang.

"Saya berharap kepada anggota PASKIBRAKA yang baru dikukuhkan, untuk dapat melaksanakan dan mengemban tugas mulia dari Negara yaitu Mengibarkan Sang Merah Putih dengan baik, benar dan tepat. Laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, berikan rasa bangga pada Negara dan Bangsa serta Kabupaten Kampar" demikian dikatakan Misharti mengawali pidato pengukuhannya.

Wakil Bupati Kampar juga mengucapkan selamat bertugas, dan selalu tumbuhkan motivasi yang positif agar pada saat pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wakil Bupati Kampar juga sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua anggota PASKIBRAKA karena telah berhasil mendidik dengan baik sehingga mengantarkan putera puterinya menjadi pelajar-pelajar terbaik sehingga diberi kepercayaan dalam mengembankan tugas mulia ini.

Selanjutnya Wakil Bupati Kampar sematkan secara simbolis Pin Merah Putih Garuda kepada Wibisono Murtadho salah seorang anggota PASKIBRAKA Kabupaten Kampar yang menjadi pimpinan dari pasukan ini dan pasangkan Kendit tanda telah dikukuhkan kepada seluruh anggota PASKIBRAKA. Dan diteruskan dengan memberikan ucapan selamat atas pengukuhan ini yang diikuti oleh para Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Kampar dan para Forkopimda Kabupaten Kampar juga berkenan lakukan sesi foto bersama dengan anggota PASKIBRAKA dan para orang tua.

Pekanbaru Raih Juara II Program 3 Juta Rumah, Dapat Bantuan Bedah 250 Rumah

Thu, 13 Aug 2026 22:32:01 +0700

BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meraih Juara II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sumatera yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026) malam.

Atas capaian tersebut, Pemko Pekanbaru juga mendapat bantuan program bedah 250 rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan. Penghargaan diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.
Penyerahan penghargaan turut disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, para gubernur, bupati dan wali kota se-Sumatera, serta jajaran Forkopimda provinsi se-Sumatera.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Alhamdulillah, ini bukan kerja Wali Kota sendiri. Ini hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan seluruh masyarakat. Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kota Pekanbaru,” ujar Agung.

Menurut Agung, manfaat yang langsung dirasakan masyarakat menjadi hal terpenting dari penghargaan tersebut. Karena itu, bantuan bedah 250 rumah tidak layak huni akan segera direalisasikan dan dipastikan tepat sasaran.

“Kita mendapat bantuan untuk membedah 250 rumah tidak layak huni. Insya Allah segera kita laksanakan dan dipastikan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Wako Agung menyebut capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemko Pekanbaru dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut dilakukan melalui percepatan proses perizinan, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan, serta penyiapan lahan untuk mendukung program perumahan.

Capaian ini sekaligus menambah deretan prestasi Pemko Pekanbaru sepanjang 2026. Pada triwulan pertama tahun ini, Pekanbaru juga meraih Juara II apresiasi Kemendagri atas kinerja dalam penanganan stunting.

Wako Agung menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Bakom Muhammad Qodari, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas perhatian dan dukungan terhadap Kota Pekanbaru.

“Dua kali meraih Juara II menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik. Namun yang terpenting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Wali Kota Pekanbaru Ajak Jajaran Pemko Punya Semangat Melayani Masyarakat

Mon, 17 Aug 2026 22:30:56 +0700

PEKANBARU - Prosesi Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Gedung Utama, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (17/8/2026) berlangsung khidmat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, memimpin langsung upacara yang dihadiri juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru.

Ada juga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka yang hadir memakai busana adat dari berbagai daerah di nusantara.

Agung dalam momen HUT Kemerdekaan RI mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat. Mereka harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat.

"Semangat 17 Agustus tidak hanya berhenti usai upacara, tapi ada di seluruh hati sanubari lewat kerja nyata untuk melayani masyarakat," terangnya usai memimpin upacara.

Dirinya bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, mengingatkan agar jajaran pemerintah kota sebagai abdi negara tetap menjaga amanah jabatan. Mereka harus bisa memberi pelayanan sepenuh hati dengan memberi kemudahan.

"Kami juga mengajak agar seluruh masyarakat tetap menjaga kebersamaan, jangan perbedaan memicu perpecahan," ungkapnya.

Agung juga berkomitmen untuk menuntaskan satu persatu persoalan di Kota Pekanbaru. Ia mengajak semua pihak bergandengan tangan menciptakan Kota Pekanbaru agar lebih baik.

"Mari bersama-sana kita mewujudkan Kota Pekanbaru yang aman dan nyaman," terangnya.

Agung juga memberi apresiasi kepada seluruh anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Pekanbaru. Mereka merupakan siswa-siswi terbaik di SMA dan SMK yang ada di Kota Pekanbaru.

