Plt Gubri Bersama Dirjen Penataan Agraria Matangkan Strategi Reforma Agraria Riau

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memfasilitasi Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (18/6/2026).

Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto tersebut dihadiri Ketua Pelaksana Harian GTRA Nurhadi Putra, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari dan Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi. Kemudian, juga disaksikan Bupati dan Walikota ataupun perwakilan serta pejabat dinas terkait di lingkungan Pemprov Riau.

"Isu yang kita bahas hari ini menyentuh langsung pada entitas sosial, ekonomi daerah, serta masa depan tata kelola ruang Provinsi Riau," kata Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.

Dikatakan Plt Gubri, reformasi agraria merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih berkeadilan.

"Melalui penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, reforma agraria bukan hanya berfokus pada pengelolaan aset. Namun juga penguatan akses ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata," katanya.

Pada Rakor Awal GTRA, ditandatangani pula kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas pelaksanaan reforma agraria Provinsi Riau.

Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 1932/BA-14.NP.02/VI/2026. Dengan hasil kesepahaman dan kesepakatan, sebagai berikut:

1. GTRA Provinsi Riau berkomitmen mendukung penguatan implementasi penguatan reforma agraria dengan mekanisme pemberian Hak Atas Tanah Berjangka Waktu diatas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah kepada subjek Reforma Agraria.

2. GTRA Provinsi Riau Menyepakati Pelaksanaan Redistribusi Tanah melalui Mekanisme Hak Berjangka Waktu diatas Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah untuk menjamin keberlanjutan dan mencegah peralihan hak serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali yang pada tahun 2026 akan dilaksanakan di Kabupaten Siak yang bersumber dari SK BIRU Nomor 238 Tahun 2024 dan Kabupaten Kampar yang bersumber dari SK TCUN.

3. GTRA Provinsi Riau Menyepakati Pelaksanaan Integrasi Tanah Timbul sebagai Objek Reforma Agraria di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir dan mendukung percepatan pelaksanaan melalui penyampaian Rekomendasi GTRA Kabupaten dan Penerbitan SK Penegasan Tanah Timbul oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.

4. GTRA Provinsi Riau berkomitmen mendukung penyelesaian Hak Atas Tanah yang dijadikan Kawasan Hutan dan berperan aktif dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa dan Konflik Pertanahan melalui Win Win Solution.

5. GTRA Provinsi Riau menyepakati bahwa seluruh Dinas dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam GTRA Kabupaten berkomitmen memberikan dukungan penuh, memperkuat koordinasi, bersinergi dan melaksanakan tugas dan kewenangan masing masing guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Riau.