Latest Posts

Jangan Biarkan Dugaan PETI Berlarut, FPMPH-S Minta Kapolda Sumbar: Dugaan Pembekingan Diusut Transparan!

Mon, 06 Jul 2026 23:55:58 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Polisi Aktif Rawat Kebun Jagung Binaan

Fri, 03 Jul 2026 23:16:47 +0700

Pekanbaru – Komitmen Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru dalam mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan melalui kegiatan perawatan rutin kebun jagung binaan yang berlokasi di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Personel Polsek Kawasan Pelabuhan turun langsung ke lahan untuk melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil yang saat ini memasuki fase menjelang panen. Dalam kegiatan tersebut, personel mengamati kondisi daun, batang, serta tongkol jagung guna memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Dr. TEDDY KUSUMA, S.H,S.E,M.H,C.Med menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Implementasi nyata semangat Polisi Cinta Petani, di mana Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendampingi para petani dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap kebun jagung binaan dapat terus memberikan hasil yang maksimal serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pastikan Tak Ada Anak Putus Sekolah, Pengumuman Hasil Seleksi SPMB SMP Ditunda

Mon, 29 Jun 2026 23:53:03 +0700

PEKANBARU - Pengumuman hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru, ditunda dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya tanggal 29 Juni 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr Alek Kurniawan SP M.Si menyebutkan, penundaan hasil seleksi diambil panitia seleksi (pansel) SPMB demi menjaga keakuratan data, transparansi, serta memastikan hak setiap calon murid untuk mendapatkan akses pendidikan tetap terpenuhi secara optimal.

Disampaikannya, ada beberapa faktor utama yang mendasari penundaan ini di antaranya ?tingginya antusiasme pendaftar sehingga berdampak terhadap proses verifikasi berkas.

Dimana jumlah pendaftar pada tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun ajaran 2025/2026 jumlah pendaftar hanya 9.945 orang. Sedangkan di tahun ajaran 2026/2027 terdapat sebanyak 11.206 pendaftar.

"Untuk itu, panitia membutuhkan tambahan waktu guna melakukan verifikasi berkas persyaratan secara detail dan menyeluruh," ungkap Alek, Senin (29/6/2026).

Selain tingginya antusiasme, optimalisasi daya tampung sekolah swasta yang bermitra turut menjadi alasan penundaan. Hal ini murni dilakukan agar panitia dapat menyinkronkan data pendaftaran luring (offline) yang dilakukan di sekolah karena tidak memenuhi syarat administrasi KK yang lebih dari 1 tahun.

"Sehingga tidak ada anak yang putus sekolah dan panitia berkomitmen agar tidak ada murid yang telah mendaftar tidak tertampung, terlebih saat ini ketersediaan kuota (daya tampung) secara sistem masih sangat mencukupi," tegas Alek.

?Masyarakat dan para orang tua calon peserta didik, diimbau untuk tidak risau atau khawatir. Seluruh tahapan seleksi beserta data nominatif pendaftar tetap dapat dipantau dan diakses secara langsung, transparan, dan real-time melalui situs resmi web smp.spmbpekanbaru.id.

"?Panitia menjamin penuh bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan sekolah akan tetap terkawal dengan baik," tegas Alek.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diminta untuk waspada terhadap segala bentuk tindakan penipuan mengingat proses SPMB ini sepenuhnya GRATIS dan tidak dipungut biaya apa pun.

"Jangan percaya kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan atau penerimaan di luar jalur resmi SPMB, terlebih jika oknum tersebut meminta imbalan sejumlah uang," ucap Alek.

?Informasi lebih lanjut mengenai pembaruan tanggal pengumuman resmi akan segera dimuat pada laman web SPMB dan saluran informasi resmi Dinas Pendidikan Koto

Pekanbaru di akun media sosial Facebook @Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Instagram: @disdikpku, TikTok: @disdikpku.

Buka KRB 2026, Asisten II Riau Minta BI Terus Kawal Pembangunan Ekonomi

Tue, 30 Jun 2026 23:44:52 +0700

Pekanbaru - Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi, menyampaikan harapan besar agar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Riau terus menjadi mitra strategis yang kredibel dan kolaboratif. Sinergi ini dinilai sangat krusial dalam mengawal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi di Bumi Lancang Kuning.

Harapan tersebut diungkapkan Helmi saat membuka secara resmi agenda tahunan Karya Riau Bertuah (KRB) 2026. Kegiatan yang menampilkan berbagai potensi daerah ini diselenggarakan di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau pada Selasa (30/6/2026).

"Kami berharap Bank Indonesia Provinsi Riau dapat terus menjadi mitra strategis yang kredibel dan kolaboratif. Dengan demikian, kami yakin masyarakat Riau akan semakin makmur dan sejahtera," ujar Helmi dalam sambutan resminya.

Menurut Helmi, Bank Indonesia selama ini telah menunjukkan kontribusi yang sangat nyata, terutama dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Sebagai Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BI dinilai konsisten mengawal daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Langkah konkret tersebut dibuktikan melalui berbagai program pengendalian inflasi yang masif, seperti pelaksanaan Kerja Sama Antardaerah (KAD) dan penguatan Early Warning System. Selain itu, BI juga aktif memfasilitasi Distribusi Pangan (FDP) serta menggelar Gerakan Pangan Murah secara merata di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Tidak hanya fokus pada ketahanan pangan, Bank Indonesia juga dinilai sukses dalam mempercepat digitalisasi sistem pembayaran di daerah. Melalui perluasan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), BI berhasil mengubah lanskap transaksi masyarakat menjadi lebih efisien.

BI pun turut melakukan pendampingan intensif dalam program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (TP2DD). "Upaya tersebut telah mendorong peningkatan transaksi digital sekaligus mengantarkan Provinsi Riau dan sejumlah kabupaten meraih penghargaan nasional di bidang TPID dan TP2DD," kata Helmi menambahkan.

Helmi memberikan apresiasi tertinggi atas konsistensi BI dalam membina UMKM lokal agar naik kelas demi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemprov Riau berkomitmen untuk terus bersinergi dan menyerap berbagai rekomendasi kebijakan dari Bank Indonesia guna merumuskan langkah-langkah strategis di masa depan.

Wako Agung Nugroho Berangkatkan Dua Kader PKK Umroh sebagai Bentuk Apresiasi

Tue, 30 Jun 2026 23:44:15 +0700

PEKANBARU – Wali Kota (Wako) Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, memberikan hadiah umroh kepada dua kader Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah.

Penghargaan tersebut diserahkan pada peringatan Hari Gerak PKK ke-54 Kota Pekanbaru yang digelar di Lapangan Bukit Putera Senapelan, Senin (29/6/2026). Dua kader yang diberangkatkan berasal dari dua kecamatan berbeda.

Wako Agung mengatakan, hadiah umroh diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada kader PKK yang selama ini aktif menjadi mitra pemerintah dan hadir langsung di tengah masyarakat.

"Salah satunya ini bentuk apresiasi terhadap kader PKK, yang mana kader PKK ini aktif dalam berbagai program pembangunan," kata Agung usai menyerahkan hadiah umroh.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh kader PKK untuk terus berkontribusi dalam menyukseskan program-program Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menurutnya, pemerintah kota juga akan terus memberikan penghargaan kepada kader-kader yang menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tengah masyarakat.

"PKK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mendukung percepatan pembangunan. Kami mengapresiasi PKK yang sangat aktif membantu pemerintah dan masyarakat. PKK juga menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyukseskan berbagai program," ujarnya.