"Kami juga mengapresiasi pelatih, pembina serta unsur TNI dan Polri serta orangtua yang mendukung anak-anaknya menjadi paskibra tahun ini," ujarnya.

DPKH Riau dan Bulog Evaluasi Penyaluran Jagung SPHP, Perkuat Koordinasi dengan Peternak

Wed, 15 Jul 2026 14:00:42 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) terus berupaya mendukung kelancaran pemenuhan kebutuhan pakan bagi peternak. Salah satunya dengan mengevaluasi penyaluran jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Perum Bulog.

Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan realisasi penyerapan jagung SPHP sepanjang 2026. Selain itu, DPKH Riau dan Bulog turut memetakan berbagai kendala teknis yang masih ditemui peternak dalam proses penyaluran.

Kepala DPKH Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan evaluasi dilaksanakan bersama tim Bulog Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kelancaran program di tingkat peternak.

“Kami bersama Bulog mengevaluasi realisasi penyerapan jagung SPHP di tingkat peternak. Kami juga memetakan kendala teknis yang dihadapi peternak dalam proses distribusi,” kata Mimi, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, jagung SPHP memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan peternak. Karena itu, setiap masukan maupun kendala yang ditemui di lapangan perlu dibahas dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Dalam evaluasi tersebut, DPKH Riau dan Bulog turut membahas capaian penyerapan jagung. Sejumlah hal yang berkaitan dengan proses distribusi kepada peternak penerima manfaat juga menjadi perhatian.

“Kami ingin mendengar langsung persoalan peternak. Kendala yang ada perlu dibahas bersama agar penyaluran jagung SPHP dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPKH Riau bersama Bulog akan kembali memperkuat koordinasi dengan melibatkan seluruh peternak penerima manfaat jagung SPHP di Riau. Pertemuan direncanakan berlangsung secara virtual dalam waktu dekat.

Melalui pertemuan tersebut, para peternak akan diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, aspirasi, serta berbagai hal yang ditemui selama proses penyaluran jagung SPHP.

DPKH Riau berharap komunikasi yang terbuka antara pemerintah, Bulog, dan peternak dapat mendukung perbaikan penyaluran. Dengan demikian, distribusi jagung SPHP diharapkan semakin lancar dan kebutuhan peternak dapat terpenuhi secara optimal.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan bersama seluruh peternak penerima manfaat. Harapannya, kendala di lapangan bisa kita identifikasi dan selesaikan bersama,” jelas Mimi.

Pemko Pekanbaru Gandeng UMKM Semarakkan Festival Rakyat Nusantara

Wed, 15 Jul 2026 13:57:26 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Festival Rakyat Nusantara dan nonton bareng (nobar) semifinal Piala Dunia yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani, Selasa (14/7/2026) malam.

Kegiatan yang dipusatkan di kawasan pusat kota itu diikuti ratusan masyarakat bersama para pelaku UMKM. Warga menyaksikan laga semifinal Piala Dunia yang mempertemukan Tim Nasional Prancis melawan Spanyol.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengapresiasi inisiatif Pemko Pekanbaru bersama Polda Riau yang menggelar nobar sekaligus melibatkan pelaku UMKM.

"Ini sebuah pertemuan yang menggembirakan. Saya yakin dengan pertemuan ini akan ada nilai-nilai persatuan, kehangatan, dan silaturahmi kita bersama," ujarnya.

Menurut Pangdam, keterlibatan UMKM tidak hanya menyemarakkan suasana, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia dengan mengikuti Festival Rakyat Nusantara yang dipadukan dengan kegiatan nobar.

Ia menyebut kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Provinsi Riau, TNI, dan Polri.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, agar dapat menggerakkan roda perekonomian di tengah suasana Piala Dunia ini," kata Agung.

Wako Agung menjelaskan, Festival Rakyat Nusantara dan nobar Piala Dunia akan berlangsung hingga partai final dalam tiga hari ke depan. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal.

"Setiap kecamatan sudah berjalan dari awal pertandingan, dan puncaknya di sini kita buat. Kota juga mengajak pelaku UMKM di sini. Mudah-mudahan ini dapat menambah kekompakan, semangat bersama untuk meningkatkan roda perekonomian," jelasnya.

Selain menyaksikan pertandingan sepak bola, masyarakat juga dapat menikmati Festival Kuliner Nusantara, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, serta berkesempatan memperoleh berbagai doorprize. Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 24 jam dalam tiga hari ke depan.