Salah seorang penerima hadiah umroh, kader TP PKK Kecamatan Tuah Madani, Ida Elfina, mengaku terharu dan tidak menyangka akan mendapatkan hadiah tersebut.

"Saya tidak menyangka dapat hadiah umroh ini dari Bapak Wali Kota. Saya berterima kasih sekali atas hadiah ini," ucap perempuan berusia 53 tahun itu dengan mata berkaca-kaca.

Ida mengungkapkan dirinya telah aktif menjadi kader PKK sejak 2009. Selama bertahun-tahun, ia bersama kader lainnya menjalankan berbagai program pemerintah di lingkungan masyarakat.

"Masyaallah, saya sangat bahagia sekali, apalagi saya seorang single parent. Terima kasih, Bapak Wali Kota," tuturnya penuh haru.

Wabup Misharti Buka Kegiatan untuk Tingkatkan Kemandirian Ekonomi dan Edukasi Hukum Perempuan Kampar

Tue, 30 Jun 2026 23:43:30 +0700

Tambang, – Pemerintah Kabupaten Kampar terus berkomitmen dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi kaum perempuan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembukaan Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disejalankan dengan Pelatihan Membuat Sabun Cuci Piring, bertempat di Aula Kecamatan Tambang, Selasa (30/07).

Acara resmi ini diinisiasi oleh Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) Kabupaten Kampar yang berkolaborasi erat dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. H. Misharti, S.Ag., M.Si. yang juga merupakan Ketua (Pusdatin Puanri) Kabupaten Kampar. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemahaman terhadap UU PKDRT sangat krusial untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Beliau juga mengapresiasi inovasi pelatihan pembuatan sabun sebagai langkah strategis dalam mendongkrak ekonomi kreatif keluarga.

"Kemandirian finansial perempuan terbukti efektif menurunkan potensi stres emosional di dalam keluarga yang sering memicu tindakan kekerasan," tegas Wabup saat membuka acara.

Turut mendampingi Wakil Bupati di lokasi acara, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar, Drs. Edi Afrizal, M.Si. Dalam penyampaiannya, Kepala Dinas menekankan bahwa sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh, baik dari sisi psikologis, hukum, maupun finansial.

Untuk memastikan output yang maksimal, panitia penyelenggara menghadirkan para narasumber berkompeten di bidang hukum perlindungan perempuan dan praktisi wirausaha. Melalui sosialisasi dan pelatihan ini, para peserta yang didominasi oleh kaum ibu diharapkan tidak hanya melek hukum, tetapi juga pulang membawa keterampilan baru yang bernilai ekonomis tinggi.

Momentum HPN 2026, Pemprov Riau Dorong Pers Profesional dan Adaptif di Era Digital

Fri, 26 Jun 2026 18:41:15 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendorong insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan beradaptasi di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Di era digital saat ini, media massa memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif guna mendukung pembangunan serta menjaga kepercayaan publik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, pada Malam Puncak HUT ke-VI JMSI Provinsi Riau yang dirangkaikan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Gedung Kaharuddin Nasution Makodam I/Bukit Barisan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Supriyadi, transformasi digital telah mengubah pola kerja media sekaligus cara masyarakat memperoleh informasi. Kondisi tersebut menuntut media untuk tetap menjaga kualitas pemberitaan di tengah tuntutan kecepatan penyajian informasi.

"Di era digital saat ini, media tidak hanya dituntut cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menjaga akurasi, kredibilitas, dan keberimbangan berita. Profesionalisme menjadi kunci agar media tetap dipercaya oleh masyarakat di tengah derasnya arus informasi yang beredar," ujarnya.

Ia menilai media memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.

"Pers yang profesional akan menjadi bagian penting dalam membangun optimisme dan kepercayaan publik. Kami berharap media dapat terus menghadirkan informasi yang mencerahkan, mendidik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas," katanya.

Ketua JMSI Provinsi Riau, Dheni Kurnia, mengatakan tantangan industri media saat ini harus dijawab dengan peningkatan kompetensi perusahaan pers dan penguatan etika jurnalistik.

"JMSI berkomitmen untuk terus mendorong perusahaan media siber agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, akurat, dan dapat dipercaya masyarakat. Kecepatan dalam menyampaikan informasi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan verifikasi yang baik," ujarnya.

Ia berharap momentum HPN 2026 dan HUT ke-VI JMSI menjadi pengingat bagi seluruh insan pers untuk terus menjaga integritas serta meningkatkan kualitas karya jurnalistik.

Kunjungan ke Perpustakaan Tenas Effendy Pekanbaru Naik 580 Persen

Fri, 26 Jun 2026 18:39:32 +0700

PEKANBARU - Tingkat kunjungan ke Perpustakaan Tenas Effendy milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, di 2026 ini naik mencapai 580 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu.

Dari data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru, pada 2025 lalu terhitung Januari hingga Mei hanya tercatat sebanyak 30.799 kunjungan. Sementara Januari hingga Mei 2026 mencapai 147.925 kunjungan.

Data kunjungan tersebut merupakan akumulasi dari kunjungan langsung ke Perpustakaan Tenas Effendy di Jalan Dr Sutomo Nomor 1, maupun kunjungan di perpustakaan digital iPekanbaru.

"Jadi, total kunjungan ini tidak hanya kunjungan fisik atau datang langsung ke Perpustakaan Tenas Effendy, tapi juga kunjungan non fisik melalui layanan digital," ungkap Kepala Dispusip Kota Pekanbaru Drs H Muhammad Amin M.Si, Jumat (26/6/2026).

Disampaikannya, tingginya tingkat kunjungan itu tak terlepas dari berbagai inovasi dan sosialisasi yang gencar dilakukan Dispusip dalam upaya membudayakan kebiasaan membaca di tengah-tengah masyarakat.

"Alhamdulillah, sekarang sudah mulai ramai juga kunjungan dari unsur masyarakat umum," ujarnya.

"Kemudian ada juga kunjungan dari anak-anak TK, PAUD, karena di Perpustakaan Tenas Effendy ini kita juga punya berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan pengunjung seperti ruang mini studio, ruang komunal, serta ruang khusus bagi anak-anak yakni ruang kreativitas anak," ulas Amin.

Perpustakaan Tenas Effendy sendiri, lanjut Amin, di 2026 ini sudah memiliki sebanyak 58.548 judul buku dengan eksemplar 86.386.

"Untuk judul buku ini juga terus bertambah. Tahun 2025, judul buku kita berjumlah 58.386 dan eksemplarnya 86.162. Ada kenaikan sekitar 200 baik dari judul buku maupun eksemplar," ungkapnya.

Atas nama Pemko Pekanbaru, Amin tak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak menghibahkan buku ke Perpustakaan Tenas Effendy.

"Karena memang buku-buku ini terbanyak dari hibah. Dari pengadaan kita ada juga, tapi lebih banyak hibah," tutupnya.

Hanya Pemakai yang Jadi Tumbal, Forum Pemuda Desak Polres Kampar Tangkap Otak Kejahatan

Wed, 24 Jun 2026 14:00:28 +0700

KAMPAR, RIAU – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Kenegerian Lipat Kain, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain menilai penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum belum maksimal dan dinilai tidak menyentuh akar permasalahan.

Ketua Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, Angki Mei Putra SH, Rabu (24/06/2026), menegaskan keprihatinannya terkait pola penindakan yang selama ini terjadi. Menurutnya, operasi yang dilakukan seringkali hanya menyasar para pemakai, sementara para bandar atau pengedar utama justru masih leluasa beraktivitas.

Narkoba Merajalela di Lipat Kain: Apakah Jaringan Ini Benar-benar 'Dipelihara'?