Setelah Ramai Disorot, Excavator yang Sempat Bikin Heboh Kini Diam-Diam Keluar dari Kawasan

Tue, 14 Jul 2026 15:28:25 +0700

KAMPAR, RIAU – Setelah menjadi sorotan publik dan ramai diberitakan sejumlah media massa terkait dugaan aktivitas alat berat di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling, excavator yang sebelumnya berada di jalur menuju Pematang Panjang akhirnya dikeluarkan dari lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Selasa sore (14/07/2026), alat berat tersebut terlihat diangkut menggunakan kendaraan pengangkut (low bed) oleh pihak pemilik dan dibawa keluar dari kawasan Pematang Panjang, yang berada di areal Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Sebelumnya, keberadaan excavator itu menjadi perhatian setelah Tim Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) menemukan aktivitas perbaikan jalan di kawasan konservasi saat melakukan patroli. Upaya tim untuk menghentikan aktivitas tersebut dikabarkan mendapat penghadangan dari sekelompok orang yang berada di lokasi.

Peristiwa tersebut kemudian memicu perhatian luas setelah diberitakan berbagai media. Dugaan intimidasi terhadap tim patroli, aktivitas alat berat di kawasan konservasi, hingga harapan agar aparat penegak hukum segera turun tangan menjadi sorotan publik.

Tidak lama setelah pemberitaan tersebut viral, excavator yang sebelumnya berada di lokasi diketahui sudah tidak lagi beroperasi dan akhirnya dipindahkan keluar dari kawasan.

Meski demikian, keluarnya alat berat dari lokasi belum serta-merta mengakhiri persoalan. Sejumlah pihak menilai proses penelusuran tetap perlu dilakukan guna memastikan legalitas aktivitas yang sebelumnya berlangsung di kawasan konservasi tersebut, termasuk menelusuri pihak yang memberikan perintah maupun yang bertanggung jawab atas masuknya alat berat ke dalam kawasan.

Pengamat lingkungan dan sejumlah elemen masyarakat juga mendorong agar instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pembukaan maupun perbaikan jalan di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan kawasan konservasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik alat berat maupun instansi berwenang mengenai alasan dikeluarkannya excavator dari lokasi serta tindak lanjut terhadap dugaan aktivitas yang sebelumnya terjadi di kawasan tersebut.

Perkembangan kasus ini masih terus dipantau, mengingat sebelumnya telah menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai desakan agar dilakukan penegakan hukum secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dihadang Sekelompok Orang ?, Keselamatan Tim Patroli Jadi Sorotan Setelah Dugaan Intimidasi di Lapangan

Tue, 14 Jul 2026 14:58:55 +0700

KAMPAR, RIAU – Polemik dugaan aktivitas alat berat di jalur menuju Kampung Pematang Panjang, yang berada di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit Baling, Kabupaten Kampar, terus bergulir. Perkembangan terbaru ini menjadi sorotan setelah Tim Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) mengaku mendapat intimidasi saat melakukan patroli dan pengawasan di lokasi.

Peristiwa tersebut bermula ketika Tim MMP menerima informasi adanya aktivitas excavator yang diduga digunakan untuk memperbaiki badan jalan menuju permukiman di kawasan konservasi. Senin (13/07/2026), Tim kemudian turun ke lapangan untuk melakukan patroli, pendokumentasian, serta memastikan aktivitas tersebut.

Namun, saat berada di lokasi, tim mengaku dihadang oleh sekelompok orang. Situasi di lapangan disebut sempat memanas ketika Tim MMP meminta operator menghentikan sementara aktivitas alat berat hingga status pekerjaan dan legalitas kegiatan dapat dipastikan oleh instansi yang berwenang.

Menurut keterangan Tim MMP, tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap kawasan konservasi agar tidak terjadi aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan kawasan hutan.

Di sisi lain, pihak masyarakat Kampung Pematang Panjang sebelumnya menyampaikan bahwa perbaikan jalan dilakukan sebagai bentuk gotong royong untuk membuka akses transportasi warga yang selama ini mengalami kesulitan. Klaim tersebut masih menunggu klarifikasi dan verifikasi dari pemerintah maupun instansi terkait.

Peristiwa dugaan intimidasi terhadap Tim MMP pun memunculkan perhatian publik. Sejumlah pihak meminta aparat penegak hukum, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, serta instansi terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi, termasuk memastikan apakah aktivitas alat berat berada di dalam kawasan konservasi dan memiliki dasar hukum yang sah.

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Provinsi Riau yang menjadi habitat berbagai satwa dilindungi, termasuk harimau sumatera. Kawasan ini sebelumnya juga beberapa kali menjadi lokasi penindakan terhadap dugaan perambahan hutan, pembukaan lahan, maupun penggunaan alat berat secara ilegal.

Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (14/07/2026), belum terdapat pernyataan resmi dari BBKSDA Riau maupun aparat penegak hukum terkait hasil pemeriksaan atas dugaan aktivitas alat berat tersebut maupun laporan mengenai dugaan intimidasi terhadap Tim MMP. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat keterangan dari seluruh pihak terkait sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jaksa, Polisi dan TNI di Riau Bersatu dalam Penegakan Hukum yang Berintegritas

Mon, 13 Jul 2026 19:45:02 +0700

PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dan kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan di Provinsi Riau.