Seperti pengungkapan dari Tim Resnarkoba Polres Kampar pada Selasa malam (23/06) di Lipat Kain Kampar Kiri, yang terjadi justru ironis: pengedar 'kabur' dan yang dapat diamankan hanya pemakai. Padahal menurut kronologis singkat dari warga, mereka sama-sama tengah mengkonsumsi sabu.

"Kita tantang Polres Kampar untuk menangkap bandar, jangan selalu pemakai yang menjadi tumbal penangkapan... sedangkan bandar-bandar tetap berkeliaran... atau jangan-jangan permainan ini memang dipelihara?" ujar Angki kepada awak media.

Misteri Bandar yang Tak Tersentuh: Sepadankah Kinerja Sat Narkoba Polres Kampar?

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan dan efektivitas kinerja Satuan Narkoba Polres Kampar dalam memberantas jaringan obat terlarang di daerah tersebut.

"Sebegitu sulitkah Polres Kampar Sat Narkoba menangkap bandar-bandar narkoba di Lipat Kain?" tanyanya dengan nada menantang.

Cuma Bisa Tangkap yang Kecil, Siapa Pelindung Pengedar Besar di Lipat Kain?

Angki juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba. Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan dan peran aktif semua pihak.

"Sudah lah, mari kita jaga sama-sama Kenegerian ini. Kita berharap semua pihak mendukung pemberantasan narkoba di Kenegerian ini," imbuhnya.

Tantangan Keras untuk Kapolres Kampar: Berhenti Main Aman, Tangkap Bandar Sekarang!

Kinerja Sat Narkoba Dipertanyakan: Sebegitu Sulitkah Memutus Mata Rantai Narkoba?

Menurut Forum Pemuda, pola penindakan yang selama ini terjadi terlihat tidak seimbang dan terkesan hanya main mata.

Pengedar Kabur, Pemakai yang Ditangkap: Pola Penindakan di Lipat Kain Dinilai Tak Adil

Fakta di lapangan menunjukkan seringkali yang tertangkap justru pihak yang lemah, sementara dalang di belakang tetap bebas berkeliaran.

Hanya Gerigi yang Dipatahkan, Kepala Naga Harus Dipenggal!

Masyarakat menuntut tindakan tegas yang tidak hanya menyentuh lapisan bawah, tapi benar-benar memutus mata rantai dari hulu ke hilir.

Keprihatinan Mendalam: Penanganan Narkoba di Kenegerian Lipat Kain Dinilai Tak Maksimal

Kondisi ini memicu kekhawatiran luas karena penanganan yang tidak tuntas akan membuat masalah ini terus berulang.

Malu! Bandar Narkoba Bebas Bergerak, Pemakai Jadi Sasaran Empuk di Kampar Kiri

Sangat disayangkan jika aparat hanya mampu menangkap mereka yang sedang memakai, sementara pengedar utama justru lolos begitu saja.

Jangan Rusak Kampung Sendiri! Peringatan Keras bagi Bandar yang Merusak Generasi Muda

Dengan nada tegas, Angki juga memberikan pesan peringatan bagi para pelaku agar tidak terus-menerus merusak masa depan daerah dan anak bangsa.

"Kita ingatkan kepada bandar-bandar... jangan rusak kampung kita... jangan rusak generasi-generasi kita," tegasnya.

Kapan Bandar Narkoba Lipat Kain Dijebloskan ke Bui? Masyarakat Sudah Tak Sabar

Rakyat kini menunggu bukti nyata, bukan sekadar operasi yang hasilnya hanya untuk konsumsi media semata.

Hukum Seolah Berpihak: Pengedar Utama Leluasa, Korban Kecil yang Dihukum

Ketimpangan ini memunculkan persepsi di masyarakat bahwa hukum tampak berat sebelah dan tidak menyelesaikan masalah akar.

Berkali-kali Pengedar Kabur, Polres Kampar Diminta Evaluasi Total Kinerja Sat Narkoba

Sebagai bentuk aspirasi, Angki juga mengajak masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan ini agar mendapat perhatian serius dari pimpinan, khususnya Kapolres Kampar, demi terciptanya tindakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Kampar belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan tudingan tajam yang disampaikan oleh Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain tersebut.

Wako Pekanbaru Apresiasi Pagelaran Wayang Kulit Kridho

Tue, 16 Jun 2026 23:04:11 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, mengapresiasi pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan Sanggar Seni Kridho Laras Budaya di Jalan Indrapuri, Pekanbaru, Sabtu (15/6/2026) malam.

Pagelaran wayang kulit tersebut digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sekaligus memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242.

Dalam sambutannya, Agung menyebut wayang kulit merupakan hiburan rakyat yang sarat makna dan nilai budaya. Menurutnya, kesenian ini tidak hanya menjadi milik masyarakat Jawa, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

"Ini merupakan tontonan sekaligus tuntunan yang penuh makna. Tidak hanya untuk masyarakat Jawa, tetapi juga seluruh suku yang ada di Pekanbaru," kata Agung.

Agung berharap momentum Tahun Baru Islam dan Hari Jadi Kota Pekanbaru dapat menjadi semangat baru bagi masyarakat untuk terus mendukung pembangunan daerah.

"Mudah-mudahan di tahun yang baru ini masyarakat Pekanbaru semakin sejahtera dan pembangunan kota semakin maju," katanya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendukung pelestarian seni dan budaya daerah, termasuk kesenian wayang kulit.

"Kegiatan wayang kulit seperti ini harus terus dilestarikan. Pemerintah Kota Pekanbaru siap mendukung dan membantu menyediakan wadah bagi para pelaku seni untuk menjaga kelestarian budaya ini," ungkapnya.

Selain itu, Agung mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mendukung berbagai program pemerintah agar Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju.

Pada kesempatan tersebut, Agung juga memberikan bantuan pribadi sebesar Rp10 juta kepada Sanggar Seni Kridho Laras Budaya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian seni budaya.

Sementara itu, Ketua Sanggar Seni Kridho Laras Budaya, Salam Yudi Susanto, mengatakan pagelaran wayang kulit tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.

"Alhamdulillah, antusias masyarakat terhadap hiburan seni budaya ini sangat tinggi," kata Yudi.

Ia berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat terus memberikan perhatian dan dukungan kepada para penggiat seni agar budaya tradisional tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Ketua Panitia Pelaksana, Bibit Gunarto, menambahkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan dan melestarikan budaya Jawa kepada masyarakat luas.

"Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hingga malam hari. Dalam pagelaran ini kami menghadirkan dua dalang yang tampil secara bergantian," pungkasnya.

Pekanbaru Semakin Tertata, Plt Gubri Apresiasi Kinerja Wako Agung dan Wawako Markarius

Tue, 23 Jun 2026 23:03:11 +0700

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kinerja Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Pujian tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Paripurna Sempena Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang digelar di Gedung DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (23/6/2026).

Pembenahan Infrastruktur Jalan

Dalam pidatonya, Plt Gubri menilai di bawah kepemimpinan duet Agung-Markarius, sebagian besar infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah berhasil dibenahi dengan baik. Berdasarkan data teknis, sepanjang tahun 2025 lalu, Pemko Pekanbaru tercatat sukses memperbaiki total 42 kilometer jalan rusak melalui sistem overlay atau pengaspalan ulang.

"Kita rasakan bersama, sebagian besar ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, kini sudah diperbaiki dan mulus. Pembangunan di Kota Pekanbaru tentu menjadi perhatian semua pihak karena dampaknya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, pelayanan publik, dan citra Provinsi Riau secara keseluruhan," ujar SF Hariyanto.

Solusi Banjir dan Penataan Fasilitas Publik

Selain jalan raya, SF Hariyanto juga memuji fokus Pemko Pekanbaru dalam mengatasi persoalan dasar perkotaan lainnya, seperti tata kelola air dan kebersihan. Langkah strategis berupa pembenahan saluran pembuangan air guna meminimalisir banjir serta penataan masif terhadap berbagai fasilitas publik dinilai berhasil mengubah estetika kota menjadi lebih baik.

"Upaya ini membuat wajah Pekanbaru semakin tertata, nyaman, dan membanggakan sebagai Ibukota Provinsi Riau. Di kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Bapak Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Bapak Markarius Anwar yang terus memprioritaskan dan sangat peduli terhadap berbagai persoalan dasar masyarakat," ucapnya hangat.

Solusi Banjir dan Penataan Fasilitas Publik

Di sektor ekonomi, Plt Gubri menyoroti lompatan besar Kota Pekanbaru yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah secara signifikan di tengah keterbatasan anggaran nasional. Ketegasan pengelolaan anggaran ini dibuktikan dengan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah yang semula hanya sebesar Rp800 miliar pada tahun 2024, melejit menjadi Rp1,2 triliun pada tahun 2025.

Kemampuan peningkatan fiskal untuk keberlanjutan pembangunan ini tidak terlepas dari kejelian Pemko Pekanbaru memanfaatkan regulasi baru pusat. SF Hariyanto menyebut, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah dioptimalkan secara maksimal oleh jajaran Pemko Pekanbaru.

"Melalui kebijakan opsen pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), penerimaan Kota Pekanbaru sangat meningkat dari Rp126 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp349 miliar di tahun 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan yang sangat fantastis, yakni mencapai 108 persen," pungkas SF Hariyanto menutup penyampaiannya.

MURI Nobatkan Sajian Ketan Talam Durian di Pekanbaru Terpanjang di Dunia

Sun, 21 Jun 2026 23:02:09 +0700

PEKANBARU - Museum Rekor Indonesia (MURI) secara resmi menobatkan sajian kue Ketan Talam Durian di Kota Pekanbaru terpanjang di dunia.

Penobatan ini usai Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggelar festival kue talam durian sepanjang satu kilometer di Jalan Jendral Sudirman, Ahad (21/6/2026).

Kue khas Kota Pekanbaru ini disajikan gratis kepada jutaan warga dalam rangka HUT Pekanbaru Ke-242. Sajian Talam Durian resmi menjadi yang terpanjang di dunia, usai penyerahan sertifikat MURI.

Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM menerima langsung sertifikat dari MURI yang diberikan Lutfi Syah Pradana, selaku Costumer Relation Manager Muri atas penobatan sajian kue Ketan Talam Durian terpanjang di dunia.

"Sajian kue Ketan Talam Durian ini tidak hanya menjadi terpanjang di Indonesia, tapi terpanjang di dunia," kata Lutfi.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho juga berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan UMKM yang sudah berpartisipasi dalam sajian kue Ketan Talam Durian terpanjang di dunia ini.

"Jujur diluar ekspektasi, saya pikir masyarakat tidak hadir sebanyak ini. Tapi luar biasa masyarakat Pekanbaru yang hadir hari ini," kata Wako Agung.

Menurutnya, jutaan masyarakat yang hadir datang dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Provinsi Riau saja, namun juga ada dari Sumatera Barat, hingga Pulau Jawa.

Agung menambahkan pembuatan kue tradisional sepanjang satu kilometer ini merupakan kerjasama dengan sejumlah UMKM yang menjual kue tersebut.

"Ini gratis kita berikan kepada masyarakat. Ada juga 3.000 buah durian, agar di HUT Pekanbaru ini masyarakat juga merasakan kemeriahannya," ucap Agung.

HUT Pekanbaru Ke-242, Wako Agung Anjangsana Ke Kediaman Kepala Daerah Terdahulu

Mon, 22 Jun 2026 23:01:20 +0700

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, melakukan kunjungan kehormatan (anjangsana) ke kediaman mantan kepala dan wakil kepala daerah, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242.

Dalam kunjungan tersebut, Agung mendatangi kediaman mantan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, ST, MT, serta mantan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi.

Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya menjaga silaturahmi dan mempererat hubungan dengan para mantan kepala daerah yang pernah memimpin kota ini.

Wali Kota Agung didampingi istrinya, Hj Sulastri Agung. Turut hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama istri yang juga Wakil Ketua TP PKK Kota Pekanbaru, Sari Rahmawati Markarius, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain bersilaturahmi, Agung bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar juga mengantarkan langsung undangan kepada Firdaus dan Ayat Cahyadi.

Keduanya diundang untuk menghadiri Upacara Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 serta rapat paripurna dalam rangka peringatan HUT Kota Pekanbaru.

Pada kesempatan tersebut, Agung juga berdiskusi dengan Firdaus dan Ayat Cahyadi mengenai perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

"Kunjungan ini merupakan silaturahmi dengan bapak Firdaus dan kami mengantarkan langsung undangan untuk dapat mengikuti upacara hari jadi," ucap Agung.

Paripurna HUT ke-242, Infrastruktur Hingga PAD Meningkat Dibawah Kepemimpinan Wako Agung

Tue, 23 Jun 2026 23:00:37 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, memaparkan capaian, langkah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah kota setempat selama 1 tahun 4 bulan terakhir, pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-242, Selasa (23/6/2026).

Bertempat di gedung DPRD Pekanbaru, Rapat Paripurna Hari Jadi ke-242 dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Isa Lahamid.

Rapat Paripurna tampak dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Wakil Wali Kota Markarius Anwar, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2012-2022 Firdaus - Ayat Cahyadi.

Kemudian hadir juga sejumlah Anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Riau, Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Pekanbaru, Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru, perwakilan kabupaten/kota di Riau, Walikota dan Ketua DPRD Payakumbuh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga pimpinan BUMN dan BUMD.

Dikatakan Wako Agung, capaian, langkah dan upaya yang telah dilakukan selama 1 tahun 4 bulan terakhir merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada warga Pekanbaru.

"Karena bagi kami, pembangunan bukan sekedar tentang apa yang direncanakan, tapi tentang apa yang telah dikerjakan, sedang diwujudkan, dan yang akan terus disempurnakan ke depan," kata Wako.

Adapun capaian, langkah dan upaya yang telah dilakukan selama 1 tahun 4 bulan terakhir tersebut di antaranya:

Pertama, penguatan tata kelola keuangan daerah dan kemandirian fiskal.

Disebutkan Wali Kota Agung, stabilitas keuangan daerah sangat menentukan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan kepada warga. Untuk itu, Pemko Pekanbaru melakukan penataan, efisiensi, pengendalian anggaran, serta memperkuat tata kelola pemerintahan agar semakin sehat, transparan dan akuntabel.

"Alhamdulillah, melalui kerjasama semua pihak, berbagai kewajiban yang menjadi beban daerah dapat diselesaikan secara bertahap," ujarnya.

Hal itu tak terlepas juga dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dari Rp800 miliar tahun 2024, menjadi Rp1,2 triliun pada tahun 2025 lalu.

"Ini bukan sekedar angka, tapi menjadi cerminan bahwa Pekanbaru sedang bergerak menuju daerah yang semakin mandiri dan semakin mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki," tegas Wako Agung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD pun mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Bahkan, Mendagri menyatakan bahwa langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan PAD tanpa membebani warga patut menjadi contoh bagi kabupaten/kota di Indonesia.