Kedatangan Kapolda disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau I Dewa Gede Wirajana. Pertemuan itu juga dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan antarlembaga, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga soliditas aparat penegak hukum.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang semakin erat antara Polda Riau dan Kejati Riau.

"Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, sinergi dan komunikasi harus terus diperkuat agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat," kata Herry.

Menurut Herry, hubungan yang harmonis antarlembaga penegak hukum menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung pembangunan di Provinsi Riau.

"Kami sepakat untuk terus membangun hubungan kerja yang solid, saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif dan berintegritas," ujarnya.

Ia menegaskan, sinergi yang selama ini terjalin harus terus dipelihara melalui komunikasi yang intensif dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di daerah.

"Silaturahmi ini bukan sekadar kunjungan formal, tetapi merupakan wujud komitmen bersama untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, dan menghadirkan penegakan hukum yang semakin dipercaya masyarakat," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Gelar Cek Kesehatan Gratis di Universitas Hangtuah

Thu, 09 Jul 2026 19:43:30 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggelar Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Universitas Hangtuah, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan CKG yang diikuti ratusan civitas akademika Universitas Hangtuah ini, dibuka secara langsung oleh Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar.

Usai kegiatan, Wawako Markarius menyampaikan bahwa CKG di Universitas Hangtuah tersebut merupakan kolaborasi perdana antara Pemko Pekanbaru dengan pihak perguruan tinggi.

"Saya pikir ini harus diteruskan, dilanjutkan untuk seluruh perguruan tinggi di Kota Pekanbaru. Kerjasama cek kesehatan gratis untuk mahasiswa dan seluruh staf," ucapnya.

Dikatakan Wawako Markarius, CKG sangat penting dilakukan guna mendeteksi masalah kesehatan sedini mungkin agar dapat ditangani segera sehingga mencegah terjadinya komplikasi penyakit serius.

"Mudah-mudahan ini bisa saling menguatkan. Maksudnya untuk mahasiswa sendiri ini sangat penting untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka," ujarnya.

Dengan adanya CKG di universitas, lanjut Wawako Markarius, diharapkan pelaksanaan program CKG di Kota Pekanbaru bisa lebih maksimal ke depannya.

"Sehingga target dari cek kesehatan gratis ini juga bisa tercapai," tutupnya.

Wali Kota Dorong Seluruh Penyedia Layanan Ikut Benahi Kabel FO di Pekanbaru

Fri, 10 Jul 2026 19:42:34 +0700

PEKANBARU - Semua penyedia layanan internet di Kota Pekanbaru harus ikut menata kembali kabel Fiber Optic atau FO yang sudah terpasang tanpa izin. Mereka jangan sampai tidak ikut menertibkan kabel yang semrawut selama ini.

Penyedia layanan internet harus ambil bagian dalam rangkaian penertiban kabel FO tersebut. Adanya kerjasama dengan semua pihak tentu penertiban kabel FO bisa lebih cepat tuntas.

Apalagi rencananya penertiban terhadap kabel FO bakal berlangsung hingga akhir tahun 2026 mendatang. Tim gabungan dalam penertiban ini bukan hanya menata kabel tapi juga memutus kabel yang sudah tidak berfungsi lagi.

"Untuk penertiban kita melakukan secara bertahap hingga akhir tahun ini," tegas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, keberadaan kabel FO sudah terlalu banyak di Kota Pekanbaru. Ia menilai kabel FO ilegal bukan hanya terpasang di jalan protokol tapi juga di jalan sekitar pemukiman.

"Bukan hanya di jalan jalan protokol, tapi di perumahan warga. Ini sudah semrawut sekali, maka kami mengajak semua pihak untuk bekerjasama," jelasnya.

Agung menegaskan bahwa penertiban ini bersama penyedia layanan internet yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Riau. Ia menyebut adanya kerjasama ini tentu penertiban kabel FO ilegal bisa lebih cepat.

"Kami berharap ini bagian kerjasama dari provider, untuk bersama-sama, bahwa pemerintah kota sudah melakukan penertiban," jelas Wali Kota.

Disdik Pekanbaru Terbitkan Panduan MPLS, Ajak Orangtua dan Sekolah Saling Kolaborasi

Sat, 11 Jul 2026 19:41:44 +0700

PEKANBARU - Menyambut tahun ajaran baru 2026/2027, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru resmi mengeluarkan panduan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Langkah ini diambil guna memastikan gerbang awal persekolahan bagi anak-anak menjadi momen yang aman, nyaman, edukatif, serta sepenuhnya berpusat pada pemenuhan hak anak.

"Pelaksanaan MPLS dijadwalkan berlangsung selama 5 hari pada minggu pertama masuk sekolah," kata Plt Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Syafrian Tommy, Sabtu (11/7/2026).