Kemudian capaian, langkah dan upaya yang kedua yakni percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan wajah kota.

Dijelaskan Agung, kondisi jalan yang rusak merupakan salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan warga karena tidak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

Untuk itu, perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama. Terbukti, pada 2025 lalu Pemko Pekanbaru berhasil memperbaiki sepanjang 42 kilometer jalan dengan sistem overlay atau pengaspalan ulang.

"Ini melebih dari target kita awal yang kita tetapkan sepanjang 20 kilometer," ungkapnya.

Selanjutnya yang ketiga, penguatan pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

Di bidang pengelolaan sampah ini, Pemko Pekanbaru sejak 2025 lalu sudah membentuk Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di 83 kelurahan. Lalu melaksanakan Gerakan Pekanbaru Bersih dan melakukan penanaman pohon sebagai bagian dari upaya membangun budaya peduli lingkungan di tengah-tengah masyarakat.

Keempat, memperkuat kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi Pekanbaru.

Dalam hal ini, Pemko Pekanbaru menghadirkan Gerakan Zero Anak Putus Sekolah dan Zero Stunting. Tercatat, terdapat sebanyak 1.778 anak putus sekolah yang telah dikembalikan ke bangku pendidikan pada 2025.

Di Zero Stunting, tahun 2025 Pemko Pekanbaru berhasil menangani sebanyak 3.000 kasus.

Kelima, memperkuat kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program nikah massal gratis yang diikuti 71 pasangan, memperluas jangkauan bantuan sosial, serta mendorong pertumbuhan UMKM.

Keenam, mempercepat transfortasi pelayanan publik dan birokrasi yang melayani dengan menghadirkan Mobil AMAN agar pelayanan administrasi semakin dekat dengan warga.

Pemko Pekanbaru juga menghadirkan proses persetujuan bangunan gedung yang lebih transparan dan akuntabel, menghadirkan internet gratis untuk mendukung akses informasi dan pelayanan publik.

Terakhir atau yang ketujuh, menyiapkan Pekanbaru sebagai kota masa depan yang modern dan berkelanjutan.

Di 2026 ini, Pemko Pekanbaru mengambil langkah baru melalui uji coba operasional bus listrik sebagai bagian dari komitmen menuju transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.

"Alhamdulillah, berbagai upaya dan langkah yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan satu tahun 2026 ini mencapai 7,9 persen yang didukung oleh meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, investasi dan konsumsi warga," pungkasnya.

Plt Gubri Bersama Dirjen Penataan Agraria Matangkan Strategi Reforma Agraria Riau

Thu, 18 Jun 2026 22:59:53 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memfasilitasi Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (18/6/2026).

Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto tersebut dihadiri Ketua Pelaksana Harian GTRA Nurhadi Putra, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari dan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Kemudian, juga disaksikan Bupati dan Walikota ataupun perwakilan serta pejabat dinas terkait di lingkungan Pemprov Riau.

"Isu yang kita bahas hari ini menyentuh langsung pada entitas sosial, ekonomi daerah, serta masa depan tata kelola ruang Provinsi Riau," kata Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.

Dikatakan Plt Gubri, reformasi agraria merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih berkeadilan.

"Melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, reforma agraria bukan hanya berfokus pada pengelolaan aset. Namun juga penguatan akses ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata," katanya.

Pada Rakor Awal GTRA, ditandatangani pula kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria Provinsi Riau.

Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 1932/BA-14.NP.02/VI/2026. Dengan hasil kesepahaman dan kesepakatan, sebagai berikut:

1. GTRA Provinsi Riau berkomitmen mendukung penguatan implementasi penguatan reforma agraria dengan mekanisme pemberian Hak Atas Tanah Berjangka Waktu diatas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah kepada subjek Reforma Agraria.

2. GTRA Provinsi Riau Menyepakati Pelaksanaan Redistribusi Tanah melalui Mekanisme Hak Berjangka Waktu diatas Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah untuk menjamin keberlanjutan dan mencegah peralihan hak serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali yang pada tahun 2026 akan dilaksanakan di Kabupaten Siak yang bersumber dari SK BIRU Nomor 238 Tahun 2024 dan Kabupaten Kampar yang bersumber dari SK TCUN.

3. GTRA Provinsi Riau Menyepakati Pelaksanaan Integrasi Tanah Timbul sebagai Objek Reforma Agraria di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir dan mendukung percepatan pelaksanaan melalui penyampaian Rekomendasi GTRA Kabupaten dan Penerbitan SK Penegasan Tanah Timbul oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.

4. GTRA Provinsi Riau berkomitmen mendukung penyelesaian Hak Atas Tanah yang dijadikan Kawasan Hutan dan berperan aktif dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa dan Konflik Pertanahan melalui Win Win Solution.

5. GTRA Provinsi Riau menyepakati bahwa seluruh Dinas dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam GTRA Kabupaten berkomitmen memberikan dukungan penuh, memperkuat koordinasi, bersinergi dan melaksanakan tugas dan kewenangan masing masing guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Riau.

Plt Gubri SF Hariyanto: Perlindungan Anak Harus Dilakukan Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Mon, 22 Jun 2026 22:59:01 +0700

PEKANBARU - Perlindungan terhadap anak menjadi upaya yang terus mendapat perhatian pemerintah di berbagai daerah. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan sosial yang semakin kompleks, kehadiran pembaruan regulasi dinilai penting untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi secara optimal.

Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah Provinsi Riau dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Anak. Ranperda ini dibahas sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan anak sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan bahwa pemerintah daerah sependapat dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau yang menekankan pentingnya penguatan perlindungan anak melalui pendekatan yang menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau pada Ranperda tentang Perlindungan Anak, dapat kami sampaikan Pemprov Riau sependapat bahwa perlindungan anak harus diperkuat melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan guna melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah. Penguatan layanan pengaduan, pendampingan, bantuan hukum, rumah aman, dan pemulihan korban menjadi perhatian utama,” katanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (22/06/2026).

Ia menjelaskan bahwa Ranperda Perlindungan Anak yang sedang dibahas merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Pembaruan regulasi tersebut dilakukan agar kebijakan yang ada tetap relevan dengan dinamika sosial dan tantangan perlindungan anak yang terus berkembang.

“Ranperda ini merupakan penyempurnaan dari Perda Nomor 3 Tahun 2013 dengan menyesuaikan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Termasuk penguatan pemenuhan hak anak, fasilitas ramah anak, forum anak, dan perlindungan bagi kelompok anak rentan,” jelasnya.

Diterangkan, peran keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya perlindungan anak. Karena itu, penguatan pendidikan moral dan karakter harus berjalan seiring dengan kebijakan perlindungan yang diterapkan pemerintah.

Ia menambahkan, anak-anak yang berada dalam kelompok rentan memerlukan perhatian khusus agar terhindar dari berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar berbagai persoalan yang mengancam tumbuh kembang anak dapat diminimalkan sejak dini.

“Pemerintah Provinsi Riau sependapat bahwa penguatan peran keluarga, pendidikan moral dan karakter, perlindungan anak rentan, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi harus menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan perlindungan anak,” terangnya.

Plt Gubri SF Hariyanto juga menyoroti tantangan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi digital. Oleh sebab itu, perlindungan anak tidak hanya dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat, tetapi juga harus mencakup ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak.

“Kami juga mendukung penguatan perlindungan anak di ruang digital, ketahanan keluarga, serta sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara komprehensif melalui pemenuhan hak anak, penguatan keluarga dan masyarakat, serta pengembangan Kabupaten/Kota layak anak,” ungkapnya.