Ketentuan ini berlaku wajib bagi seluruh jenjang pendidikan di Kota Pekanbaru, mulai dari PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta, hingga satuan pendidikan non-formal seperti SKB dan PKBM.

Disdik menekankan bahwa momen ini harus menjadi ruang yang menyenangkan bagi anak-anak untuk beradaptasi, bukan momen yang menegangkan.

Pelaksanaan MPLS tahun ini dirancang dengan pendekatan humanis yang bertujuan untuk mengenali potensi diri murid baru secara positif.

Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk mengenalkan ekosistem serta warga sekolah, mengenalkan kurikulum yang akan dijalani, serta mengenalkan lingkungan fisik sekolah guna membantu proses adaptasi yang inklusif.

Guna memastikan tujuan mulia tersebut tercapai, Disdik Pekanbaru menetapkan tiga pilar utama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak.

Selama kegiatan MPLS berlangsung, sekolah dilarang keras melakukan segala bentuk perpeloncoan, kekerasan, pungutan biaya, maupun penggunaan atribut yang tidak edukatif.

Sekolah juga wajib memastikan tidak ada aktivitas yang tidak relevan dengan tujuan adaptasi, serta penyelenggaraan di bawah pengawasan ketat guru.

Integrasi Nilai Karakter dan Lingkungan (Green City) sebagai materi wajib MPLS tahun ini diisi dengan hal-hal positif, meliputi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, Etika Sopan dan Santun Bermedia Sosial, serta Budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).

Tak hanya itu, gerakan ramah lingkungan diwujudkan secara nyata melalui program Green City berupa gerakan pembiasaan pemilahan sampah serta gerakan 1 siswa 1 polybag tanaman untuk mewujudkan sekolah hijau yang berkelanjutan.

Orangtua dan masyarakat sebagai mitra pendukung keberhasilan adaptasi anak tidak dapat dilepaskan dari peran rumah.

Dinas Pendidikan mengajak para orang tua untuk aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah dimulai dari gerakakan ayah teladan Indonesia dengan mengantar anak sekolah di hari pertama serta mendampingi proses transisi anak dengan penuh semangat positif, dan bersama-sama mengawasi agar ekosistem belajar yang ramah anak dapat tercipta sejak hari pertama sekolah.

"Kita bersama ingin anak-anak melangkah ke sekolah dengan senyuman dan rasa ingin tahu yang tinggi. Melalui MPLS yang edukatif ini, mari kita bersama-sama baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat bergandengan tangan memastikan lingkungan belajar di Pekanbaru ramah bagi tumbuh kembang anak, bebas dari kekerasan, serta peduli pada kelestarian lingkungan," paparnya.

Disdik Pekanbaru juga akan melakukan pengawasan ketat melalui sistem pelaporan berjenjang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan demi memastikan kenyamanan seluruh peserta didik di Kota Pekanbaru terjamin dengan baik.

Pemko Pekanbaru Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 ke DPRD

Mon, 13 Jul 2026 19:40:40 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kDPRD setempat, Senin (13/7/2026).

Penyampaian ranperda tersebut berlangsung melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Balai Payung Sekaki gedung DPRD Pekanbaru.

Rapat paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Walikota (Wawako) Markarius Anwar, Wakil Ketua I DPRD Tengku Azwendi Fajri, Wakil Ketua II Dikky Suryadi Khusaini, serta Wakil Ketua III Andry Saputra.

Hadir dalam rapat paripurna, Asisten I Syamsuwir, Asisten II Ingot Ahmad Hutasuhut, para staf ahli walikota, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala bagian di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Usai rapat paripurna, Wawako Markarius didampingi Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid dan Kepala Dinas Kominfotiksan Ardiansyah Eka Putra menyebutkan, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 segera diajukan ke DPRD setelah tuntaskan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Riau.

"Dengan sudah selesainya hasil audit BPK, maka kita masuk ke tahap berikutnya untuk kita perdakan," ucapnya.

Dikatakan Wawako Markarius, di laporkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sudah dijelaskan terkait informasi arah kebijakan keuangan daerah, rincian target dan realisasi pendapatan, hingga realisasi pembiayaan daerah.

Dari pendapatan, tahun 2025 lalu Pemko Pekanbaru berhasil mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,3 triliun.

"Target kita itu Rp1,299 triliun, Alhamdulillah tercapai Rp1,3 triliun. Pendataan kita ini (2025) naik 40 persen lebih dibandingkan tahun sebelumnya (2024)," ungkap Wawako Markarius.

Meski upaya peningkatan PAD membuahkan hasil, lanjut Wawako Markarius, namun Pemko Pekanbaru masih perlu melakukan perbaikan di tata kelola keuangan sesuai catatan dari BPK. Perbaikan ini diperlukan sehingga ke depannya bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Tata kelola keuangan daerah ini mungkin perlu lebih akuntabel lagi, sehingga tahun depan (2026) kita bisa dapatkan WTP. Kemarin (2025) kita masih ada beberapa catatan dari BPK, sehingga kita masih WDP lagi," ujarnya.

Untuk itu, Pemko Pekanbaru berharap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bisa segera dibahas dan nantinya ada masukan dari DPRD agar tata kelola keuangan bisa lebih baik ke depannya.

"Jadi, di pembahasan perda ini, anggota dewan kita harapkan dapat memberikan masukan kepada kami dan kami siap untuk menindaklanjuti. Ini perlu untuk kemajuan Kota Pekanbaru terutama di tata kelola keuangan daerah kita," tutup Wawako Markarius.

9.184 ASN Mengaji Al Mulk, Wako Agung Kembali Raih Rekor MURI

Sun, 05 Jul 2026 19:38:46 +0700

PEKANBARU - Setelah Kue Talam Durian, Wako Agung kembali menerima Rekor MURI kedua dalam rangka hari jadi Pekanbaru ke 242. Tepat pada Sabtu (4/7/2026) malam, Pemko Pekanbaru resmi memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan keterlibatan 9.184 orang pada giat ASN Mengaji membacakan surah Al-Mulk secara serentak.

?Lautan manusia mengenakan pakaian putih memadati pelataran Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, menciptakan suasana yang begitu religius, khidmat, dan megah di bawah sorotan lampu menara masjid. ?Dalam sambutannya, Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, menyampaikan rasa haru dan bangganya atas antusiasme luar biasa dari ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang hadir. Beliau memaparkan alasan spiritual yang kuat di balik pemilihan surah Al-Mulk dalam pemecahan rekor ini.

?"Surah Al-Mulk adalah Al-Mani'ah — sang penyelamat dan pelindung dari siksa kubur. Kami ingin kesibukan kita sebagai pelayan masyarakat tidak membuat kita lalai akan fondasi spiritual. Angka 9.184 ini bukan sekadar mengejar rekor di atas kertas, melainkan simbol komitmen kolektif ASN Pekanbaru untuk terus membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Wako Agung.

?Beliau juga menjabarkan makna filosofis dari surah tersebut, di mana Al-Mulk menegaskan kekuasaan mutlak Allah SWT atas kerajaan alam semesta beserta kehidupan dan kematian. Makna ini menjadi pengingat keras bagi para ASN bahwa jabatan dan amanah yang mereka pangkas saat ini bersifat sementara dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta.

??Setelah penyerahan sertifikat rekor MURI dari perwakilan MURI kepada Wako Agung, acara dilanjutkan dengan siraman rohani yang dinantikan oleh seluruh jemaah. Dai kondang asal Makassar, Ustadz Das'ad Latif, hadir memberikan tausiah dengan gaya khasnya yang jenaka namun sarat akan sentilan moral. ?Dalam ceramahnya, Ustadz Das'ad memuji langkah Pemko Pekanbaru. Beliau menekankan bahwa pelayanan publik yang prima dari seorang ASN akan lahir jika hatinya sudah dibersihkan dengan Al-Qur'an.

?"Pegawai yang rajin mengaji, insyaAllah tidak akan mau korupsi. Pegawai yang paham surah Al-Mulk, tahu kalau kekuasaan itu milik Allah, maka dia tidak akan sombong saat melayani rakyat," tegasnya yang disambut tawa dan tepuk tangan riuh para hadirin.

??Kemeriahan dan rasa syukur malam itu semakin memuncak di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kehadiran para pegawai, Pemko Pekanbaru membagikan berbagai hadiah, dengan hadiah utama berupa paket ibadah Umroh gratis untuk 3 orang ASN yang beruntung melalui sistem pengundian langsung.

Bupati Kampar & Wakil Bupati Kampar Lantik Pengurus KBKK Kota Batam Masa Bakti 2026–2031

Sat, 04 Jul 2026 19:38:00 +0700

Batam – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT Dan Wakil Bupati Kampar Dr.Hj.Misharti.S.Ag.,M.Si secara resmi melantik sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran Pengurus Keluarga Besar Kabupaten Kampar (KBKK) Kota Batam masa bakti 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Ballroom Hotel Golden View Bengkong, Batam Sabtu (04/07)

Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri Andri Rizal, SE., MM yang mewakili Gubernur Kepri, Wali Kota Batam H. Amsakar Achmad,Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag.,M.Si, Sekretaris Daerah Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si, Anggota DPRD Kabupaten Kampar Eko Sutrisno, S.Sos, Ketua Dewan Pembina dan Pengawas KBKK Ir. Anda Wijaya Zain,M.Hum,Ketua Umum KBKK Darwizar, SE, Sekretaris Umum KBKK Jaswir, S.Pd, serta seluruh pengurus KBKK Kota Batam.