“Ranperda ini disusun untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk pemenuhan hak anak, perlindungan khusus, penguatan kelembagaan layanan, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Kami berharap Ranperda ini dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus pembangunan daerah,” harapnya.

Dituturkan, seluruh saran dan masukan dari legislatif akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan bersama panitia khusus. Pihaknya juga akan memberikan perhatian terhadap penguatan UPT PPA serta perlindungan anak di wilayah daerah terpencil hingga kawasan rentan lainnya.

“Kami akan memperhatikan penguatan UPT PPA, literasi digital keluarga, partisipasi Forum Anak, pembiayaan, pengawasan, serta perlindungan anak di wilayah pesisir, perkebunan, daerah terpencil, dan kawasan rentan lainnya. Demikian jawaban dan penjelasan yang dapat kami sampaikan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau. Seluruh saran, masukan, dan pendapat yang telah disampaikan akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan bersama panitia khusus,” pungkasnya.

Pemprov Riau Apresiasi Program Inpres Jalan Daerah yang Diresmikan Presiden Prabowo

Tue, 23 Jun 2026 22:58:03 +0700

PEKANBARU - Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, mewakili Pemerintah Provinsi Riau mengikuti peresmian Jalan Daerah Instruksi Presiden (Inpres). Agenda ini diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, pada Selasa (23/6/2026).

Peresmian yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut menandai selesainya pembangunan jalan daerah yang masif di tanah air. Tercatat, infrastruktur jalan yang diresmikan mencapai panjang total 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan jalan daerah ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Langkah strategis ini diharapkan dapat menjadi stimulus kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya aksesibilitas untuk mobilitas komoditas lokal agar dapat bersaing dan didistribusikan dengan lancar. "Melalui jalan inilah hasil panen, hasil perkebunan, perikanan, dan berbagai produk lainnya dapat bergerak dari desa menuju pusat distribusi maupun kawasan industri, begitu pula sebaliknya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan pembangunan dan memangkas kesenjangan infrastruktur. Ia menyatakan bahwa jalan yang mantap merupakan pilar penting dalam menjaga ketahanan nasional serta mendukung kemajuan daerah secara menyeluruh.

Kepala Negara juga berpesan kepada jajaran kepala daerah untuk mengawal keberlanjutan pemanfaatan fasilitas publik yang telah dibangun ini.

"Dengan selesainya pembangunan jalan daerah ini, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan sebaik-baiknya. Ke depan, pembangunan akan terus ditingkatkan hingga menjangkau seluruh daerah dan desa," ujarnya.

Sementara itu, dari data yang dipaparkan oleh perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Provinsi Riau turut mendapat alokasi pembangunan infrastruktur ini. Panjang ruas jalan daerah yang berhasil dibangun melalui program Inpres Jalan Daerah di Bumi Lancang Kuning pada tahun 2025 mencapai sekitar 25,32 kilometer.

Usai mengikuti prosesi peresmian, Asisten II Setdaprov Riau Helmi menyampaikan apresiasinya dan berharap kuota program Inpres ini bisa terus ditambah untuk tahun-tahun anggaran mendatang.

"Semoga pada tahun berikutnya ada peningkatan jumlah ruas maupun panjang jalan yang dibangun di Provinsi Riau. Kami berharap pemerintah pusat dapat terus membantu pembangunan infrastruktur jalan di daerah," harap Helmi.

KolaborAksi Membangun Pekanbaru: 242 Tahun Melangkah Menuju Kota yang Lebih Maju

Tue, 23 Jun 2026 07:42:41 +0700

PEKANBARU - Tepat pada 23 Juni 2026, Kota Pekanbaru genap berusia 242 tahun dengan mengusung tema "Berkolaborasi Menjadi Aksi" dan tagline "Pekanbaru KolaborAksi".

Peringatan Hari Jadi ke-242 menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi warga.

Selama lebih dari dua abad, Pekanbaru berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Riau.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius, berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil meski masa pemerintahan baru berjalan sekitar 1 tahun 4 bulan.

Kemajuan pembangunan terlihat di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai sekitar 7,91 persen, melampaui rata-rata nasional, didorong meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas usaha.

Pekanbaru juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri karena berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi pelayanan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Salah satu janji kampanye yang telah direalisasikan adalah penurunan tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2025, dengan tarif parkir roda dua menjadi Rp1.000 dan roda empat Rp2.000 untuk sekali parkir.

Pemerintah Kota juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar melalui perbaikan jalan rusak, pembangunan jalan mantap, penataan drainase, dan penanganan banjir.

Pemeliharaan jalan lingkungan telah terlaksana sepanjang 7.000 meter, disertai pembersihan lingkungan dan saluran drainase di 15 kecamatan sebagai upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, serta meminimalisir terjadinya banjir.

Penanganan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di seluruh kelurahan yang bertugas mengangkut sampah rumah tangga setiap hari agar tidak terjadi penumpukan di lingkungan masyarakat.

Gerakan memilah sampah dari sumber terus digencarkan sebagai bagian dari program Green City, termasuk melibatkan ASN dan tenaga non-ASN sebagai teladan dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan peluncuran uji coba bus listrik sebagai moda transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon, meningkatkan kualitas udara, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang modern dan berkelanjutan.

Di bidang pendidikan, pemerintah Kota juga menghadirkan program transportasi gratis bagi pelajar untuk meringankan beban biaya keluarga sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, berbagai program pemberdayaan UMKM terus diperkuat melalui subsidi bunga pinjaman, bantuan usaha, dan penciptaan wirausaha baru yang turut berkontribusi menurunkan angka kemiskinan Kota Pekanbaru hingga sekitar 3,1 persen.

Peningkatan pelayanan publik terus diperluas melalui berbagai inovasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan. Salah satu inovasi unggulan yang diinisiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru adalah Mobil AMAN (Administrasi Mudah, Aman, dan Nyaman), layanan jemput bola yang menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke tengah masyarakat. Melalui Mobil AMAN, warga dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, cepat, dan dekat tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil, sehingga pelayanan publik menjadi semakin inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sebagai wujud nyata semangat KolaborAksi. Sebanyak 48 rangkaian kegiatan disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru, memadukan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, olahraga, hingga pelestarian budaya Melayu.

Berbagai program tersebut antara lain penghapusan sanksi administratif (denda) pajak daerah hingga 31 Agustus 2026, pemasangan instalasi listrik gratis bagi 2.000 rumah warga kurang mampu, sunatan massal gratis bagi ribuan anak, serta beragam layanan sosial dan kemasyarakatan lainnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perayaan HUT ke-242 juga diisi dengan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti layanan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) gratis selama tiga hari, parkir gratis di sejumlah titik, promosi produk UMKM serta penyelenggaraan Festival Kue Talam Ketan Durian sepanjang satu kilometer yang melibatkan pelaku usaha lokal dan menjadi ikon perayaan tahun ini. Acara ini sukses menjadi magnet bagi ribuan masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi hari, antusiasme warga Pekanbaru sangat besar memadati lokasi event dinilai menjadi event yang tersukses dalam beberapa tahun terakhir di luar ekspektasi dari pihak pemko Pekanbaru selaku penyelenggara. Festival Kue Talam Ketan Durian menjadi representasi bagaimana budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Keberhasilan Festival Kue Talam Ketan Durian semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori Sajian Kue Talam Ketan Durian Terpanjang. Pengakuan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kota Pekanbaru sekaligus membuktikan bahwa semangat KolaborAksi mampu melahirkan karya besar yang mengangkat budaya Melayu ke panggung nasional. Penghargaan MURI tersebut menjadi kado istimewa dalam peringatan Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-242 Tahun 2026. (ADVERTORIAL)

AKD DPRD Pekanbaru Berganti, Jepta Sitohang Ketua Komisi III Gantikan Niar Erawati

Mon, 25 May 2026 20:08:52 +0700

PEKANBARU - Rotasi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) kembali terjadi di DPRD Kota Pekanbaru. Dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (25/5/2026), Jepta Sitohang resmi dipercaya menjabat Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menggantikan Niar Erawati.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua DPRD, yakni Tengku Azwendi, Muhammad Dikky Suryadi dan Andry Saputra.