Prosesi Pelantikan, Acara dimulai dengan pembacaan Surat Keputusan kepengurusan KBKK Kota Batam, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah janji oleh para pengurus yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kampar, disaksikan oleh Wali Kota Batam.

Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa kepengurusan KBKK Kota Batam harus menjadi garda terdepan dalam menjaga solidaritas, memperkuat identitas budaya Kampar, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah perantauan maupun kampung halaman.

Ia juga menyampaikan rasa bangga atas semangat kebersamaan masyarakat Kampar di Kota Batam. Menurutnya, KBKK bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga motor penggerak yang harus mendukung program-program di Kota Batam dan Kabupaten Kampar.

“Kita harus menjadikan KBKK sebagai rumah besar yang mampu merangkul seluruh masyarakat Kampar di Kota Batam. Mari kita jaga kekompakan, kita rawat budaya dan kita tunjukkan kontribusi nyata bagi daerah,” ujar Ahmad Yuzar.

Di Sambutan Bupati Kampar juga menyampaikan capaian visi dan misi “Kampar Di Hati”yang telah terlaksana. Ia berpesan agar kepengurusan KBKK Kota Batam yang baru dapat memperkuat persatuan masyarakat Kampar di rantau, “tutup Ahmad Yuzar.

Selain pelantikan, acara juga diisi dengan silaturahmi, ramah tamah, dan penampilan seni budaya Kabupaten Kampar. Hal ini menjadi bukti bahwa meski berada jauh dari tanah kelahiran, masyarakat Kampar tetap menjaga nilai kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan.

Dengan dilantiknya pengurus baru, diharapkan KBKK Kota Batam mampu:
1. Menguatkan identitas budaya Kampar di perantauan
2. Berkontribusi sosial bagi masyarakat Batam dan sekitarnya
3. Menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat di Batam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
4. Meningkatkan peran pendidikan dan ekonomi bagi generasi muda Kampar

Di akhir penutup Wakil Bupati Kampar Dr.Hj.Misharti,S.Ag.M.Si mengakhiri sambutan dengan tahniah pengurus KBKK kota Batam 2026 – 2031 Walaupun berada di perantauan kota Batam bersama – sama kita membangun kabupaten Kampar lebih baik lagi dengan slogan “Kampar Di Hati”semoga semakin kompak dan solid, karena kita kompak Apapun yang terjadi kedepan dapat kita selesaikan satu persatu.

Bupati Kampar Pimpin Apel di Dinas PUPR, Tekankan Integritas, Kejujuran, dan Jaga Nama Baik Daerah

Mon, 06 Jul 2026 19:36:31 +0700

Bangkinang Kota : Bupati Kampar memimpin langsung apel bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar. Dalam arahannya, Bupati memberikan penekanan khusus kepada seluruh aparatur agar senantiasa menjaga integritas, kejujuran, profesionalisme, serta menjaga nama baik, amanah jabatan, institusi dan nama baik daerah.

Di hadapan seluruh peserta apel, Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah terlibat dalam praktik apa pun yang bertentangan dengan aturan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR.

“Jaga integritas, jaga kejujuran. Saya tidak akan pernah ikut dalam apa pun yang tidak sesuai dengan aturan di Dinas PUPR ini. Bekerjalah dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan seluruh ASN untuk selalu menjaga kehormatan lembaga serta amanah jabatan yang dipercayakan kepada masing-masing pegawai. Menurutnya, setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan mencerminkan citra Pemerintah Kabupaten Kampar di mata masyarakat.

“Jaga nama baik institusi dan jabatan masing-masing. Kepercayaan masyarakat harus kita rawat dengan memberikan pelayanan yang jujur, profesional, disiplin, dan bertanggung jawab,” pesan Bupati.

Tak hanya itu, Bupati juga menekankan pentingnya konsistensi dalam perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan agar seluruh proses perencanaan di Dinas PUPR dilaksanakan secara matang dan tidak diubah-ubah tanpa dasar yang jelas, sehingga program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kampar.

Bupati Kampar Pimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Juni 2026

Thu, 09 Jul 2026 19:35:31 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. didampingi Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si. memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Juni Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, serta Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam arahannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa rapat evaluasi ini merupakan agenda penting untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Saya meminta seluruh OPD agar terus meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan program yang masih berjalan, serta memastikan seluruh kegiatan terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Ahmad Yuzar.

Selain itu, Ahmad Yuzar meminta seluruh kepala OPD dan camat untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin administrasi, serta segera menyelesaikan berbagai hambatan yang dapat mengganggu pencapaian target pembangunan daerah.

Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap pelaksanaan seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih optimal, sehingga target-target pembangunan daerah dapat tercapai serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kampar.

Ikuti Apkasi Otonomi Expo 2026, Promosikan Potensi Daerah ke Tingkat Nasional, Pemkab Kampar Lakukan Rapat Awal

Fri, 10 Jul 2026 19:34:32 +0700

Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar mulai mematangkan persiapan keikutsertaan pada Apkasi Otonomi Expo 2026 melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar, Bangkinang Kota, Kamis (9/7/2026).

Apkasi Otonomi Expo 2026 akan diselenggarakan pada 27–29 Agustus 2026 di BSD City, Tangerang, dengan mengusung tema "Jelajah Ragam Komunikasi Indonesia Tanpa Batas". Ajang berskala nasional tersebut menjadi wadah bagi pemerintah kabupaten se-Indonesia untuk mempromosikan berbagai potensi unggulan daerah, mulai dari perdagangan, pariwisata, kuliner, investasi, hingga produk UMKM.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. yang diwakili Kepala DPMPTSP Kabupaten Kampar Refizal, S.STP., M.Si. menyampaikan bahwa keikutsertaan Kabupaten Kampar merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkenalkan berbagai potensi unggulan kepada masyarakat luas maupun calon investor.
"Keikutsertaan Kabupaten Kampar pada Apkasi Otonomi Expo 2026 merupakan upaya memperluas promosi daerah. Melalui kegiatan ini kita akan menampilkan potensi investasi, destinasi wisata, kuliner khas, produk kerajinan, serta berbagai keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Kampar," ujar Refizal.

Dalam rapat tersebut, Refizal yang didampingi Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Kampar Elbariza beserta para kepala bidang juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan menghadirkan dua stand pameran yang didesain dengan mengusung arsitektur khas Kampar sebagai identitas budaya daerah.

Menurutnya, desain stand yang bernuansa budaya lokal diharapkan mampu menarik perhatian pengunjung sekaligus memberikan kesan kuat mengenai kekayaan budaya dan potensi Kabupaten Kampar.

Ia juga menegaskan bahwa rapat koordinasi awal ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan agar partisipasi Kampar pada Apkasi Otonomi Expo 2026 berjalan maksimal.

"Kegiatan ini harus dipersiapkan secara matang melalui sinergi seluruh perangkat daerah agar potensi terbaik Kabupaten Kampar dapat ditampilkan secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap promosi investasi maupun pengembangan ekonomi daerah," tambahnya.

Rapat persiapan tersebut dihadiri perwakilan dari berbagai perangkat daerah dan instansi terkait yang menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi serta berpartisipasi dalam menyukseskan keikutsertaan Kabupaten Kampar pada Apkasi Otonomi Expo 2026.

Melalui ajang ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap berbagai potensi unggulan daerah semakin dikenal di tingkat nasional, mampu menarik minat investor, meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas pemasaran produk UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Wakil Bupati Kampar Resmi Buka Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri 2026

Mon, 13 Jul 2026 19:33:22 +0700

Lipat Kain – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 yang mempertemukan tim-tim dari seluruh desa se-Kecamatan Kampar Kiri. Kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Kenegerian Lipat Kain, Senin (13/07/2026).

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan disambut antusias oleh masyarakat serta para peserta yang akan berlaga. Turnamen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan olahraga sepak bola di tingkat kecamatan setelah cukup lama tidak kembali diselenggarakan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Camat Kampar Kiri Sri Nuryani, S.ST, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Helmi, S.H., M.H., unsur Forkopimcam, kepala desa, lurah, ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ratusan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Turnamen Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 dapat kembali digelar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, kami memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan turnamen ini. Dengan semangat kebersamaan yang kuat, turnamen yang sudah cukup lama tidak dilaksanakan akhirnya dapat kembali digelar pada tahun 2026 ini,” ujar Misharti.

Ia berharap turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan dan persaudaraan antar desa di Kecamatan Kampar Kiri.

Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati juga mengucapkan selamat bertanding dan mengingatkan agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Tunjukkan kemampuan terbaik, namun tetap jaga sportivitas, saling menghormati, dan jadikan turnamen ini sebagai wadah mempererat persaudaraan,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Misharti juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus memberikan pelayanan dan pembangunan terbaik bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga yang mampu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi.

Sementara itu,Anggota DPRD Kampar Eko Sutrisno menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Turnamen Camat Cup Kampar Kiri yang pertama. Menurutnya, pelaksanaan turnamen tersebut merupakan sebuah terobosan positif dari Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Di tempat yang sama, Plt. Camat Kampar Kiri, Sri Nuryani, S.ST, menjelaskan bahwa Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 resmi dimulai pada 13 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga 3 Agustus 2026. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan lancar, aman, tertib, serta menjadi hiburan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Kampar Kiri.

Jangan Biarkan Dugaan PETI Berlarut, FPMPH-S Minta Kapolda Sumbar: Dugaan Pembekingan Diusut Transparan!

Mon, 06 Jul 2026 23:55:58 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.