Penetapan perubahan pimpinan Komisi III diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) oleh Kabag Fasilitasi Penganggaran Sekretariat DPRD Pekanbaru, Abdul Barri.

Diketahui, sebelum ditunjuk memimpin Komisi III, Jepta Sitohang merupakan anggota Komisi II DPRD Pekanbaru.

Susunan pimpinan Komisi III kini diisi Jepta Sitohang sebagai ketua, Tekad Indra Pradana Abidin sebagai wakil ketua, dan Abu Bakar sebagai sekretaris. Sementara Niar Erawati tetap menjadi anggota Komisi III.

Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menjelaskan pergantian pimpinan AKD tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Pergantian dalam AKD di Komisi III itu paling cepat dalam satu tahun, dan itu sudah waktunya. Jadi ini sudah sesuai mekanisme dan aturan,” ujar Isa Lahamid usai rapat paripurna.

Ia menyebut, Jepta Sitohang akan melanjutkan tugas sebagai Ketua Komisi III hingga pertengahan masa jabatan DPRD Kota Pekanbaru.

“Terpilihnya Ibu Jepta Sitohang sebagai ketua akan melanjutkan sisa masa jabatan sampai pertengahan masa jabatan nanti,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru, Achmad Faisal Reza, mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran internal fraksi sekaligus upaya memperkuat kinerja ke depan.

“Ini penyegaran. Ada target-target ke depan yang harus dituntaskan oleh Ibu Jepta. Begitu juga dengan Ibu Niar, ada target yang tetap harus dijalankan sebagai anggota,” ungkapnya.(GALERI FOTO)

Foto : Pimpinan Rapat Paripurna Rotasi AKD DPRD Kota Pekanbaru

Foto : Niar Erawati saat menyanyikan lagu Indonesia Raya

Foto : Rapat Paripurna Rotasi AKD DPRD Kota Pekanbaru

Foto : Wakil Ketua DPRD Kot Pekanbaru Andry Saputra

Foto : Anggota DPRD Kota Pekanbaru Niar Erawati

Warga Pekanbaru Gratis Parkir 3 Hari, Dimomen HUT Kota ke 242

Thu, 11 Jun 2026 16:20:41 +0700

PEKANBARU - Warga Kota Pekanbaru berkesempatan untuk parkir gratis di titik parkir khusus. Mereka bisa memperoleh keistimewaan ini karena ada kebijakan parkir gratis pada momen HUT ke 242 Pekanbaru.

Warga bisa menerima kebijakan parkir gratis ini di sejumlah titik parkir khusus yang ada di Kota Pekanbaru. Mereka bisa mendapatkan parkir gratis di pusat perbelanjaan hingga rumah sakit.

Penerapan parkir gratis di titik parkir khusus ini berlangsung selama tiga hari. Ada rencana kebijakan parkir gratis di titik parkir khusus ini berlangsung mulai 23 Juni 2026 mendatang.

"Parkir kita gratiskan selama tiga hari, baik itu di mal, hotel seperti biasa," ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kamis (11/6/2026).

Parkir gratis ini adalah kebijakan dalam menyambut momen HUT Pekanbaru tahun ini. Ia menyampaikan bahwa tahun lalu kebijakan ini mendapat sambutan positif bagi warga Kota Pekanbaru.

"Ini memeriahkan momen HUT Pekanbaru pada tahun ini, apalagi tahun lalu juga sudah kita berlakukan parkir gratis," ulasnya.

Total ada 48 kegiatan yang berlangsung selama satu bulan untuk memeriahkan HUT Pekanbaru. Ada peluncuran bus listrik yang mendukung armada bus Trans Metro Pekanbaru (TMP).

Kemudian sunatan massal bagi dua ribu anak dalam sehari. Lalu Festival Kue Khas Pekanbaru, yakni pembuatan kue talam durian sepanjang satu kilometer.

Agung menambahkan ada juga kebijakan bagi masyarakat dalam momen HUT Pekanbaru. Kebijakan itu di antaranya penggantian instalasi listrik untuk 2.000 rumah warga kurang mampu dan penghapusan denda untuk seluruh pajak daerah di Kota Pekanbaru.

Hari Jadi Pekanbaru Harus Penuh Makna dan Angkat Budaya Lokal, Kata Wako Agung

Tue, 19 May 2026 23:49:09 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mendorong percepatan optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melalui peningkatan kapasitas dan perluasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar II. Langkah ini diambil untuk mencari solusi permanen bagi permasalahan persampahan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya, Agung menegaskan bahwa pihaknya segera merealisasikan rencana pengembangan fasilitas tersebut.

"Urusan sampah di Pekanbaru ini memang harus kita cari solusinya terus. Di rapat tadi, kami membahas rencana perluasan lahan dan perbaikan sistem pengelolaannya agar lebih bersih dan tidak mengganggu warga yang tinggal di sekitar sana," ujar Agung Nugroho, Senin (19/05/2026).

Menurutnya, pembuangan sampah di TPA harus lebih tertata rapi. Salah satu fokus perbaikan adalah pengolahan limbah cair agar dapat dikelola dengan benar sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

"Kita ingin pembuangan sampah di TPA lebih tertata rapi dan limbah cairnya bisa diolah dengan benar supaya aman bagi lingkungan," tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga mengimbau partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemerintah kota harus didukung dengan kesadaran warga untuk mulai mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah.

"Pemerintah kota akan terus usahakan cara terbaik di lapangan, tapi peran kawan-kawan semua untuk mulai mengurangi dan memilah sampah dari rumah juga sangat membantu," tambahnya.

Selain membahas persoalan lingkungan, Wali Kota juga memimpin rapat koordinasi terkait persiapan perayaan Hari Jadi Kota Pekanbaru. Ia berharap rangkaian acara yang akan digelar tidak hanya meriah, tetapi juga sarat makna.

"Kami ingin agar rangkaian acara tahun ini tidak sekadar ramai, tapi harus berjalan dengan khidmat dan penuh makna. Kita ingin momen hari jadi ini menjadi panggung bagi tradisi, kesenian, dan nilai-nilai luhur adat kita," ungkapnya.

Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat semakin mengenal dan bangga dengan akar budaya dan sejarah kota tempat mereka tinggal.

"Supaya masyarakat—terutama generasi muda—bisa semakin mengenal dan bangga dengan akar budayanya sendiri," tutup Wako.

Polres Kampar Fasilitasi FGD Serdik Sespimmen, Fokus pada Green Policing

Tue, 19 May 2026 22:46:51 +0700

KAMPAR – Polres Kampar menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Optimalisasi Pelaksanaan Green Policing Guna Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif" di Aula Sanika Satyawada Polres Kampar, Selasa (19/05/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran Kuliah Kerja Profesi (KKP) bagi peserta Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-66 Tahun Akademik 2026. Acara dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, TNI, hingga tokoh masyarakat dan pelajar.

Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, menyampaikan bahwa FGD ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan daerah. Ia memaparkan sejumlah program strategis yang telah dan sedang dilaksanakan.

"Kami telah melaksanakan berbagai program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Kapolda Riau, mulai dari Program MBG (Membangun dengan Gotong Royong), Program Green Policing yang didukung dengan pembangunan Bank Pohon, hingga program pengamanan kamtibmas lainnya," ujar AKBP Boby.

Selain program unggulan tersebut, Polres Kampar juga tengah melaksanakan tahap kedua pembangunan jembatan sebagai dukungan terhadap program nasional.

"Tahap pertama kami telah menyelesaikan 2 jembatan, dan tahap kedua ini kami tengah membangun sebanyak 7 jembatan yang diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan mendukung ekonomi daerah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pendamping Pokjar Serdik, Brigjen Pol. Turman Sormin Siregar, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, KKP ini sangat krusial untuk mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan peserta didik dalam menghadapi dinamika tugas.

Brigjen Pol. Turman menyoroti bahwa penanggulangan Karhutla menjadi prioritas nasional khususnya di Riau, sehingga membutuhkan sinergi seluruh pihak. Selain isu lingkungan, ia juga mengingatkan tantangan kamtibmas lain seperti penyalahgunaan narkoba dan penyebaran disinformasi di media sosial.

"Kita perlu meningkatkan literasi digital dan deteksi dini untuk menjaga stabilitas kamtibmas di ruang digital. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mendapat gambaran nyata kondisi lapangan dan mencari solusi bersama," tegasnya.

Dalam sesi diskusi, para peserta dan undangan berdialog interaktif membahas strategi pencegahan Karhutla, peran teknologi deteksi dini, serta kebijakan pengelolaan lingkungan. Hasil dari FGD ini nantinya akan dijadikan masukan berharga dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif demi menjaga ketahanan lingkungan dan keamanan di Kabupaten Kampar.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan ditutup dengan penyerahan cenderamata antara kedua belah pihak.

Sekjen Herman: Demokrat di Riau Terus Bergerak dan Dekat Masyarakat

Fri, 15 May 2026 18:28:16 +0700

PEKANBARU – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad, Jumat (15/5).

Kedatangan Sekjen Herman disambut hangat oleh Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho, Ketua DPC Demokrat Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, serta jajaran pengurus dan kader partai di daerah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, DPP Partai Demokrat memberikan dukungan berupa bantuan satu unit laptop guna menunjang kelancaran operasional dan administrasi sekretariat DPC Pekanbaru. Selain itu, partai juga membagikan sebanyak 1.500 paket sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Turut mendampingi Sekjen dalam kegiatan ini, antara lain Wasekjen DPP Demokrat Jemmy Setiawan, Wabendum DPP Demokrat Muhamad Oki Isnaini, Kepala BPOKK DPP Ossy Dermawan, serta sejumlah pengurus pusat lainnya.

Herman Khaeron menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat cabang, sekaligus memastikan kehadiran Demokrat di tengah rakyat.

"Kami mengapresiasi semangat dan kekompakan kader Demokrat di Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Bantuan ini kami harap bisa bermanfaat untuk mendukung aktivitas sekretariat dan membantu meringankan beban masyarakat," ujar Herman.

Ia pun memuji kinerja kader di Riau yang dinilai terus aktif bergerak dan menjaga kedekatan dengan masyarakat. "Kami melihat Demokrat di Riau terus bergerak dan dekat dengan masyarakat. Ini harus terus dijaga agar Demokrat semakin dicintai rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan langsung dari DPP.

"Kami berterima kasih atas kunjungan Sekjen dan jajaran. Bantuan laptop ini sangat membantu operasional sekretariat menjadi lebih baik, dan semoga sembako yang dibagikan bisa bermanfaat bagi warga," ujar Azwendi.

Hal senada disampaikan Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho. Ia menilai kehadiran pengurus pusat menjadi penyemangat bagi kader daerah untuk terus solid dan bekerja maksimal.

"Kami ingin Demokrat tidak hanya hadir saat politik saja, tetapi benar-benar hadir membantu masyarakat," tambah Agung.

Usai mengunjungi sekretariat DPC Pekanbaru, Herman Khaeron bersama rombongan melanjutkan agenda dengan membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Riau yang digelar di Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Stadion Hangtuah Sambut 52 Klub, Piala Dunia Anak Riau Resmi Digelar

Fri, 15 May 2026 13:07:59 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, secara resmi membuka pelaksanaan Piala Dunia Anak Indonesia Regional Riau yang berlangsung di Stadion Mini Gelora Hangtuah, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Kamis (14/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyaksikan langsung kemeriahan acara pembukaan yang dihadiri oleh ratusan peserta. Turnamen bergengsi ini diikuti oleh 52 klub sepak bola (SSB) dari berbagai daerah di Provinsi Riau, dengan total peserta mencapai seribuan orang.

"Resmi dibuka! Piala Dunia Anak Indonesia Regional Riau di Stadion Mini Gelora Hangtuah. Tadi saya sempat melihat langsung kemeriahan pembukaan turnamen yang diikuti oleh 52 klub sepak bola dari berbagai daerah di Riau ini. Dengan total peserta mencapai seribuan orang, ini menjadi momentum penting dalam menghidupkan ekosistem olahraga, khususnya di tingkat anak-anak," ujar Agung Nugroho.

Lebih lanjut, Agung Nugroho berpesan kepada seluruh atlet muda untuk dapat menampilkan permainan terbaik serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

"Ingat ya adik-adik, bertandinglah dengan maksimal dan jaga sportivitas. Juara dari sini nantinya akan mewakili Riau di ajang nasional di Bandung. Siapa tahu, dari lapangan ini kelak akan lahir pemain yang akan membawa nama Indonesia di ajang Piala Dunia yang sebenarnya," harapnya.

Keberhasilan penyelenggaraan turnamen ini diharapkan dapat menjadi wadah pembibitan pemain muda berbakat yang nantinya mampu mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional.

(Yuni Okta)

Waspada Mafia BBM, Polres Kuansing Amankan Solar Subsidi di Bukit Betabuh

Fri, 15 May 2026 12:11:47 +0700

KUANSING – Polsek Kuantan Mudik, di bawah jajaran Polres Kuantan Singingi, berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Kamis (14/5/2026) dini hari.

Operasi penangkapan bermula dari laporan masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya kecurigaan terhadap satu unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning yang diduga mengangkut BBM subsidi di ruas Jalan Lintas Riau–Sumatera Barat, tepatnya di kawasan Bukit Betabuh, Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik.

Menyikapi informasi tersebut, Kapolsek Kuantan Mudik AKP Riduan Butar Butar, S.H., M.H., langsung memerintahkan personel Unit Reskrim dan anggota piket untuk menindaklanjuti dan melakukan pengecekan ke lokasi.

Sekitar pukul 01.30 WIB, tim gabungan sampai di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai. Dalam pengecekan tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang pria berinisial F.W.P. dan M.Y.R. yang berada di dalam kendaraan.

Dari dalam mobil dump truck tersebut, petugas menemukan sebanyak 180 jerigen yang diduga berisi solar subsidi. Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa BBM tersebut rencananya akan dikirim atau dibawa menuju wilayah Sarolangun, Provinsi Jambi.

Selanjutnya, kedua pelaku beserta seluruh barang bukti langsung diamankan ke kantor Polsek Kuantan Mudik untuk proses hukum lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan antara lain satu unit mobil Mitsubishi Dump Truck, 180 jerigen berisi solar subsidi, dokumen kendaraan, serta dua unit telepon genggam. Kasus ini disidik berdasarkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

(Yuni Okta)